Tolak Coklit, Warga TTU Terancam Kehilangan Hak Pilih | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tolak Coklit, Warga TTU Terancam Kehilangan Hak Pilih


Ketua KPU TTU, Paulinus Lape Feka. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Tolak Coklit, Warga TTU Terancam Kehilangan Hak Pilih


Laporan Hasil Temuan PPS dan PPK di TTU

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebagai penyelenggara Pilkada serentak 2020 tengah melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap seluruh warga TTU yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Tahapan coklit ini telah dimulai sejak 15 Juli 2020 dan berakhir pada 13 Agustus 2020.

Sayangnya, dalam perjalanan tahapan itu, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menemukan sebagian masyarakat menolak untuk didata.
Masyarakat yang menolak untuk didata bakal kehilangan hak pilih Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada Rabu (9/12) mendatang.

Ketua KPU TTU, Paulinus Lape Feka kepada Timor Express, Jumat (24/7) mengatakan, sesuai laporan PPK maupun PPS, hingga saat ini proses pencoklitan di setiap desa dan kelurahan sudah di atas 50 persen.
“Bahkan terdapat desa yang hampir rampung proses pencoklitan oleh PPDP,” kata Paulinus.

Hanya, kata Paulinus, dalam perjalanan tahapan ini, PPDP menghadapi kendala di lapangan, dimana saat pencoklitan, masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Bahkan terdapat sebagian masyarakat yang menolak untuk dicoklit.

Untuk itu, lanjut Paulinus, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) TTU untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurusnya.

Sedangkan untuk warga yang menolak dicoklit, jelas Paulinus, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya pada pemilihan kepala daerah nantinya.

Paulinus berharap seluruh masyarakat TTU untuk memastikan data dirinya sudah terdata sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2020 yang akan digelar, Rabu (9/12) mendatang.

“Kami yakin bahwa partisipasi masyarakat akan memberikan pilihan adalah legitimasi kuat terhadap kepemimpinan yang terpilih,” pungkasnya.

Paulinus menambahkan, KPU TTU juga dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan kerja sama (MoU)) dengan Pemkab TTU terkait dukungan tenaga medis untuk pihak penyelenggara Pemilu.

“Terutama adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin selama tahapan Pilkada berlangsung,” jelasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top