Tidak Dapat Bantuan Pemerintah, Warga TTU Tolak Coklit | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tidak Dapat Bantuan Pemerintah, Warga TTU Tolak Coklit


ILUSTRASI. Kordiv SDM Bawaslu TTU, Helen Taus pose bersama Panwascam Kota Kefamenanu usai menyerahkan APD, Sabtu (27/6). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

POLITIK

Tidak Dapat Bantuan Pemerintah, Warga TTU Tolak Coklit


Hasil Temuan Bawaslu saat Tahapan Coklit Pilkada 2020

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sejumlah warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang masuk dalam daftar pemilih pada Pilkada serentak 2020 menolak untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Penolakan ini lantaran mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah setempat, padahal warga ini juga termasuk yang terdampak pandemi Covid-19.

Akibat penolakan ini, warga tersebut bakal kehilangan hak pilih pada pesta demokrasi Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada Rabu (9/12) mendatang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten TTU, Martinus Kolo kepada Timor Express, Selasa (4/8) mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah warga menolak untuk memberikan datanya untuk dicoklit oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP). “Mereka beralasan tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah,” ungkap Martinus.

Atas temuan ini, kata Martinus, pihaknya langsung menyampaikan ke KPU TTU guna berkoordinasi dengan Pemkab TTU supaya memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat agar mau memberikan datanya guna dicoklit oleh PPDP.

Martinus menyebutkan, penolakan dengan alasan tak menerima bantuan pemerintah itu terjadi di Kecamatan Bikomi Nilulat.

Martinus menambahkan, saat melakukan pengawasan dalam proses pencoklitan, pihaknya juga menemukan adanya pemilih yang terdaftar namun tidak memenuhi syarat lantaran pemilih tersebut diketahui sudah meninggal dunia.

Untuk temuan ini, demikian Martinus, Bawaslu TTU meminta KPU agar nama pemilih tersebut dicoret, sehingga tidak lagi terdata untuk mengikuti Pilkada bulan Desember 2020 mendatang.

Selain itu, lanjut Martinus, Bawaslu juga menemukan adanya warga yang belum terdata untuk masuk dalam daftar pemilih tetap sehingga pihaknya langsung merekomendasikan agar nama pemilih tersebut tetap dicatat agar bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada nanti.

“Sejauh ini belum ada temuan pelanggaran yang dilakukan petugas saat melakukan pencoklitan,” ujarnya.

Martinus pada kesempatan itu mengimbau agar disisa waktu proses pencoklitan yang sedang berjalan, PPDP harus benar-benar serius melakukan pendataan dengan langsung mendatangi dan menemui warga di rumahnya satu per satu.

Martinus juga meminta agar warga berperan aktif dan bersedia memberikan datanya untuk dicoklit oleh PPDP. “Kita juga berharap masyarakat pro aktif untuk mengecek dan memastikan dirinya dicoklit,” harapnya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top