Status 22 Desa Eks Kelurahan Menggantung, Pemkab Mekarkan Lagi 11 Desa, DPRD TTU: Pemda Jangan Beri Angin Surga | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Status 22 Desa Eks Kelurahan Menggantung, Pemkab Mekarkan Lagi 11 Desa, DPRD TTU: Pemda Jangan Beri Angin Surga


Sekertaris Fraksi Ampera DPRD TTU, Yohanes Salem. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Status 22 Desa Eks Kelurahan Menggantung, Pemkab Mekarkan Lagi 11 Desa, DPRD TTU: Pemda Jangan Beri Angin Surga


DPRD TTU Desak Pemerintah Daerah Tuntaskan

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-DPRD Timor Tengah Utara (TTU) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak serius dalam mengurus peralihan status 22 kelurahan di TTU yang berubah menjadi desa. Buntutnya, sejak 2013 hingga kini, 22 desa eks kelurahan tersebut belum mendapatkan kepastian status yang diakui oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya pusat belum mengeluarkan Kode Desa untuk 22 eks kelurahan tersebut.

Sekertaris Komisi III DPRD TTU, Fabianus Alisiono kepada Timor Express, Sabtu (4/7) mengatakan, kelalaian pemerintah daerah tersebut membawa dampak negatif kepada masyarakat di 22 desa itu. Selain tidak mengakses dana desa, 22 desa yang sudah beralih status dari kelurahan itu pun tidak mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Menurut Fabianus, herannya Pemerintah Daerah terus bersemangat melakukan pemekaran desa. Saat ini terdapat 11 desa pemekaran baru di Kabupaten TTU yang dimekarkan oleh Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes.

Ke-11 desa yang dimekarkan berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diantaranya Desa Persiapan T’Eba Utara yang dimekarkan dari Desa T’Eba Timur, dan Desa Persiapan Oekopa Utara yang dimekarkan dari Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah.

Desa Persiapan Bakitolas Tengah yang dimekarkan dari Desa Bakitolas, Desa persiapan Nelu yang dimekarkan dari Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu.

Selain itu, ada juga Desa Persiapan Tasinifu Selatan dan Tasinifu Barat yang dimekarkan dari Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, dan Desa Persiapan Eon Amaunu yang dimekarkan dari Desa Oenbit, Kecamatan Insana.

Desa Persiapan Fatunisuan Tikneon yang dimekarkan dari Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Desa Persiapan Humusu Oesusu yang dimekarkan dari Desa Humusu Oekolo, Kecamatan Insana Utara, Desa Persiapan Popnam Barat dimekarkan dari Desa Popnam, Kecamatan Noemuti serta Desa Persiapan Fafinesu Obe, pemekaran dari Desa Fafinesu, Kecamatan Insana Fafinesu.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pemekaran desa tersebut dinilainya dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun sebelumnya, Pemerintah Daerah harus lebih fokus mengurus kode desa dari 22 desa eks kelurahan. Hal tersebut dimaksudkan agar status dari 22 desa tersebut bisa diperjelas.

Untuk itu, Tegas Fabianus, pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk bekerja maksimal menuntaskan persoalan itu sehingga masyarakat di 22 desa juga dapat menikmati haknya seperti desa lainnya di TTU.

“Pemerintah Daerah harus kerja maksimal untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau masalah ini terus dibiarkan maka yang rugi itu masyarakat karena tidak mendapatkan haknya secara optimal seperti desa lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekertaris Fraksi Ampera DPRD TTU, Yohanes Salem menilai pemekaran 11 desa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah bakal menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Hal itu merujuk pada nasib 22 desa eks kelurahan yang sudah terkatung-katung sejak 2013 lalu saampai saat ini. Akibat belum adanya kode desa, 22 desa tersebut tak kunjung mendapatkan kucuran dana desa.

“Atas uraian sejumlah fakta persoalan administrasi pemerintah desa yang urusannya belum juga tuntas hingga hari ini maka terhadap ikthiar Pemda Kabupaten TTU memekarkan 11 desa hendaknya memperhatikan berbagai aspek pendukung. Tahun 2020 merupakan tahun politik janganlah kemudian menciptakan persoalan sosial di tengah masyarakat dengan memberi angin surga diujung masa jabatan,” tegas Politisi Partai Demokrat itu. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top