Sampaikan Pandangan Akhir, 3 Fraksi di DPRD TTS Usul Hak Angket | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sampaikan Pandangan Akhir, 3 Fraksi di DPRD TTS Usul Hak Angket


PARIPURNA. DPRD TTS saat menggelar sidang paripurna penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi dalam rapat Senin (13/7) malam. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Sampaikan Pandangan Akhir, 3 Fraksi di DPRD TTS Usul Hak Angket


SOE, TIMEXKUPANG.com-Tiga Fraksi di DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), yakni Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKPI, dan Fraksi Hanura menyatakan akan menggunakan hak-hak istimewa DPRD guna menyelidiki lebih dalam terhadap sejumlah persoalan yang ditemukan Tim Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019. Sebagaimana diketahui, terdapat tiga hak istimewa DPRD, yakni hak menyatakan pendapat, hak interpelasi dan hak angket. Penggunaan hak yang dimaksudkan tiga fraksi ini, yakni hak angket.

Pernyataan ketiga Fraksi ini dikemukakan dalam pemandangan akhir Fraksi pada Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TTS tahun 2019 yang berlangsung di ruang sidang DPRD TTS, Senin (13/7) malam. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Mercu Mbau itu juga hadir Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun.

Dalam rapat paripurna itu, ketiga fraksi dari delapan fraksi di DPRD TTS dengan tegas menyatakan bahwa apa yang ditemukan Tim Pansus LKPj di lapangan membuktikan bahwa kebijakan pemerintaj telah merugikan masyarakat TTS.

“Salah satu contoh misalnya pembiayaan RS Pratama Boking. Masa ambil dana alokasi umum (DAU) untuk biayai kegiatan dana alokasi khusus (DAK) tanpa persetujuan DPRD,” papar Uksam Selan, Ketua Fraksi PKPI.

Menanggapi hal itu, Bupati TTS saat dikonfirmasi wartawan usai mengikuti paripurna tidak banyak mengomentari hal tersebut. Ia hanya mengatakan, jika itu adalah hak DPRD sehingga hak itu digunakan, silakan saja. “Itu hak DPR. Jadi kalau mau ajukan hak angket silakan saja,” ucap Egusem singkat.

Sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id, definisi dari hak angket adalah hak DPR (DPRD) untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (yop/aln)

CATATAN:

Redaksi menghilangkan paragraf terakhir berita ini karena tidak relevan lagi dengan perubahan UU tentang MPR, DPR, dan DPRD (MD3) yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Demikian, harap menjadi maklum.

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top