Berstatus Buron, Djoko Tjandra Kantongi Surat Jalan, Begini Respon Herman Herry | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Berstatus Buron, Djoko Tjandra Kantongi Surat Jalan, Begini Respon Herman Herry


HARUS DIUSUT. Ketua Komisi III DPR Herman Herry (tengah) didampingi Syarifudin Suding (kanan) menerima dokumen terkait Djoko Tjandra dari Koordinator MAKI Boyamin Saiman kemarin (14/7). (FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS)

PERISTIWA/CRIME

Berstatus Buron, Djoko Tjandra Kantongi Surat Jalan, Begini Respon Herman Herry


Komisi III Adakan Rapat Gabungan Polri, Imigrasi, Kejagung

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Bagaimana Djoko Tjandra bisa bebas keluar masuk wilayah Indonesia, perlahan mulai terkuak. Buron kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) PT Bank Bali itu ditengarai kuat mengantongi surat jalan dari salah satu instansi penegak hukum.

Kemarin (14/7) data yang diduga sebagai salinan surat jalan tersebut dilaporkan ke Komisi III DPR. Bukti itu diserahkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry menegaskan bahwa pihaknya segera memanggil pihak-pihak terkait, yakni kepolisian, imigrasi, dan Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk mengonfirmasi kebenaran dokumen tersebut. ”Tiga institusi ini harus duduk bersama Komisi III agar semuanya menjadi terang benderang,” katanya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (14/7).

Dokumen yang diduga dipakai Djoko bernomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas. Di situ tertulis nama Joko Soegiarto Tjandra dengan jabatan sebagai konsultan. Pada 19 Juni 2020 dia berangkat menggunakan pesawat terbang dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dengan tujuan konsultasi dan koordinasi. Kemudian, pada 22 Juni dia kembali ke Jakarta untuk mengurus paspor. Esok harinya paspor tersebut sudah jadi.

Sayang, bagian kop surat yang dipamerkan ke awak media disobek untuk merahasiakan nama institusi yang mengeluarkan surat itu. Herman Herry meminta media bersabar. Sebab, dokumen tersebut akan dibuka dalam rapat gabungan yang rencananya digelar pekan depan. Mulai nama institusi yang mengeluarkan, siapa yang menandatangani, hingga atas dasar apa surat jalan itu dikeluarkan. ”Kita buka di rapat gabungan. Saya menjamin akan membuka seluas-luasnya ke publik,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Data yang dihimpun Jawa Pos ini, ”rokorwas” pada nomor surat tersebut merujuk pada salah satu bagian dari struktur di Bareskrim Polri, yakni biro koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (Rokorwas PPNS).

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan, memang ada Rokorwas di Bareskrim. Sesuai degan namanya, tugasnya terkait dengan koordinasi dan pengawasan PPNS. ”Itu tugasnya,” kata dia.

Namun, imbuh Awi, belum tentu surat tersebut asli dikeluarkan Rokorwas. ”Perlu dicek apakah asli atau palsu,” ujarnya saat dihubungi tadi malam. Begitu pula nomor surat, kop, hingga tanda tangan yang bisa saja dipalsukan. ”Perlu penelitian mendalam,” tuturnya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjamin data tersebut tidak palsu dan sangat kredibel. Bukti dokumen itu baru dia dapatkan Senin (13/7). Selain ke Komisi III DPR, sebelumnya dokumen tersebut diserahkan ke Ombudsman RI. ”Saya mempertanggungjawabkan moral dan integritas saya,” tegas dia.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono mengatakan, bakal ada tindak lanjut soal surat jalan Djoko Tjandra tersebut. ”Jika benar ada surat jalan dan asli, itu akan menjadi petunjuk baru penelusuran Djoko Tjandra,” lanjutnya. (mar/deb/lum/idr/c9/fal/jpg)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top