FT: Australia Harus Hentikan Eksplorasi di Laut Timor | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

FT: Australia Harus Hentikan Eksplorasi di Laut Timor


Peta Minyak dan Gas Bumi di sekitar gugusan Pulau Pasir. (FOTO: PETA/ISTIMEWA)

NASIONAL

FT: Australia Harus Hentikan Eksplorasi di Laut Timor


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni (FT) meminta dengan tegas agar Pemerintah Federal Australia harus menghentikan rencana eksplorasi minyak di perairan lepas pantai Australia, di Laut Timor.

Ferdi menegaskan hal ini berkaitan dengan dibukanya proses konsultasi terkait dengan rilis lahan eksplorasi minyak bumi 2020 oleh Pemerintah Federal Australia baru-baru ini.

Dalam pernyataan tertulisnya yang diterima TIMEXKUPANG.com, Rabu (29/7) siang, pejuang Laut Timor yang akrab disapa FT itu membeberkan pernyataan Pemerintah Australia yang menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dari strategi Pemerintah Australia untuk mendorong eksplorasi minyak di perairan lepas pantai Australia. Bahwa Australia berupaya untuk menyeimbangkan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengembangan sumber daya alam benua kanguru itu.

“Pada tanggal 29 Juni 2020 lalu kami telah mengajukan secara bersama keberatan kepada Pemerintah Australia, yakni Yayasan Peduli Timor Barat dan Pusat Penelitian Jubilee Australia,” ungkap FT kepada pers di Kupang, Rabu (29/7).

Ferdi Tanoni membeberkan ringkasan wilayah rilis Pemerintah Australia yang diusulkan untuk melakukan eksplorasi minyak lepas pantai di laut Timor:

1. Area pelepasan yang diusulkan untuk AC20-1, AC20-2, AC20-3, terletak sekitar 150 kilometer dari garis pantai Indonesia, khususnya, Pulau Rote dan pantai selatan Timor Barat. Area pelepasan yang diusulkan ini bahkan lebih dekat ke garis pantai Indonesia dari pada lokasi areal yang ada, dan lebih dekat ke garis pantai Indonesia daripada garis pantai Australia.

2. Area pelepasan AC20-6 yang diusulkan adalah terdekat dengan Ashmore Reef, taman laut, dan area yang ditunjuk berdasarkan perjanjian bilateral dengan Indonesia mengenai nelayan tradisional Indonesia.

3. Area pelepasliaran yang diusulkan untuk AC20-1, AC20-2, AC20-3, dekat dengan daerah penangkapan ikan Indonesia yang terletak di perairan Indonesia, yang merupakan sumber mata pencaharian bagi ribuan nelayan dari Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, demikian Ferdi, YPTB dalam keberatan itu disampaikan alasan-alasan yang telah direkomendasikan bahwa setiap keputusan untuk melepaskan lokasi areal lebih lanjut yang membawa risiko kerusakan lintas batas yang signifikan bagi masyarakat pesisir Indonesia harus ditunda hingga:

1. Telah terjadi konsultasi yang tepat mengenai usulan pembukaan areal dengan Indonesia;
2. Pengaturan dan proses lintas batas yang tepat dan jelas telah dibuat dengan AMSA, DFAT dan lembaga Pemerintah Indonesia;
3. Pemerintah Australia berkomitmen untuk bekerja secara tepat dengan pemerintah Indonesia untuk secara tepat mendanai penyelidikan atas laporan kerusakan yang sedang berlangsung di Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari bencana pencemaran kebocoran ladang minyak Montara beberapa tahun silam.

Disamping itu, lanjut FT, di perairan Laut Timor seputar Gugusan Pulau Pasir merupakan wilayah yang tidak/belum memiliki hak milik oleh Australia. Ini berdasarkan perjanjian RI-Australia tahun 1997 tentang Zona Ekonomi Ekslklusif dan Batas-batas dasar Laut Tertentu, dimana perjanjian ini tidak pernah diratifikasi dan bahkan hingga saat ini.

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri Australia untuk segera membatalkan Perjanjian RI-Australia yang diteken oleh Alexander Downer dan Ali Alatas tahun 1997, dan merundingkan kembali Batas-batas dasar laut tertentu dan Zona Ekonomi Eksklusif di sana,” tegas FT.

Masih menurut FT, dua tahun lalu, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri RI, dan telah disepakati untuk diadakan perundingan kembali batas perairan Laut Timor ini.

“Janganlah Kementerian Luar Negeri Indonesia sengaja mendiamkan kasus ini, dan membiarkan semuanya terlewatkan lagi. Kembali kami mendesak agar segera diadakan pertemuan pada minggu depan untuk membahas kasus ini,” pungkas Ferdi Tanoni. (aln)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top