Aparat Hukum Kejar Deadline Tiga Bulan Sidangkan Maria Lumowa | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Aparat Hukum Kejar Deadline Tiga Bulan Sidangkan Maria Lumowa


AKHIR PELARIAN. Maria Pauline Lumowa tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (9/7). (FOTO: MUHAMAD ALI/JAWA POS)

PERISTIWA/CRIME

Aparat Hukum Kejar Deadline Tiga Bulan Sidangkan Maria Lumowa


Pemerintah Juga Fokus Pemulihan Aset

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-September 2003, Maria Pauline Lumowa meninggalkan Indonesia. Terbang ke Singapura. Sebulan berselang, Maria ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembobolan kas Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit (L/C) fiktif senilai Rp 1,7 triliun bersama Adrian Waworuntu. Sejak saat itu Maria dinyatakan buron.

Tujuh belas tahun setelah melarikan diri, Maria akhirnya kembali ke Indonesia. Kemarin (9/7) dia dipulangkan dari Beograd, Serbia, ke Jakarta. Berjarak 10.204 kilometer. Tim dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengekstradisi Maria.

Rombongan penjemput yang dipimpin langsung oleh Menkum HAM Yasonna H. Laoly dan Maria tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.00 WIB.

Pekerjaan rumah penegak hukum saat ini adalah menuntaskan perkara Maria. Itu terkait dengan pasal 78 KUHP mengenai batasan waktu jaksa melakukan kewenangan penuntutan. Dalam perkara Maria dengan ancaman pidana seumur hidup, jangka waktu kedaluwarsa adalah 18 tahun terhitung sejak pidana dilakukan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan, penegak hukum punya waktu kurang dari tiga bulan untuk menyelesaikan kasus Maria. Sebab, terhitung sehari setelah tindak pidana dilakukan, masa kedaluwarsa itu sudah berjalan.

’’Iya, (kedaluwarsa penuntutan) kasus itu 18 tahun untuk pidana dengan ancaman seumur hidup penjara (seperti perkara Maria),’’ ujarnya.

Jika lebih dari batas waktu itu, pidana yang menjerat Maria akan hapus demi hukum karena masuk kategori kedaluwarsa penuntutan. ’’Harus dipercepat (proses menuju tahap penuntutan) karena ada deadline pasal 78 KUHP,’’ imbuh Boyamin Saiman, koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

Pendapat sedikit berbeda disampaikan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Dia menyatakan tidak ada masalah dengan masa kedaluwarsa itu.

Namun, yang menjadi masalah dan harus diperhatikan adalah masa kasus yang sudah lama akan membuat penyelesaiannya lebih sulit. Tidak mudah mencari alat bukti. Berkasnya juga harus ditelusuri lagi.
’’Siapa yang menyimpan berkasnya, apakah jaksa eksekutor atau pengadilan atau siapa lagi yang lain yang menjadi kustodi berkas perkara tersebut,’’ kata Yunus.

Perkara pembobolan kas BNI oleh Maria dan Adrian Waworuntu tercatat bergulir sejak Oktober 2002 hingga Juli 2003. Kala itu bank pelat merah tersebut mengucurkan pinjaman kepada PT Gramarindo Group senilai USD 136 juta dan euro 56 juta atau setara Rp 1,7 triliun (berdasar kurs saat itu).

Perusahaan itu tidak lain merupakan milik Maria dan Adrian. Keduanya diduga mendapat bantuan ’’orang dalam’’ agar pinjaman dari BNI bisa mengucur.

Indikasi pembobolan tercium pada Juni 2003. Pihak BNI mencurigai transaksi keuangan Gramarindo Group. Bank BUMN itu lantas menyelidiki. Hasilnya, perusahaan Maria dan Adrian tak pernah melakukan ekspor sebagaimana tertuang dalam surat jaminan pinjaman. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polri. Pada Oktober 2003, Maria ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia lebih dulu meninggalkan Indonesia.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan segera menindaklanjuti tertangkapnya Maria. ’’Setelah diserahkan, Bareskrim akan melanjutkan penyidikannya. Akan kita rilis setelah diperiksa,’’ tuturnya.

Meski dia saat ini tercatat sebagai warga negara Belanda, Listyo menegaskan tak ada kendala untuk melanjutkan penyidikan.

Sementara itu, Menkum HAM Yasonna H. Laoly mengakui bahwa ekstradisi Maria bukan akhir dari penegakan hukum yang bersangkutan. Bersama penegak hukum terkait, Yasonna berjanji melakukan pemulihan aset (asset recovery). ’’Kami akan mengejar terus. Kami akan menempuh segala upaya hukum untuk membekukan asetnya, termasuk memblokir akun dan sebagainya,’’ ujar Yasonna di Bandara Soetta kemarin.

Dia menjelaskan alasannya memimpin ekstradisi buron kasus kakap itu. Menurut Yasonna, permintaan ekstradisi sebenarnya dilakukan sejak tahun lalu. Namun, ada negara dari Eropa yang juga melakukan diplomasi agar Maria tidak diekstradisi ke Indonesia. ’’Pengacara juga melakukan upaya hukum. Tetapi, pemerintah Serbia tetap memegang komitmen kepada Indonesia,’’ ujarnya.

Yasonna mengaku bertemu dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic sebelum ekstradisi dilakukan. Pertemuan itu dilakukan untuk menegaskan bahwa pemerintah Indonesia serius ingin memulangkan Maria dari Serbia. ’’Itu yang membuat saya harus memimpin delegasi Indonesia untuk menunjukkan keseriusan bahwa Indonesia berkomitmen untuk tujuan penegakan hukum,’’ papar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Yasonna juga menyampaikan bahwa masa penahanan Maria oleh NCB Interpol Serbia karena ditangkap di bandara hasil red notice akan habis pekan depan. Karena itu, Kemenkum HAM meningkatkan intensitas percepatan ekstradisi selama sebulan terakhir.

’’Semua ini kan memakan proses panjang. Karena Maria adalah warga negara Belanda, ada lobi-lobi kepada pemerintah Serbia. Ada upaya intens dari salah satu negara untuk melobi agar yang bersangkutan tidak diekstradisi ke Indonesia,’’ terang Yasonna.

Pemerintah Indonesia sebenarnya dua kali mengajukan proses ekstradisi Maria kepada pemerintah Kerajaan Belanda pada 2009 dan 2014. Namun, selalu ditolak. Permintaan ekstradisi diajukan kepada pemerintah Belanda karena perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, tersebut diketahui sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Maria kemudian ditangkap petugas NCB Interpol Serbia saat mendarat di Bandara Internasional Nikola Tesla pada Juli 2019. Penangkapan dilakukan berdasar red notice pada 2003.

Begitu penangkapan tersebut diinformasikan, Kemenkum HAM serta aparat penegak hukum Indonesia langsung mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintah Serbia. Permintaan itu disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM Nomor AHU-AH.12.01-10 tanggal 31 Juli 2019. Surat itu disusul permintaan percepatan ekstradisi yang disampaikan melalui surat Nomor AHU-AH 12.01-22 tanggal 3 September 2019.

Yasonna memastikan Indonesia akan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Apalagi, Maria tak lagi berstatus WNI. ’’Sebagai warga negara asing, tentu kita akan memberi akses kepada kedutaan besarnya sebagai bagian perlindungan terhadap warga negara mereka,’’ imbuh mantan anggota DPR itu.

Di bagian lain, BNI angkat bicara terkait penangkapan Maria Pauline. Corporate Secretary BNI Melly Meiliana sangat mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum atas operasi penangkapan dan ekstradisi Maria dari Serbia.

’’BNI tentu menghormati proses hukum yang berjalan dan siap membantu terkait data informasi yang dibutuhkan,’’ ungkap Melly. ’’Bagi BNI, dengan adanya proses hukum terhadap MPL (Maria Pauline), maka berpotensi mendapatkan (dana) recovery untuk mengurangi kerugian,” kata Melly. (tyo/idr/han/deb/c/19/c17/fal/jpg)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top