Anita Bantu Pelarian Djoko Tjandra, KPP Desak segera Disanksi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Anita Bantu Pelarian Djoko Tjandra, KPP Desak segera Disanksi


Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali. (FOTO: Dok JawaPos.com)

PERISTIWA/CRIME

Anita Bantu Pelarian Djoko Tjandra, KPP Desak segera Disanksi


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Anita Kolopaking yang merupakan pengacara buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, dianggap telah mencederai kode etik advokat. Hal itu karena dirinya telah mempengaruhi aparat penegak hukum pada lembaga-lembaga penegak hukum untuk tidak melaksanakan mencegah dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kliennya.

Seharusnya, aparat penegak hukum bisa melakukan pencekalan terhadap Djoko Tjandra dan langsung menjebloskannya ke jeruji besi. Namun, diduga karena ulah Anita, sang klien Djoko Tjandra berhasil meloloskan diri lagi untuk kesekian kalinnya.

“Organisasi advokat sebagai profesi terhormat (Officium Nobile) belum berhasil membangun organisasi profesi yang mendorong para advokat untuk menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan profesinya,” ujar anggota Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) Erwin Natosma Oemar dalam diskusi daring, Minggu (26/7).

Sebab, lanjut Erwin, dalam praktiknya, advokat tidak jarang menjadi bagian utama dari praktik mafia hukum, seperti pada kasus Gayus Tambunan, OC Kaligis, Lucas, dan sebagainya. Karena itu, sampai saat ini tidak ada komentar apapun dari para Komunitas Advokat yang ada di Indonesia terkait dugaan etik Anita yang diduga turut meloloskan kliennya.

Menurutnya, keheningan dari Komunitas Advokat terkesan membenarkan tindakan Anita Kolopaking sebagai pengacara yang dapat mempengaruhi para aparat penegak hukum demi kepentingan kliennya.

Terlebih, proses pengusutan kasus Djoko Tjandra memasuki babak baru dengan dicopotnya Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya. Pencopotan tersebut diduga terkait dengan persoalan Surat Jalan bagi Djoko Tjandra.

Bahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) pun telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait video pertemuannya dengan Anita Kolopaking. Namun, saat ini pemeriksaannya diambil alih oleh Bidang Pengawasan Kejagung.

Oleh karena itu, Tim Koalisi Pemantau Peradilan menegaskan agar Anita Kolopaking dapat dikenakan sanksi etik atau dikeluarkan dari organisasi advokat.

“Ketua Organisasi Advokat serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menaungi Anita untuk mendisiplinkan dan mengeluarkan Anita Kolopaking dari keanggotaannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Anita Kolopaking, membantah tuduhan bahwa ia menyembunyikan kliennya usai menjadi sorotan nasional di Tanah Air. Anita menilai kliennya itu sudah dizalimi.

Sebab, pada 2001, Mahkamah Agung (MA) sudah membuat keputusan atas kasasi Kejaksaan Agung terhadap Djoko Tjandra. Hasilnya menurut Anita, kliennya diputus lepas. Artinya, perbuatan Djoko terbukti namun tidak masuk ke dalam unsur pidana.

Tetapi, delapan tahun kemudian, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK). MA kemudian mengabulkan PK Kejagung dan menjatuhkan vonis dua tahun bui bagi Djoko Tjandra pada 2009 lalu.

“Jadi, sebenarnya kasus hak tagih Bank Bali ini sudah closed book sejak 2001. Jaksa sudah mengeksekusi lepas. Seharusnya, sesuai putusan MK, jaksa itu tidak boleh mengajukan PK. Yang dibolehkan itu hanya ahli waris atau terpidana,” cetus Anita. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top