Bupati TTS Boikot Pos Kupang dan Timex, Ini Sikap PWI NTT dan AJI | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Bupati TTS Boikot Pos Kupang dan Timex, Ini Sikap PWI NTT dan AJI


Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun. (FOTO: Yopi Tapenu/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Bupati TTS Boikot Pos Kupang dan Timex, Ini Sikap PWI NTT dan AJI


SOE, TIMEXKUPANG.com-Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Egusem Pieter Tahun mendadak meminta seluruh aparaturnya untuk memboikot dua media cetak yang beredar di wilayah itu, yakni Harian Pos Kupang dan Timor Express.

Hal itu disampaikan Bupati Egusem saat memimpin apel pagi pada Senin (13/7) di Kantor Bupati TTS yang dihadiri seluruh ASN dari organisasi perangkat daerah (OPD) Setda TTS.

Alasan Bupati Egusem menyerukan memboikot dua media cetak itu lantaran merasa bahwa beberapa pemberitaan yang dilansir dua media tersebut tidak berimbang, yakni tidak ada konfirmasi ke Bupati.

Saat ditanyai Timor Express ketika menghadiri rapat di DPRD TTS, Senin (13/7) malam, terkait apa alasannya memboikot dua media tersebut, Bupati Egusem menyatakan ada banyak berita yang ditulis tidak mengonfirmasi dirinya sebagai bupati.

Saat ditanya lagi wartawan berita apa saja yang tidak ada konfirmasinya, Bupati Egusem tidak dapat merincikan berita-berita yang dia sebut tanpa konfirmasi itu. “Ada banyak berita. Nanti lihat saja adik-adik (Wartawan, Red) punya berita itu,” ucap Egusem.

Egusem mengaku akan mendatangi redaksi dua media itu. “Nanti saya ke redaksi,” katanya.

Ketika disampaikan lagi oleh wartawan bahwa dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak yang dirugikan akibat pemberitaan media, memiliki hak jawab atau hak koreksi, atau dapat mengadukan ke Dewan Pers, Bupati Egusem hanya menjawab setiap hari bertemu wartawan. “Setiap hari kita ketemu,” jawab Egusem.

Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau juga menyesalkan sikap yang diambil Bupati TTS. Media massa dan jurnalis hadir untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Dengan mengakses informasi melalui media massa, publik dapat meng-update informasi yang terjadi saat ini.

Karena itu, kata Marcu, DPRD TTS tidak akan mengikuti langkah Bupati memboikot dua media itu beredar di TTS, sebaliknya khusus lembaga DPRD TTS, dua media massa itu harus tetap menjadi sumber bacaan bagi anggota DPRD TTS.

DPRD TTS, kata Mercu, ingin tetap dapat meng-update informasi melalui media massa. “Kalau Pemda TTS mau boikot dua media cetak di TTS silakan, tapi kami di DPRD TTS tetap membutuhkan informasi yang disajikan di media massa,” tegas Marcu.

Sikap PWI dan AJI

Menyikapi ini, dua organisasi profesi jurnalis yang juga konstituen Dewan Pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTT dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang menyatakan menyesalkan sikap Bupati Egusem ini.

Ketua PWI NTT, Fery Jahang ketika dikonfirmasi Senin (13/7) petang mengaku menyayangkan sikap Bupati TTS yang memboikot dua media di TTS itu.

Menurut Fery, sesuai pantauan PWI NTT, sejauh ini dua media yang diboikot oleh Bupati TTS masih melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik secara obyektif dan profesional. Pemberitaan-pemberitaan yang dirilis selama ini oleh Pos Kupang dan Timor Express itu rata-rata terkonfirmasi oleh pihak-pihak terkait.

Apabila terdapat kejadian atau kegiatan yang terpublikasi, namun tidak mengonfirmasi pihak-pihak terkait, maka media apapun itu harus memberikan wadah atau ruang hak jawab, bukan sikap boikot yang ditempuh seperti yang dilakukan Bupati TTS saat ini.

Fery mengatakan, sikap Bupati TTS secara sepihak memboikot dua media cetak di TTS, dinilai sebagai sikap yang keliru dan terkesan ekstrem.

“Seharusnya Pak Bupati tidak bersikap frontal seperti itu. Kalau merasa ada pemberitaan yang merugikan bisa didiskusikan, atau masih ada hak jawab, bukan boikot seperti itu. Tapi pantauan kami PWI NTT, pemberitaan di TTS masih normatif dan sesuai kode etik jurnalis,” tutur Fary.

Hal senada dikemukakan Ketua AJI Kota Kupang, Marthen Bana. Ia mengaku menyayangkan sikap Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun yang sampai memboikot dua media cetak di TTS.

Sesuai pantauan AJI selama ini, dua media cetak yang beredar di TTS sejauh ini masih menyajikan berita-berita yang sesuai dengan koridor dan etika jurnalistik.

Menurut Marthen, jika Bupati Egusem merasa ada pemberitaan yang merugikan pemerintah atau tidak berimbang, tidak profesional atau tidak sesuai kode etik jurnalistik, dapat menggunakan hak jawab atau hak koreksi atau bisa juga mengadukan ke Dewan Pers.

Marthen menjelaskan, pers merupakan pilar keempat dalam proses berdemokrasi di negara ini. Fungsi pers sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah fungsi kontrol, edukasi, dan hiburan. Pada dasarnya pers memiliki kemerdekaan menjalankan profesinya.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan mempublikasikan gagasan dan informasi sesuai Pasal 4 ayat 3 UU Pers. Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan sesuatu, berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik. “Jadi sikap memboikot media di daerah itu sikap yang sangat kami sesalkan,” tegas Marthen.

Keberadaan jurnalis dan media disuatu daerah, demikian Marthen, adalah bersama-sama pemerintah memajukan pembangunan daerah itu. Pemerintah melaksanakan fungsi pembangunan, pers menjalankan fungsi kontrol. Sama-sama bekerja untuk kepentingan banyak orang. “Karena itu tidak tepat adanya saling boikot,” pungkas Marthen. (yop)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top