Tak Ada Celah Proses Hukum Pansus, Bupati Kirim Perwakilan Temui DPRD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tak Ada Celah Proses Hukum Pansus, Bupati Kirim Perwakilan Temui DPRD


Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun dan Ketua Fraksi Partai Golkar, Ruba Banunaek memberikan pernyataan kepada wartawan soal kajian aturan terkait kerja Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Tak Ada Celah Proses Hukum Pansus, Bupati Kirim Perwakilan Temui DPRD


SOE, TIMEXKUPANG.com-Upaya Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Egusem Pieter Tahun untuk memproses hukum Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Bupati TTS tahun 2019 menemui jalan buntu. Pasalnya setelah berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, ternyata tak ditemukan celah aturan yang bisa menggiring Pansus DPRD TTS ke ranah hukum.

Akhirnya Bupati Egusem mengambil langkah bijak dengan mengirim perwakilan untuk menemui DPRD TTS guna duduk bersama mencarikan solusi terbaik terkait sejumlah temuan pansus di lapangan.

“Ada pendapat yang berbeda-beda. Ada yang lihatnya dari saat penyerahan LKPj, ada yang lihatnya dari waktu pembahasan, dan juga ada yang melihatnya dari penyerahan hasil paripurna. Jadi penafsiran beda-beda, sehingga saya sudah kirim orang untuk bertemu DPRD untuk kami duduk bersama supaya carikan solusi bersama,” ungkap Egusem saat diwawancarai wartawan di Kantor Bupati TTS, Jumat (3/7).

Ketua Fraksi Golkar, Ruba Banunaek yang saat itu bersama Bupati Egusem mengatakan, persoalan kerja Pansus itu terdiri dari dua bagian yakni lex generalis dan lex specialis. Khusus kerja Pansus LKPj itu adalah lex specialis yang merujuk pada PP 13 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020.

Meski demikian, kata Ruba, persoalan yang telah mencuat di publik tidak perlu dipolimikkan lagi. Yang perlu dilakukan saat ini adalah membangun komunikasi yang kondusif antara Pemda dan DPRD TTS sebagai mitra sejajar dalam upaya menjawab pergumulan masyarakat yang perlu dipenuhi Pemda.

“Sekarang yang dilakukan adalah membangun komunikasi politik yang baik, supaya pelayanan publik berjalan maksimal,” tutur Ruba.

Menurut Ruba, jika polemik terus diperkeruh, tentu yang dirugikan adalah masyarakat. Selain itu, agenda DPRD TTS yang telah terjadwal tentu akan terbengkalai. Maka dari itu, lanjut Ruba, pihaknya sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati TTS, akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik agar LKPj Bupati TTS dapat diparipurnakan dalam waktu dekat, sehingga DPRD dapat melaksanakan agenda-agenda lainnya seperti pembahasan dokumen KUA PPAS perubahan anggaran dan pembahasan dokumen APBD II tahun 2021.

BACA JUGA: Bupati TTS Pertanyakan Agenda Pansus LKPj, Ketua DPRD: Kenapa Pak Bupati Terganggu?

“Kami akan bangun komunikasi supaya agenda LKPj diparipurnakan dalam waktu dekat, supaya kami DPRD bisa kerjakan agenda DPRD yang telah dijadwalkan dalam agenda tahunan,” ungkap Ruba.

Terpisah, Ketua Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019, Marthen Tualaka mengaku hingga saat ini belum ada perwakilan Pemda TTS yang mememui mereka.

Menurut Marthen, DPRD dan Pemda TTS adalah mitra sejajar yang perlu bekerja sama membangun daerah, bukan mencari-cari kesalahan antara satu dan lainnya.

Hanya saja, kata Marthen, selama ini Bupati Egusem mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mempolitisasi keadaan, sehingga terkesan bahwa TTS belakangan ini terjadi konflik yang luar biasa. “Soal pemahaman hukum, kita sama-sama baca aturan. Jadi jangan melemahkan kerja Pansus dengan aturan, karena kami baca aturan, pahami baru kami kerja,” tegas Marthen.

Marthen menambahkan, agenda kerja Pansus terjadwal dalam agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD yang ditetapkan bersama Pemda TTS. Maka dari itu, jika belakangan Bupati TTS menyalahkan agenda Pansus, maka yang menjadi pernyataan Pansus adalah Bupati TTS mengakui legalitas perwakilan Pemda TTS pada penetapan Bamus atau tidak.

“Kalau memang perwakilan Pemda TTS mengakui legalitasnya, maka kerja Pansus tidak perlu dipersoalkan lagi, karena jadwal pansus ditetapkan bersama-sama Pemda TTS. Tapi demi memaksimalkan pembangunan di Kabupaten TTS, untuk kemakmuran masyarakat TTS, kami siap berkoordinasi dengan Pemda TTS sebagi mitra kerja,” pungkas Marthen. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top