Pendamping Klarifikasi Dugaan Sunat Dana PKH, Dinsos: Hanya Miskomunikasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pendamping Klarifikasi Dugaan Sunat Dana PKH, Dinsos: Hanya Miskomunikasi


FORUM KLARIFIKASI. Dinas Sosial TTS saat menggelar klarifikasi terkait dugaan penyunatan dana PKH oleh pendamping Desa Fatumnutu, di kantor Dinsos TTS, Kamis (2/7). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Pendamping Klarifikasi Dugaan Sunat Dana PKH, Dinsos: Hanya Miskomunikasi


SOE, TIMEXKUPANG.com-Pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terkait dugaan adanya pendamping yang menyunat dana masyarakat itu akhirnya menemui kejelasan. Ini setelah pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten TTS menghadirkan pendamping PKH dan KPM pengadu dalam sebuah forum klarifikasi yang berlangsung di Kantor Dinsos TTS, Kamis (2/7).

Dinsos TTS melakukan proses klarifikasi ini dengan menghadirkan KPM dan pendamping lantaran ketika tim Pansus LKPj melakukan uji petik di Desa Fatumnutu beberapa hari lalu, ada keluhan dari penerima dana PKH bahwa dana yang diterima nilainya tak sesuai dengan yang seharusnya diperoleh KPM.

Koordinator Pendamping PKH TTS, Shinta Mangililo dalam forum klarifikasi itu menjelaskan bahwa anggotanya tidak mengambil apa yang menjadi hak masyarakat penerima PKH.

Yang terjadi, kata Shinta, para penerima PKH kesulitan mencairkan dananya di bank atau mengambil melalui ATM, sehingga kebanyakan KPM meminta bantuan pendamping untuk mencairkan uang mereka dengan menarik melalui ATM.

Akibatnya, lanjut Shinta, ATM penerima PKH itu dititipkan ke pendamping untuk membantu mencairkan dana warga. Dengan demikian, PIM ATM KPM yang seharusnya menjadi rahasia pemilik rekening diketahui juga oleh pendamping.

“Sesuai aturan, PIN ATM merupakan rahasia pemilik nomor rekening. Namun PIN ATM para penerima program keluarga harapan di TTS ini diketahui pendamping karena mayoritas warga tidak dapat mengoperasikan mesin ATM,” ungkap Shinta.

Hal ini, kata Shinta, semestinya tidak boleh terjadi, hanya saja karena ketidakmampuan KPM dalam mengoperasikan mesin ATM untuk menarik uang sehingga pendamping PKH yang mendampingi KPM untuk menarik dana bantuan PKH yang mereka peroleh.

“Ada yang coba ganti PIN ATM-nya, namun habis itu lupa sehingga ATM-nya terblokir karena memasukan PIN yang salah lebih dari ketentuan. Kasus itu sering terjadi, sehingga ada KPM yang menyerahkan ATM-nya kepada pendamping untuk didampingi cairkan uang atau ada agen BRIlink yang turun mencairkan uang di desa,” beber Shinta.

Shinta menjelaskan, meski PIN ATM penerima PKH di TTS pada umumnya diketahui pendamping, namun pendamping dilarang keras untuk memegang ATM KPM program PKH berhari-hari. “Aturan tidak mengizinkan untuk pendamping pegang ATM milik KPM program PKH,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Shinta, pihak KPM juga diminta untuk tidak menitipkan ATM-nya ke kenalan, saudara atau siapapun. Pasalnya ada beberapa kasus yang terjadi di TTS, KPM menitipkan ATM-nya pada orang lain untuk mencairkan sejumlah uang, dan orang yang dipercayakan oleh KPM program PKH itu ternyata tidak menyerahkan uang kepada KPM sesuai jumlah yang dicairkan, sehingga pada akhirnya pendamping yang disalahkan.

BACA JUGA: Pendamping PKH Diduga Sunat Dana KPM, Warga Enggan Mengadu karena Takut

“Jadi stop titip ATM ke tukang ojek, kenalan atau saudara untuk tarik uang. Karena kasus yang sering terjadi di TTS adalah KPM titip ATM untuk ambil yang Rp 500.000 misalnya, ternyata orang yang tarik uang di ATM lebih dari Rp 500.000. Terakhir pendamping yang disalahkan. Jadi saya minta stop titip ATM di orang lain untuk ambil uang,” tegas Shinta.

Bendelina Balan salah satu penerima PKH yang mengadu ke anggota DPRD TTS yang tergabung dalam tim Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019, saat itu mengaku jika ia menandatangani form kontrol yang disodorkan oleh pendamping PKH Desa Fatumnutu atas nama Yesli Fay senilai Rp 1.050.000. Namun ia hanya menerima uang tunai Rp 670.000. Namun saat klarifikasi yang dibuktikan dengan print rekening koran, ternyata Bendelina Balan telah mencairkan sebagian uangnya melalui ATM sebelumnya.

Begitupun KPM lain yang mengeluh kepada tim Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019, dengan persoalan serupa setelah dilakukan pengecekan menggunakan print rekening koran, mereka mengakui jika mereka pernah mencairkan uang melalui ATM.

Meski demikian, mereka mengeluh jika Yesli Fay selaku pendamping kerap kali memarahi mereka, jika mereka hendak mencairkan uang, mereka bahkan dituduh mencuri uang negara hingga diancam untuk dikeluarkan dari KPM program PKH.

“Saya pernah minta untuk cairkan uang saya di rekening, ibu Yesli marah-marah saya. Bahkan bilang saya pencuri uang negara,” ucap Bendelina kesal.

Kepala Dinas Sosial TTS, Nikson Nomleni yang hadir dalam forum klarifikasi itu setelah mendengar semua penjelasan disertai sejumlah bukti menyatakan bahwa apa yang telah terjadi antara pendamping dan KPM program PKH hanyalah miskomunikasi saja.

Karena itu, Nikson mengaku, pihaknya akan membuatkan berita acara sesuai keterangan dan bukti-bukti yang ada guna mengklarifikasi persoalan itu di DPRD TTS. “Kami akan buatkan dalam berita acara untuk mengklarifikasi ke DPRD jika kami dipanggil untuk klarifikasi,” ucap Nikson.

Menanggapi keluhan KPM berkaitan dengan dugaan ancamam pendamping yang menyatakan akan mengeluarkan KPM dari daftar penerima program dan sebagainya, menurut Nikson, KPM tidak perlu takut karena pendamping dan Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan anggota KPM jika nama KPM yang saat ini mendapatkan bantuan masih dipandang wajib mendapatkan PKH.

Namun keanggotaan sebagai PKH akan dihapus oleh pemerintah pusat, kata Nikson, jika yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima program. Misalnya anak-anak telah menyelesaikan pendidikan atau terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan di keluarga. Kalau ini yang terjadi maka pemerintah akan menggantikan keanggotannya dengan orang lain yang memenuhi syarat sebagai penerima program PKH.

“Jadi jangan takut nama bapak-mama akan diganti pendamping. Saya juga tidak punya kewenangan untuk ganti nama penerima PKH. Karena yang ganti adalah pemerintah pusat. Itupun kalau yang bersangkutan anak-anaknya sudah selesai sekolah dan terjadi kenaikan perekonomian, maka akan diganti dengan orang lain yang anaknya masih sekolah,” pungkas Nikson. (yop)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top