Soal Tambang di Matim, Ini Penyampaian Keuskupan Ruteng ke Bupati | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Soal Tambang di Matim, Ini Penyampaian Keuskupan Ruteng ke Bupati


DISKUSI. Utusan Keusupan Ruteng saat berdiskusi dengan Bupati dan Wakil Bupati Matim terkait rencana tambang batu gamping dan pembangunan pabrik semen, bertempat di ruang kerja Bupati Matim, Senin (6/7). (FOTO: Istimewa)

KABAR FLOBAMORATA

Soal Tambang di Matim, Ini Penyampaian Keuskupan Ruteng ke Bupati


BORONG, TIMEXKUPANG.com-Bupati Manggarai Timur (Matim), Agas Andreas, menerima kunjungan tim Keuskupan Ruteng, Senin (6/7). Bertempat di ruang kerja Bupati Matim, kantor bupati di Lehong, Kota Borong, mereka membahas soal rencana tambang batu gamping dan pembangunan pabrik semen di wilayah itu.

Saat menerima utusan Keuskupan Ruteng, Bupati Agas didampingi Wakil Bupati (Wabup) Jaghur Stefanus. Sementara dari Keuskupan Ruteng, hadir Vikep Borong, Romo Simon Nama, Pr., Vikep Reo, Direktur Puspas Romo Martin Chen, Komisi JPIC Keuskupan Romo Marten Jenarut, JPIC SVD Romo Simon Suban, JPIC OFM, Pater Johny Dohut, dan Romo Valens Dulmin.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Matim dalam keterangan tertulisnya yang diterima TIMEXKUPANG.com, Selasa (7/7) siang menyebutkan, pertemuan itu berlangsung penuh persaudaraan. Bupati Agas dan Wabup Stef Jaghur bersama utusan Keuskupan mendiskusikan hal-hal terkait pandangan, pertimbangan dan masukan serta bertukar informasi terkait tambang dan polemik yang tengah terjadi di masyarakat.

Dalam pertemuan itu, pihak Keuskupan menyampaikan beberapa pertimbangan dari berbagai aspek terkait akan dibukanya pabrik semen di Luwuk dan penambangan batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda.

Diantaranya terkait dampak ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Tim Keuskupan dalam kesempatan itu meminta jaminan Bupati Matim dan perusahaan tambang, untuk masalah limbah yang akan dihasilkan oleh pabrik semen yang disinyalir akan menimbulkan kehancuran ekologis, dan jaminan untuk reklamasi.

Tim Keuskupan Ruteng juga menyampaikan keraguan terhadap perusahaan tambang yang akan beroperasi, karena adanya indikasi bahwa perusahaan tersebut merupakan metamorfosa dari perusahaan tambang yang sebelumnya telah melakukan penambangan di Sirise dan meninggalkannya tanpa ada tanggung jawab.

Hal lain, tim Keuskupan Ruteng mempertanyakan jaminan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dijanjikan jika ada perusahaan tambang, serta peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Keuskupan juga meminta Bupati Agas selaku kepala daerah dan seluruh jajarannya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi minoritas warga yang menolak adanya tambang dan pembangunan pabrik semen itu.

Sementara bagi mayoritas warga yang menerima tambang, pihak Keuskupan Ruteng meminta Pemkab Matim memberikan sosialisasi yang tepat sehingga tidak menimbulkan konflik sosial yang semakin meruncing di masyarakat. Bupati Agas diminta mengimplementasikan Perda tentang masyarakat adat dan Perda tentang Perlindungan Mata Air yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kajian itu, pihak Keuskupan Ruteng meminta Bupati Matim untuk tidak mendukung kelanjutan pembangunan pabrik semen di Luwuk dan penambangan batu gamping di Lengko Lolok.

Menyikapi berbagai pertimbangan dan kajian yang disampaikan pihak Keuskupan Ruteng, Bupati Agas menyampaikan bahwa, izin lokasi untuk pembangunan pabrik semen di Luwuk telah dikeluarkan seluas 298 hektar. Sedangkan izin eksplorasi batu gamping di Lengko Lolok, itu akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Bupati Agas mengatakan, dampak ekonomi yang akan diberikan pabrik semen ini terhadap PAD, berkisar antara Rp 48 miliar – Rp 50 miliar per tahun. Dengan penyerapan tenaga kerja lokal menimal 400 orang.
Secara ekonomi, keuntungan lainnya adalah sarana jalan serta geliat ekonomi yang akan lebih hidup bagi masyarakat disekitar pabrik semen.

Pemda Matim juga telah mempersiapkan rencana pembangunan di wilayah sekitar lokasi, yakni pengembangan pertanian organik, pertanian berbasis budaya Manggarai, serta pengembangan perikanan dan tenun.
Terkait masalah lingkungan, Bupati Matim mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal proses Amdal. Serta mencari info yang akurat dan ilmiah dari para pakar terkait lingkungan dan Amdal.

Bupati memastikan bahwa reklamasi akan menjadi kewajiban investor dan keseluruhan proses akan selalu berada dalam pengawasan pemerintah. Bupati Agas juga menyetujui usulan Keuskupan Ruteng, agar Pemda Matim mengajukan Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) terhadap wilayah tersebut.

Terkait masalah sosial yang timbul di masyarakat, menurut Bupati Agas, sudah diketahui dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Tugas Bupati dan Wakil Bupati, bersama seluruh jajarannya adalah menciptakan keharmonisan dan suasana yang nyaman di tengah masyarakat.

“Sebagai Bupati Matim, saya mau menegaskan dan mengingatkan pihak-pihak lain, untuk tidak memperkeruh suasana dan menimbulkan konflik di wilayah tersebut. Mari kita ciptakan keharmonisan dan suasana yang nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.

Atas nama Pemda Matim, Bupati Agas berterima kasih atas kunjungan pihak Keuskupan Ruteng untuk berdiskusi terkait masalah tambang di Matim. Dari pertemuan ini banyak hal positif dan informasi yang diperoleh, tujuannya adalah untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top