Kadis Pendidikan: Sekolah di Kota Kupang Belum Lakukan Proses KBM Tatap Muka | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kadis Pendidikan: Sekolah di Kota Kupang Belum Lakukan Proses KBM Tatap Muka


Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Dumuliahi Djami. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

PENDIDIKAN

Kadis Pendidikan: Sekolah di Kota Kupang Belum Lakukan Proses KBM Tatap Muka


DPRD Minta Dinas Pendidikan Kota Ikut Instruksi Kemendikbud

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Dumuliahi Djami, mengatakan, meski Tahun Ajaran Baru telah dimulai sejak Senin (13/7), namun khusus untuk Kota Kupang, kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka belum dilaksanakan. Ini dilakukan sesuai edaran pemerintah.

“Kegiatan apapun tetap dari rumah dengan sistem online dan offline. Karena yang masih zona merah, orange, dan kuning tidak ada proses belajar mengajar,” kata Dumul saat dikonfirmasi terkait laporan adanya sekolah yang telah memulai proses belajar mengajar dengan tatap muka di lingkungan sekolah.

Dumul menjelaskan, proses ini akan terus berlangsung sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membolehkan KBM tatap muka dilaksanakan, dimana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Menyinggung terkait kegiatan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah ((MPLS), menurut Dumul, tetap berjalan tetapi berlangsung dari rumah melalui aplikasi zoom atau online atau guru mendatangi rumah siswa.
Misalnya dalam satu kelurahan ada empat atau lima siswa, maka siswa tersebut dikumpulkan dengan tetap menerapkan protokol untuk mengikuti MPLS di salah satu rumah siswa.

“Hari ini tidak ada kegiatan apapun di sekolah. Hanya tadi kami turun langsung di sekolah Oesapa Kecil, karena siswa masuk hari ini. Tapi setelah ditanya ke kepala sekolah itu hanya untuk mendata siswa yang kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk proses belajar nantinya di rumah. Jadi kegiatan apapun anak tetap di rumah,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD kota Kupang, Theodora Ewalde Taek. (FOTO: FENTI ANIN/TIMEX)

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD kota Kupang, Theodora Ewalde Taek mengatakan, dirinya juga menemukan adanya aktivitas siswa-siswi SD Inpres Oesapa Kecil I, dan melihat anak-anak sudah mulai beraktifitas, dan dirinya langsung menghubungi pihak Dinas Pendidikan Kota Kupang.

“Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa pertemuan ini dilakukan hanya untuk mengambil data anak-anak secara pasti agar dapat melakukan pengelompokan belajar atau kunjungan rumah, apabila pembelajaran secara daring ini sudah mulai diterapkan,” ungkapnya.

Sebagai komisi yang membidangi urusan pendidikan, kata Ewalde, Dinas Pendidikan juga harus ikut mengawasi hal ini dan memberikan sanksi yang tegas bagi sekolah-sekolah yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

“Sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tahun ajaran baru dimulai pada tanggal 13 Juli namun tetap dilakukan secara daring. Jika alasannya adalah hanya mengumpulkan anak-anak untuk mengetahui dan membagi kelompok belajar tentu masih bisa dimaklumi, tetapi harus perlu ada pengawasan yang ketat karena Kota Kupang masih ada transmisi lokal,” tegasnya.

Ewalde mengaku mendapat penjelasan Kepala Dinas Pendidikan bahwa aktivitas kemarin di SD Oesapa Kecil I hanya untuk mendata dan kepastian alamat tempat tinggal masing-masing siswa baru, agar ketika ada pembelajaran yang sifatnya dilakukan secara offline atau kunjungan rumah, maka guru dan orang tua sudah mengetahui.

“Bagi saya, apapun alasannya semuanya tetap harus dalam pengawasan dinas dan harus melalui instruksi yang dikeluarkan secara resmi oleh dinas pendidikan, karena kita semua tidak ingin ada risiko-risiko yang tidak diinginkan bersama,” ungkapnya.

Ewalde mengaku, anak-anak tentu mengetahui tentang Covid-19 tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa anak-anak tertib mengikuti semua protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker dan mencuci tangan, dan apakah sarana cuci tangan ini sudah tersedia di semua sekolah atau belum?

“Sebagai komisi yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, saya menegaskan agar jangan ada sekolah manapun di Kota Kupang yang mengumpulkan anak-anak di sekolah, dan harus tetap mengikuti instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,” kata Ketua Fraksi PKB di DPRD Kota Kupang ini. (mg25)

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top