MAKI: Brigjen Pasetijo Utomo Pernah 1 Pesawat dengan Djoko Tjandra | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

MAKI: Brigjen Pasetijo Utomo Pernah 1 Pesawat dengan Djoko Tjandra


Djoko Tjandra (kiri) dan Brigjen Prasetijo Utomo. (FOTO: Dok. Jawa Pos/Dok. Sumut Pos)

PERISTIWA/CRIME

MAKI: Brigjen Pasetijo Utomo Pernah 1 Pesawat dengan Djoko Tjandra


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Buronan kelas kakap Djoko Tjandra mendapatkan surat jalan dari Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Sehingga bisa dengan mudahnya masuk ke Indonesia.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan dalam informasi yang ia dapatkan Prasetijo pernah satu pesawat dengan dengan Djoko Tjandra menggunakan jet pribadi.

“Dalam catatan saya Prasetijo juga pernah ngawal pakai private jet. Djoko Tjandra begitu diistimewakan agar lancar keluar masuk Indonesia,” ujar Boyamin dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (18/7).

Djoko Tjandra saat berada di Indonesia juga memanfaatkan pandemi Covid-19 yang terjadi di tanah air. Karena dia menggunakan masker saat mengurus e-KTP dan juga peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Jadi dia merasa buron jadi dia mengendap pakai masker dan topi,” katanya.

Saat berada di Indonesia, Boyamin mengatakan Djoko Tjandra tidak pernah lama hanya dua atau tiga hari berada di tanah air. Setelah itu kembali lagi ke Kuala Lumpur, Malaysia. “‎Urus PK dan KTP selesai urus itu balik lagi ke Kuala Lumpur, urus paspor balik lagi ke Kuala Lumpur, ini tidak lama di Indonesia,” ungkapnya.

Bisa masuk ke Indonesia Djoko Tjandra juga memanfaatkan jalur tikus yang ada di Indonesia. Sehingga bisa lolos dengan mudahnya dari pengawasan. “Dia masuk jalan tikus Entikong lalu dia ke bandara Pontianak, ada beberapa kali dia pakai private jet dan pakai pesawat komersial,” tuturnya.

Diketahui, ‎tersangka kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra saat ini telah memiliki e-KTP. Adapun informasi e-KTP tersebut dibuat pada 8 Juni lalu di kantor dengan dibantu oleh Lurah Grogol Selatan Asep Subhan. Asep Subhan juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai lurah.

Dari kasus tersebut, sudah ada tiga jenderal di kepolisian yang dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Azis. Itu karena melanggar etik.
Pertama kali Kapolri Idham Azis mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Pol Brigadir Jenderal Pasetijo Utomo Dari Jabatanya karena terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.

Kemudian, dia pun membantu Djoko Tjandra untuk membuat surat keterangan bebas Covid-19 sehingga berpergian. Diketahui, dia membantu dengan medampingi dan memanggil dokter dari Pusdokkes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Djoko Tjandra.

Kapolri juga mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia‎ Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Adapun, Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Djoko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top