DPRD Sebut Pemkab TTU Lebih Jahat dari Covid-19, Penjabat Sekda: Plt Kadis LH Jangan Cuci Tangan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD Sebut Pemkab TTU Lebih Jahat dari Covid-19, Penjabat Sekda: Plt Kadis LH Jangan Cuci Tangan


Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis. (FOTO: Petrus Usboko/TIMEX)

PEMERINTAHAN

DPRD Sebut Pemkab TTU Lebih Jahat dari Covid-19, Penjabat Sekda: Plt Kadis LH Jangan Cuci Tangan


Keputusan Kadis LH Rumahkan 34 PTT Tenaga Kebersihan

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Kebijakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merumahkan sebanyak 34 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kebersihan di Kota Kefamenanu mendapat kencaman keras dari Komisi III DPRD TTU.

Menurut para legislator, kebijakan yang diambil Plt. Kadis LH merumahkan PTT di pertengahan tahun tersebut lebih jahat dari virus korona (Covid-19). Pasalnya, selama ini para PTT Tenaga Kebersihan itu telah menjalankan tugasnya dengan baik meski belum diberi upah.

Pasalnya, sejak awal Januari 2020 sampai saat ini, sejumlah PTT Tenaga Kebersihan ini tetap menjalankan tugas. Mereka terus bekerja maksimal untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten TTU.

“Pemerintah lebih jahat dari Covid-19 karena merumahkan 34 PTT Tenaga Kebersihan di pertengahan tahun. Padahal selama ini mereka terus bekerja dengan baik,” kecam Sekretaris Komisi III DPRD TTU, Fabianus One Alisiono kepada Timor Express, di Kefamenanu, Selasa (21/7).

Menurut Fabianus, persoalan PTT di TTU sudah menjadi persoalan tahunan yang membudaya dan belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU dengan baik. Bahkan, kesejahteraan dari PTT pun sering diabaikan oleh Pemkab tanpa alasan mendasar.

Untuk itu, tegas Fabianus, pihaknya meminta Pemkab terutama Dinas LH untuk bersikap manusiawi dengan tetap memperhatikan nasib 34 PTT Tenaga Kebersihan itu.

“Pemerintah jangan seenaknya saja memberhentikan PTT di pertengahan tahun. Jangan-jangan ada kepentingan politik karena selama ini para PTT dijadikan sebagai tumbal politik oleh penguasa,” tukasnya.

Ketua Komisi III DPRD TTU, Therensius Lazakar meminta Pemkab khususnya Dinas LH TTU untuk memperhatikan aspek kemanusiaan atas kebijakan merumahkan sebanyak 34 PTT Tenaga Kebersihan di TTU.

Politikus Partai Golkar itu mengakui Pemkab yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PTT di TTU. Sayangnya, kebijakan merumahkan sebanyak 34 PTT tersebut dilakukan seorang pelaksana tugas yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan.

BACA JUGA: Kadis LH Rumahkan 34 PTT Kebersihan TTU, Octo Nule: Saya tidak Mau Ambil Risiko

Untuk itu, tegas Lazakar, Komisi III DPRD TTU akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas LH dan Pemkab apabila persoalan merumahkan sebanyak 34 PTT Tenaga Kebersihan itu belum diselesaikan.

“Kalau mau berhentikan orang itu pakai hati, bukan ada kepentingan yang terselubung. Apalagi kebijakan ini diambil oleh seorang Pelaksana tugas yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD TTU, Yohanes Salem jjuga menyayangkan sikap dari yang diambil Plt Kadis LH terkait Kebijakan merumahkan 34 PTT Tenaga Kebersihan.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, Pemkab selama ini seringkali mempermainkan nasib para PTT di TTU. Bahkan, Pemerintah selama ini hanya memanfaatkan para tenaga PTT untuk kepentingan politik tertentu.

“Ini sudah dekat momentum Pilkada TTU. Jangan sampai para PTT diperalat lagi untuk terlibat politik praktis dengan diarahkan untuk mendukung paket tertentu seperti situasi Pemilu 2019 lalu,” beber Yohanes Salem.

Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) TTU, Fransiskus Tilis ketika dikonfirmasi Timor Express melalui telepon seluler, Selasa (21/7) mengaku belum mengetahui terkait kebijakan merumahkan sebanyak 34 PTT Tenaga Kebersihan oleh Plt Kadis LH TTU, Octo Nule.

Terkait pernyataan Plt Kadis LH yang tidak mau ambil risiko sehingga memutuskan merumahkan 34 PTT Tenaga Kebersihan, menurut Fransiskus, kebijakan tersebut diambil oleh Plt Kadis LH sehingga dirinya yang harus bertanggungjawab atas kebijakan itu.

“Saya belum dapat laporan untuk kebijakan merumahkan 34 PTT Tenaga Kebersihan itu. Plt Kadis LH harus bertanggungjawab atas kebijakan ini. Dia tidak bisa cuci tangan seperti ini,” singkatnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top