Aliran Dana Djoko Tjandra Diusut, Brigjen Prasetijo Jalani Sanksi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Aliran Dana Djoko Tjandra Diusut, Brigjen Prasetijo Jalani Sanksi


Djoko Tjandra (kiri) dan Brigjen Prasetijo Utomo. (FOTO: Dok. Jawa Pos/Dok. Sumut Pos)

PERISTIWA/CRIME

Aliran Dana Djoko Tjandra Diusut, Brigjen Prasetijo Jalani Sanksi


Sekretaris NCB Interpol Diperiksa

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Pengusutan kasus surat jalan Djoko Tjandra bakal panjang. Bukan hanya soal pencabutan red notice, bebasnya buron perkara pengalihan hak tagih utang (cessie) PT Bank Bali melakukan perjalanan juga disertai dugaan aliran uang ke sejumlah pihak.

Dugaan itu terekam dalam percakapan WhatsApp pengacara Djoko Tjandra bernama Anita Kolopaking. Dalam tangkapan layar (screenshot) yang beredar, Anita berbalas pesan dengan seseorang bernama Joe yang diduga merupakan Djoko Tjandra.

Melalui pesan singkat, Anita mengakui bahwa informasi itu beredar karena handphone miliknya diretas orang yang tidak bertanggung jawab. ”Tujuannya untuk menghancurkan karakter saya,” katanya kemarin.

Menurut dia, foto percakapan itu sebenarnya sudah lama. Namun, dikemas sesuai dengan keinginan pelaku peretasan. ”Ini jelas fitnah dengan order by design,” terangnya. ”Aktor ini juga tidak menghendaki adanya proses PK (peninjauan kembali perkara Djoko Tjandra, Red),” jelasnya.

Dalam pesan itu terbaca bagaimana Anita mengurus pembuatan e-KTP, red notice, memonitor perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga laporan di Bareskrim dan peninjauan kembali (PK). Dalam percakapan itu muncul biaya yang ditagihkan untuk pengurusan semua keperluan tersebut.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya akan mendalami semua informasi. Mulai pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, hingga aliran dana. Aliran dana itu tidak hanya yang ada di institusi Polri, tetapi juga di pihak lain. ”Jadi, itu kegiatan yang akan dilakukan. Semuanya ditempuh secara paralel,” katanya

Saat ini pihaknya tengah memproses Brigjen Prasetijo Utomo yang menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Dia memastikan bahwa Prasetijo juga akan menjalani proses pidana, selain pelanggaran kode etik.

Kemarin (16/7) Bareskrim menggelar seremoni pencopotan Prasetijo Utomo dari jabatan Karokorwas PPNS Bareskrim. Namun, Prasetijo diwakilkan karena sakit dan dirawat di RS Bhayangkara, Kramat Jati.

Listyo menuturkan, dalam kepolisian ada tiga jenis penanganan pelanggaran, yakni disiplin, kode etik, dan pidana. Untuk menangani proses pidana, kata dia, dibentuk tim khusus. Ada empat unsur dalam tim tersebut. Yaitu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Siber, serta melibatkan Divpropam Polri. ”Saya yang membentuk,” terangnya.

Dia menegaskan bahwa kasus itu akan diproses secara transparan. Mulai bagaimana Djoko Tjandra dibantu masuk ke Indonesia hingga keluar dari Indonesia. ”Semua akan diungkap,” paparnya.

Bukan hanya soal surat jalan yang akan didalami, melainkan juga pencabutan red notice di Divhubinter. Rangkaian pemeriksaan juga sudah berjalan. Termasuk soal surat kesehatan Djoko Tjandra. ”Semua itu didalami tim,” terangnya.

Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan bahwa untuk pencabutan red notice, saat ini Sekretaris NBC Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo sedang diperiksa. Sebab, ada dugaan pelanggaran kode etik dalam kejadian tersebut. ”Sudah diperiksa Divpropam dan dilanjutkan pemeriksaan saksi lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung sebagai pihak penegak hukum yang menangani perkara Djoko dipertanyakan keseriusannya dalam menangkap figur tersebut. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) selaku pelapor menyarankan Kejagung agar mengupayakan ekstradisi dengan negara tempat Djoko diduga berada sekarang, yakni Malaysia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono tidak menyebutkan secara spesifik upaya ekstradisi itu. ”Segala upaya akan kami lakukan dan kami masih mencari keberadaan yang bersangkutan,” ungkap Hari ketika dikonfirmasi kemarin.

Selain upaya penangkapan Djoko, Hari menjelaskan bahwa Kejagung berupaya mengusut tentang administrasi yang membuat Djoko akhirnya bisa keluar masuk Indonesia dan membuat dokumen dalam waktu singkat. Pihak-pihak yang dicurigai ada hubungannya dengan keberadaan Djoko diperiksa.

Hari menegaskan, bagian pengawasan Kejagung akan memanggil salah satu pihak terkait, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nanang Supriatna. Kajari tersebut akan dimintai keterangan terkait video yang beredar di media sosial yang menunjukkan pertemuannya dengan pengacara Djoko Tjandra.

Dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah, Kejagung akan memeriksa Nanang sesuai prosedur internal. Namun, Hari tidak memerinci alur pemeriksaan internal itu serta output dari pemeriksaan yang dimaksud. ”Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya,” jelas Hari.

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra diusut. Ketua Presidium IPW Neta S. Pane melalui keterangan tertulis menyatakan, Kapolri Jenderal Idham Azis perlu memeriksa Sekretaris NBC Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo.

Neta menjelaskan, melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol red notice kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tertanggal 16 April 2020 perihal permohonan pencabutan Interpol red notice atas nama Djoko Tjandra. Surat itu, kata Neta, dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Nugroho menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Neta meragukan apabila soal surat jalan Djoko Tjandra merupakan inisiatif Prasetijo. ”IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra,” katanya. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top