Gerindra, Nasdem, PKPI, Hanura Minta Bupati TTS Tak Boikot Media | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Gerindra, Nasdem, PKPI, Hanura Minta Bupati TTS Tak Boikot Media


WAWANCARA. Bupati TTS, Egusem Tahun saat diwawancarai wartawan di Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Selasa (14/7). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Gerindra, Nasdem, PKPI, Hanura Minta Bupati TTS Tak Boikot Media


SOE, TIMEXKUPANG.com-Empat Fraksi di DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) meminta Bupati Egusem Pieter Tahun untuk tidak mengambil sikap memboikot media.

Permintaan ini disampaikan empat Fraksi saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi DPRD TTS pada Sidang Paripurna LKPj Bupati TTS tahun 2019 di Gedung Dewan setempat, Senin (13/7) malam. Keempat Fraksi itu yakni Gerindra, Nasdem, PKPI, dan Fraksi Hanura.

“Kami meminta kepada Bupati TTS untuk tidak memboikot media massa di Kabupaten TTS,” ungkap Ketua Fraksi Hanura DPRD TTS, Marthen Tualaka kemarin.

Menurutnya, media massa merupakan salah satu pilar demokrasi pembangunan memiliki kemerdekaan pers, dinaungi Undang-Undang, dan kode etik jurnalistik. Karena itu, ketika terjadi persoalan dengan pers atau media, bukan sikap boikot yang diambil, melainkan ada tahapan-tahapan yang dapat dilakukan sesuai yang diamanatkan dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

“Ada hak jawab, bisa lakukan konferensi pers atau dapat dilakukan melalui komunikasi secara baik-baik. Bukan dengan cara memboikot media seperti ini. Memboikot media massa itu sama saja kita sudah mengangkangi kebebasan pers,” ucap Marthen Tualaka.

Sementara itu, Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun saat diwawancarai ketika menghadiri sebuah kegiatan di Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Selasa (14/7) menegaskan bahwa sikap yang dia tempuh dengan memboikot media, khususnya Harian Timor Express dan Pos Kupang lantaran menyajikan berita tanpa ada konfirmasi atau klarifikasi dengan bupati.

Saat ditanyai wartawan berita mana yang tak ada klarifikasi, Egusem menyebutkan, terkait pemberitaan di Harian Pos Kupang itu mengenai kajian aturan waktu kerja pansus. Media tersebut melansir pernyataan ini lantaran diungkapkan Bupati TTS sendiri saat memimpin apel pagi di kantor Bupati TTS.

BACA JUGA: Bupati TTS Boikot Pos Kupang dan Timex, Ini Sikap PWI NTT dan AJI

Sementara mengenai pemberitaan di Timor Express yang membuatnya tidak menerima adalah terkait temuan DPRD TTS yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj Bupati TTS 2019 ketika melakukan uji petik di Desa Tetaf, Jumat (19/6/2020) lalu.

Saat itu, Tim Pansus menemukan program intervensi stanting berupa program pemeliharaan ternak ayam, budidaya ikan, dan juga sayur-sayuran tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan Bupati dalam LKPj-nya. Pasalnya saat itu, Tim Pansus menemukan kandang ayam dalam keadaan kosong. Ada sebuah kolam ikan ukuran kecil, dan oleh Kepala Desa Tetaf, Yulius Talan menyatakan bahwa sebagian besar ikan yang ditabur pada kolam itu mati.

Sehingga pada saat itu, Ketua Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019, Marthen Tualaka menyebutkan jika program itu mubazir. Di hari yang berbeda, Bupati TTS dan rombongan mendatangi lokasi tersebut, dan mereka mendapati jika terdapat ayam dan sapi di lokasi itu. Tidak seperti yang ditemukan Pansus sebelumnya.

“Om Yopi (Wartawan Timex, Red) ada tulis bilang program di sana mubazir. Padahal kami ke sana ada ayam di kandang itu. Bahkan ayam bertelur di dalam kandang. Ada sapi juga di sana,” beber Egusem.

Menanggapi pernyataan Bupati Egusem ini, Ketua Pansus LKPj, Marthen Tualaka mengungkapkan, terserah Bupati TTS mau berkata apa. Namun yang jelas, Pansus yang lebih dahulu datang ke lokasi itu, dan menemukan fakta sesuai yang dirilis oleh media massa yang saat itu ikut bersama tim Pansus dan melihat sendiri fakta sebenarnya di lokasi saat itu.

“Yang jelas waktu itu teman-teman pers dan Tim Pansus lihat kandang ayam itu kosong. Kan kita yang duluan ke sana, jadi kalau Pak Bupati dan rombongan ke sana terus sudah ayam dan sapi, ya mungkin itu yang ditemukan. Namun kita tidak lihat saat itu (Jumat, 19/6/2020, Red),” tegas Marthen. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top