Polda NTT Ambil Alih Penanganan Kasus RSP Boking, Ini Penjelasan Kasat Reskrim Polres TTS | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Polda NTT Ambil Alih Penanganan Kasus RSP Boking, Ini Penjelasan Kasat Reskrim Polres TTS


Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Hendricka R. A. Bahtera. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Polda NTT Ambil Alih Penanganan Kasus RSP Boking, Ini Penjelasan Kasat Reskrim Polres TTS


SOE, TIMEXKUPANG.com-Pihak Polda NTT telah mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking yang selama ini berproses di Polres TTS.

Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Hendricka R. A. Bahtera menyebutkan, dalam setiap penanganan kasus hukum di kepolisian, pengambilalihan proses oleh institusi tingkatan yang lebih tinggi merupakan hal yang lumram.

“Benar kasus dugaan korupsi RS Pratama Boking sudah diambil alih oleh Polda NTT. Hal itu dilakukan tentu atas pertimbangan institusi kepolisian,” jelas Iptu Hendricka ketika dikonfirmasi wartawan belum lama ini.

Hendricka menjelaskan, penanganan kasus itu diambil alih Polda NTT usai pihaknya menggelar kasus tersebut. Alasan pengambilalihan penanganan kasus tersebut lantaran terdapat proyek pekerjaan lain di Provinsi NTT yang dikerjakan oleh kontraktor Tangga Batu Jaya. Rekanan ini juga yang mengerjakan pembangunan gedung RS Pratama Boking dengan nilai proyek Rp 17,4 miliar.

Atas alasan itulah, kata Hendricka, Polda NTT mengambilalih proses penanganan kasus tersebut sehingga sekalian memproses kasus yang ada di kabupaten lain.

“Kalau kami yang tangani, nanti kasus dugaan korupsi yang ada di kabupaten lain juga diproses, maka prosesnya akan berulang-ulang. Jadi Polda ambil alih supaya prosesnya satu kali,” jelas Hendricka.

BACA JUGA: Kerugian Negara Bangun RSP Boking Rp 14 M, Ini Permintaan Pospera TTS ke Kapolres

BACA JUGA: Pansus LKPj Sebut RSP Boking Prematur, Dukung Proses Hukum di Kepolisian

Hendricka menjelaskan, pengambilalihan kasus oleh institusi kepolisian ditingkat yang lebih tinggi meruakan hal biasa, karena jika dalam penanganan kasus institusi melihat perlu dilakukan bantuan, maka hal itu akan dilakukan demi kelancaran penanganan kasus.

Hendricka mencontohkan, jika kasus yang ditangani di tingkat Polsek atau Polsubsektor dianggap oleh Polres bahwa perlu dilakukan bantuan proses agar kasus segera dituntaskan, maka pihak Polres akan mengambil alih proses hukum kasus tersebut. Hal serupa juga yang terjadi pada penanganan kasus dugaan korupsi RS Pratama Boking, yang mana penanganannya diambil alih Polda NTT.

“Di tingkat Polsek dan Polres juga ambil alih penanganan kasus sering terjadi,” ungkap Hendricka.

Terkait sejauh mana penanganan yang dilakukan Polda, Hendricka mengatakan, sejak diambil alih, hingga kini belum ada petunjuk dari Polda NTT untuk Polres TTS melengkapi bukti-bukti.

Pasalnya, meskipun kasus tersebut diambil alih Polda NTT untuk pengusutan lebih lanjut, namun Polda NTT akan tetap berkoordinasi dengan Polres TTS, jika dalam penanganan kasus itu terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan. “Kalau misalnya dari Polda perintahkan untuk kami tambah saksi, maka kami akan panggil saksi untuk lengkapi keterangan yang dibutuhkan,” tandasnya. (yop)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top