5 Fraksi DPRD TTS Dukung Hak Angket, Hal Ini yang Mau Diselidiki | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

5 Fraksi DPRD TTS Dukung Hak Angket, Hal Ini yang Mau Diselidiki


Ketua Fraksi Hanura DPRD TTS, Marthen Tualaka. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

5 Fraksi DPRD TTS Dukung Hak Angket, Hal Ini yang Mau Diselidiki


SOE, TIMEXKUPANG.com-Lima Fraksi di DPRD TTS mengambil sikap mendukung adanya penggunaan hak istimewa DPRD TTS untuk menyatakan pendapat terkait kebijakan kepala daerah terhadap pembangunan di TTS yang ditengarai tidak sesuai aturan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum.

Hak istimewa DPRD yang akan diambil lima fraksi itu adalah mengajukan hak angket kepada Pemda TTS guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lima fraksi dimaksud adalah Fraksi Hanura, Fraksi PKPI, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra.

Ketua Fraksi Hanura DPRD TTS, Marthen Tualaka kepada wartawan di Kantor DPRD TTS, Kamis (23/7) mengatakan, pengajuan hak angket akan diusulkan saat Paripurna KUA PPAS APBD TTS Induk 2021, yang dilaksanakan pada Senin (27/7) mendatang.

“Pada dasarnya hak angket ini diajukan untuk menelusuri lebih jauh, terkait sejumlah persoalan yang diketahui saat pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019 melakukan uji petik lapangan,” ungkap Marthen.

Marthen menyebutkan, salah satu persoalan yang dinilai perlu diselidiki lebih jauh adalah pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking. Penyelidikan ini penting karena menurut Marthen, pemerintah diduga telah melakukan perlawanan hukum, karena terdapat perintah pembayaran 100 persen sebelum pembangunan fisik rumah sakit itu tuntas 100 persen, bahkan setelah dibangun fisik gedung ada yang rusak.

Selain itu, kata Marthen, pemerintah secara terang-terangan melakukan kesalahan, lantaran meresmikan RSP Boking itu dalam keadaan rusak. Persoalan lain adalah, Pemkab TTS ‘mencaplok’ anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai RSP Boking yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ini mengangkangi mekanisme penggunaan APBD II, karena anggaran APBD dicaplok tanpa melalui pembahasan DPRD sebagai pemilik hak budget. “Itu adalah salah satu alasan DPRD TTS menggunakan hak angket terhadap Bupati TTS,” jelas Marthen.

Ketua Fraksi PKPI DPRD TTS, Uksam Selan mengatakan, tiga fraksi yakni PKPI, Hanura, dan Nasdem pada pendapat akhir fraksi terhadap LKPj Bupati TTS 2019 beberapa pekan lalu telah menyetujui pengajuan hak istimewa DPRD seperti hak angket, hak interpasi, dan hak menyatakan pendapat guna menyelidiki sejumlah persoalan yang ditemukan Pansus LKPj Bupati TTS.

Uksam menjelaskan, sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD menyebutkan, untuk mengajukan hak istimewa DPRD cukup diusulkan oleh dua fraksi, maka dapat diterima oleh Ketua DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Ketua Fraksi PKPI DPRD TTS, Uksam Selan. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

Maka dari itu, lanjut Uksam, pengajuan Hak Angket DPRD TTS tentu akan diterima karena fraksi yang menyetujui pengajuan hak istimewa tersebut lebih dari syarat yang ditetapkan.

“Syarat dua fraksi saja, sedangkan sekarang kami sudah lima fraksi yakni PKPI, Hanura, Nasdem, Demokrat, dan Gerindra. Jadi ini sudah lebih dari syarat yang ditentukan,” tutur Uksam.

Menurut Uksam, meski lima fraksi telah mendukung pengajuan hak angket, namun pihaknya tetap membangun komunikasi dengan fraksi lain yang belum mendukung hak angket seperti PKB, PDIP dan juga Partai Golkar untuk ikut bergabung dalam pengajuan hak angket. Tujuannya agar DPRD dapat bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap dugaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Bupati TTS, yang dinilai merugikan rakyat.

BACA JUGA: Sampaikan Pandangan Akhir, 3 Fraksi di DPRD TTS Usul Hak Angket

“Kalau semua fraksi lebih bagus lagi. Tapi misalnya tiga fraksi lainnya tidak ikut mendukung pun, lima fraksi yang sudah menyatakan sikap ini ajukan hak angket akan terus ditindaklanjuti angket ini,” kata Uksam.

Sementara itu, Sekretaris Partai Nasdem, Kenas Afi ketika dimintai komentarnya mengatakan, terkait penggunaan hak istimewa DPRD, pihaknya telah menyampaikan lewat pendapat akhir fraksi pada sidang Paripurna LKPj Bupati TTS beberapa waktu lalu.

Kenas mengaku, Partai Nasdem mendukung pengusulan hak angket agar DPRD menelusuri lebih jauh persoalan yang ditemukan anggota DPRD TTS yang tergabung dalam tim Pansus LKPj Bupati TTS tahun 2019 saat melaksanakan uji petik lapangan.

“Kami Fraksi Nasdem waktu sidang paripurna LKPj Bupati TTS tahun 2019, dalam pendapat akhir fraksi kami sudah sampaikan untuk usung hak angket. Jadi tentu kami akan tindaklanjuti pernyataan kami itu,” ucap Kenas.

Ketua Fraksi Demokrat, Maksi Lian mengaku mendukung pengusulan hak angket, hanya proses menuju keputusan untuk sedang dalam proses komunikasi di internal fraksi maupun membangun komunikasi secara hierarki ke organisasi partai yang lebih tinggi untuk pengambilan keputusan atau sikap partai atas usul hak istimewa DPRD ini.

“Pada prinsipnya kami akan mendukung pengusulan hak angket, jika itu dinilai perlu dilakukan karena kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai merugikan keuangan daerah yang pada akhirnya rakyat dirugikan. Kalau itu baik untuk rakyat tentu kami akan dukung. Sekarang kami sudah komunikasikan ini di internal fraksi maupun di tingkat partai Demokrat secara berjenjang,” ujar Maksi.

Sementara itu, Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun ketika dimintai tanggapannya terkait rencana pengusulan hak angket oleh DPRD TTS belum lama ini mengatakan, itu adalah hak DPRD, sehingga jika ingin digunakan, maka terserah saja. “Itu adalah hak DPRD,” ungkap Egusem. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top