Mantan Kades Nainaban Diadukan ke Kejari TTU Terkait Dugaan Penyelewengan DD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Mantan Kades Nainaban Diadukan ke Kejari TTU Terkait Dugaan Penyelewengan DD


MENGADU. Puluhan warga dari Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat saat mendatangi Kantor Kejari TTU untuk mengadukan mantan Kades, Milikheor Haekase terkait dugaan penyelewengan pengelolaan DD selama empat tahun berturut-turut, Kamis (23/7). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Mantan Kades Nainaban Diadukan ke Kejari TTU Terkait Dugaan Penyelewengan DD


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Puluhan perwakilan masyarakat Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU, Kamis (23/7).

Kedatangan warga ini untuk mengadukan mantan Kepala Desa (Kades), Milikheor Haekase, karena dugaan penyelewengan pengelolaan Dana Desa (DD). Milikheor diduga telah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam mengelola dana desa ketika menjabat selama empat tahun anggaran berturut-turut. Sejak tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah program pembangunan desa setempat yang terbengkalai dan tidak terurus hingga saat ini.

Sejumlah program dan item kegiatan yang dibiayai dengan dana desa itu bahkan ada yang tidak terealisasi. Sayangnya, anggaran pada program tersebut telah dilaporkan terpakai. Pengelolaan DD di desa tersebut pun tertutup dan tidak transparan. Hanya kades bersama aparatur desa saja yang mengetahui besaran anggaran dan jenis program kegiatan yang dibiayai melalui DD.

Tokoh masyarakat Desa Nainaban, Moses Hun kepada Timor Express, saat ditemui di kantor Kejari TTU, Kamis (23/7), menyebutkan, misalnya pada tahun anggaran 2016, ada program kegiatan pengadaan 100 ekor ternak babi untuk bibit dengan pagu anggaran sebesar Rp 776.000.000. Program tersebut, kata Moses hanya dinikmati perangkat desa, BPD dan para pendukungnya. Jumlah anakan babi yang diadakan pun tidak mencapai 100 ekor.

Pada tahun anggaran 2017, lanjut Moses, terdapat item kegiatan pembangunan fisik yang pengerjaannya asal jadi. Moses menyebutkan, pembangunan gedung PAUD, jalan lingkungan, dan satu buah embung untuk kebutuhan air bersih warga di Dusun Satu Baen, dengan total anggaran senilai Rp 776.000. 000.

Selain dikerjakan asal jadi, Moses mengaku, terdapat item pekerjaan jalan lingkungan tidak dilengkapi saluran sehingga saat hujan, jalan mengalami kerusakan berat. Sementara embung yang dibangun hingga kini mubazir karena tidak dapat menampung air.

Selanjutnya, tahun anggaran 2018, kata Moses, terdapat item kegiatan pembangunan gudang PAUD di Dusun Dua Baen dan pengadaan bibit sapi sebanyak 50 ekor. Khusus pembangunan gedung PAUD, hingga kini belum tuntas dikerjakan. Material beton yang digunakan untuk mengerjakan gedung tersebut sebagian diambil dari sisa beton pembangunan kapela setempat.

“Untuk pengadaan bibit babi dan sapi yang diadakan selama ini oleh mantan kepala desa hanya dikhususkan bagi perangkat desa dan para pendukungnya. Jumlah bibit babi dan sapi yang diadakan pun tidak sesuai seperti yang termuat dalam laporan. Bahkan waktu Inspektorat datang untuk audit, kepala desa dari rumah ke rumah minta masyarakat yang punya babi untuk berbohong jika babi piaraan mereka diadakan dari desa. Setiap warga yang diajak berbohong dibayar 100 ribu,” beber Moses.

Hal serupa disampaikan tokoh masyarakat lainnya, Paulus Mona yang mengaku, program Rumah Layak Huni dari Dana Desa bagi Masyarakat Desa Nainaban tidak tepat sasaran.

Paulus menjelaskan, pada tahun anggaran 2019, dari total dana desa senilai Rp 776.000.000, terdapat program bantuan rumah layak huni sebanyak 20 unit. Bantuan yang sesungguhnya diperuntukan bagi masyarakat miskin justru tidak tepat sasaran. Bagaimana tidak, ada delapan unit rumah diberikan ke perangkat desa, dan tiga unit kepada oknum ASN di desa setempat. Sementara sisa lainnya dibagikan kepada pendukungnya.

“Selain yang dianggarkan dari dana desa, tahun 2019 ada bantuan rumah dari DAK tapi hanya dibagikan kepada orang-orang yang harus membuat pernyataan dukungan untuk Pilkades mendatang. Dan untuk tahun 2020 ada bantuan 13 unit rumah namun sekalipun sudah mantan tetapi dia yang mengendalikan penjabat,” ujar Paulus berada kesal.

Untuk itu, Paulus dan Moses bersama seluruh masyarakat di Desa Nainaban, meminta kepada aparat hukum di Kejari TTU untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum mantan Kades Nainaban, Milikheor Haekase dan perangkatnya terkait dengan dugaan penyelewengan pengelolaan DD tersebut.

“Kalau bisa Kejaksaan harus periksa mantan Kepala Desa Nainaban Milikheor Haekase untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan di desa kami selama menjabat karena itu semua syarat KKN,” tegas Moses.

Terpisah, Kasi Intelijen Kejari TTU, Mario Rozada Situmeang, ketika dikonfirmasi membenarkan kedatangan warga Desa Nainaban ke Kejari untuk mengadukan dugaan penyelewengan DD oleh mantan Kades, Milikheor Haekase.

“Benar warga Desa Nainaban datang ke Kejaksaan dan mengadukan terkait dugaan penyelewengan dana desa oleh mantan Kades setempat. Tentu atas pengaduan ini kita masih lakukan pengumpulan bahan di lapangan,” pungkasnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top