Toni Toko Mubatar Bisa Digugat Perdata atau Pidana, Begini Respon Kejari TTS | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Toni Toko Mubatar Bisa Digugat Perdata atau Pidana, Begini Respon Kejari TTS


Kasi Pidsus Kejari TTS, Khusnul Fuad, SH. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Toni Toko Mubatar Bisa Digugat Perdata atau Pidana, Begini Respon Kejari TTS


Terkait Kasus Dugaan Korupsi Landascape Kantor Bupati TTS

SOE, TIMEXKUPANG.com-Proses hukum pada kasus dugaan korupsi pembangunan landscape kantor Bupati TTS, dengan terdakwa Juarin selaku kontraktor dan Fredik Oematan tidak hanya menyeret Efraim Fallo dan Erik Ataupah yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh peyidik Polres TTS. Kasus ini berpotensi menyeret pihak lain.

Bagaimana tidak, dalam amar putusan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tinggi (PT) Kupang yang diputuskan pada 4 Juni lalu, menyebutkan bahwa Toni Syanto, pemilik Toko Mubatar selaku penyedia barang terhadap PT Marga Madu Indah, dapat digugat melalui jalur perdata maupun pidana. Ini merupakan pertimbangan majelis hakim terkait adanya kelebihan pembayaran.

“Kami sudah terima putusannya dan khusus untuk kelebihan pembayaran, dalam amar putusan kami diberikan ruang untuk bisa gugat melalui jalur perdata maupun jalur pidana,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari TTS, Khusnul Fuad saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/7).

Fuad mengatakan, meski dua opsi itu diberikan ke pihaknya untuk melakukan gugatan terhadap objek kelebihan pembayaran, namun untuk sementara waktu, JPU belum mengambil langkah tersebut karena masih melanjutkan proses kasus ini ke jalur kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Menurut Fuad, JPU mengambil langkah kasasi karena pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN), dua terdakwa itu diputus dengan menerapkan pasal 3 UU Tipikor. Saat JPU banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, perkara banding itu diputuskan dengan menerapkan pasal 2 UU Tipikor untuk Juarin, sementara Fredik Oematan diputus dengan tetap menerapkan pasal 2 UU Tipikor.

BACA JUGA: Polres TTS Janji Tuntaskan Kasus Landscape Tahun Ini

Fuad menjelaskan, karena Juarin diputus dengan menerapkan pasal 2 UU Tipikor, maka putusannya naik dari 2 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta, subsider satu bulan dengan uang pengganti (UP) Rp 122.442.000, menjadi tiga tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan UP Rp 215.442.603.

Sementara Fredik Oematan tetap diputus dengan penerapan pasal 3 UU Tipikor, sehingga putusannya tetap menjadi 2,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurangan, dengan UP Rp 122.442.000.

“Kami tuntun menggunakan pasal 2 UU Tipikor untuk kedua terdakwa. Tapi diputus dengan menerapkan pasal 3 untuk kedua terdakwa maka kami banding ke PT. Sampai di tingkat PT, Juarin diputus dengan menerapkan pasal 2 sedangkan Fredik Oematan menerapkan pasal 3. Sehingga kami kasasi ke MA, dan materi kasasi kami sudah kirim,” ungkap Fuad.

Terkait tindaklanjut pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang terkait kelebihan pembayaran, yang mana dapat dituntut melalui jalur perdata atau pidana, Fuad tetap menegaskan bahwa pihaknya belum bersikap dan tetap menunggu putusan MA.

Jika petusan MA menolak kasasi yang diajukan, kata Fuad, maka pihaknya akan kembali menindaklanjuti putusan PT. Tetapi jika MA mengabulkan kasasi JPU, maka tentu hasilnya akan berbeda termasuk tuduhan terhadap kelebihan pembayaran.

“Kita belum bisa tindaklanjuti putusan PT karena kami masih tempuh kasasi. Kalau hasil MA sudah ada baru kita ambil sikap untuk tindak lanjuti,” pungkas Fuad. (yop)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top