Sikapi Perma 1 Tahun 2020, Herman Herry: 2 Hal Ini jadi Perhatian Komisi III DPR | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sikapi Perma 1 Tahun 2020, Herman Herry: 2 Hal Ini jadi Perhatian Komisi III DPR


Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry. (FOTO: Istimewa)

POLITIK

Sikapi Perma 1 Tahun 2020, Herman Herry: 2 Hal Ini jadi Perhatian Komisi III DPR


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020. Isinya tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Aturan tersebut mengatur hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada koruptor.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengatakan, sesungguhnya spirit Perma ini sangat baik khususnya dalam memiminalisir disparitas penjatuhan vonis oleh para hakim.

Karena itu kata Herman Herry, setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

Pertama, menurut Herman, mengingat materi muatan Perma ini memiliki implikasi secara luas terhadap sistem pemidanaan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum (Agakum) lainnya, idealnya materi tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU).

“Misal RUU KUHP dan UU Tipikor. Agar secara legislasi, materi tersebut memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Maka dari itu, hal ini akan kami coba bicarakan dengan MA di rapat konsultasi di masa sidang yg akan datang,” ungkap politikus Senayan asal NTT saat dihubungi Timor Express, Senin (3/8).

Hal kedua, lanjut politikus PDI Perjuangan, tidak menutup kemungkinan bahwa Perma ini digugat uji materi oleh masyarakat. “Seperti kita ketahui, uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU akan diuji di MA. Maka dari itu ada potensi MA yang akan menguji Perma-nya sendiri. Hal ini tentu akan menimbulkan isu conflict of interest,” ujar sosok yang akrab disapa HH ini.

Sebagaimana diberitakan sebelum, Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Minggu (2/8) mengatakan, berdasarkan draf yang diterima, disebutkan bahwa aturan dalam Perma ini dibuat guna menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan.

Aturan ini nantinya akan berlaku untuk terdakwa yang dijerat dengan Pasal Pasal 2 & 3 UU Tipikor.

BACA JUGA: MA Keluarkan Aturan Koruptor Bisa Dipidana Seumur Hidup

Pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat empat kategori kerugian negara. Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.

Kemudian, kerugian negara Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar, Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar, kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar, dan Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain kerugian negara, aturan ini juga memberikan pertimbangan terkait kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam melakukan pemidanaan terhadap tersakwa yang dinerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Bilamana terdakwa Korupsi merugikan negara lebih dari Rp 100 miliar lengkap dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun.

Bilamana terdakwa koruptor merugikan negara sebesar Rp 100 miliar lebih dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Selanjutnya, jika terdakwa koruptor merugikan negara sejumlah Rp 100 miliar lebih dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Kemudian, apabila terdakwa koruptor merugikan negara sejumlah Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori tinggi maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Terdakwa koruptor merugikan negara sejumlah Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Terakhir, bilamana terdakwa koruptor merugikan negara sejumlah Rp 25 miliar – Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 8 – 10 tahun penjara. (aln/jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top