Polisi Datangkan Tim Ahli PNK, Hitung Kerugian Pengengelolaan DD Tautpah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Polisi Datangkan Tim Ahli PNK, Hitung Kerugian Pengengelolaan DD Tautpah


Kasat Reskrim Polres TTU, AKP Sujud Alif Yulamlam. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Polisi Datangkan Tim Ahli PNK, Hitung Kerugian Pengengelolaan DD Tautpah


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Tim Satreskrim Polres TTU mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi pengelolaan dana desa (DD) di Desa Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten TTU selama lima tahun anggaran. Terhitung sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 lalu.

Rupanya pengelolaan sejumlah kegiataan yang dibiayai melalui dana desa selama lima tahun belakangan ini terbangkalai dan tak terurus. Bahkan terdapat fisik pekerjaan sejak tahun anggaran 2015 lalu pun belum rampung dikerjakan sampai saat ini.

Tim Satreskrim Polres TTU memutuskan mendatangkan tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang (PNK) guna melakukan perhitungan kerugian negara yang timbul dari terbangkalainya sejumlah item proyek yang dibiayai melalui dana desa tersebut.

Kasat Reskrim Polres TTU, AKP Sujud Alif Yulamlam kepada Timor Express di ruang kerjanya, Senin (3/8) mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim ahli PNK untuk melakukan perhitungan kerugian neegara terhadap sejumlah kegiatan fisik yang dibiayai melalui dana desa selama lima tahun berturut-turut.

Adapun sejumlah item kegiatan yang akan diuji oleh tim ahli PNK tersebut, yakni bangunan jalan, bangunan gedung, bangunan MCK, rumah layak huni, lapangan volly, gedung Bumdes, dan rehap gedung PAUD. Selain itu rehap gedung Posyadu, pembangunan gedung mol padi, dan sejumlah kegiatan fisik lainnya.

“Kita datangkan tim ahli ini fokusnya untuk menghitung kerugian negara dari sejumlah fisik kegiatan. Kalau hasilnya sudah ada tentu akan kita beri kejelasan terhadap kasus ini,” jelasnya.

Menurut Sujud, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik itu Kepala Desa, TPK, maupun sejumlah pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan DD di Desa Tautpah selama lima tahun anggaran berturut-turut.

Sujud berharap, proses hukum terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten TTU, terutama kasus dugaan korupsi dana desa dapat memberi efek jera kepada kepala desa lainnya dalam mengelola anggaran. Tujuannya untuk meningkatkan serta mempercepat pembangunan di tingkat desa.

“Anggaran itu tujuanya untuk mendukung pembangunan di desa yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, namun kalau salah mengelolanya tentu akan berakibat hukum seperti ini,” katanya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top