Warga Besipae Tolak Penguasaan Lahan, Pemprov Tak Bergeming | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Warga Besipae Tolak Penguasaan Lahan, Pemprov Tak Bergeming


BONGKAR. Aparat Sat Pol PP Provinsi dibantu aparat kepolisian nampak membongkar rumah yang dibangun warga di atas lahan Besipae, Rabu (5/8). (FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

Warga Besipae Tolak Penguasaan Lahan, Pemprov Tak Bergeming


SOE, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mulai melakukan aktifitas di Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kegiatan itu dilakukan dengan sosialisasi kepada warga yang bermukim di lokasi tersebut, Selasa (4/8).

Dalam sosialisasi itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Sony Libing mewakili Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengatakan, jika lahan seluas 3.780 hektar itu akan dimanfaatkan untuk program pengembangan pakan ternak dan kelor.

Untuk itu, kata Sony, 37 kepala keluarga (KK) yang saat ini berdomisili di lokasi tersebut harus direlokasi dengan perjanjian, Pemprov NTT akan memberikan lahan lengkap dengan sertifikatnya untuk warga yang direlokasi itu. Bahkan mereka pun akan dilibatkan dalam program Pemprov NTT tersebut dengan upah Rp 50.000 per hari.

Sayangnya, hal ini masih mendapat penolakan dari warga setempat. Warga beralasan, Pemprov NTT harus meluruskan kejelasan kepemilikan lahan itu terkait dengan sertifikat yang dipegang oleh Dinas Peternakan dan Dinas Kehutanan Provinsi NTT.

Niko Mana’o, salah satu penduduk yang bermukim di lokasi Besipae dengan tegas menolak pemanfaatan lokasi Besipae oleh Pemprov NTT. Kepada Timor Express, Rabu (5/8), Niko menegaskan bahwa pihaknya menolak keras pemanfaatan lahan tersebut oleh Pemprov sebelum persoalan sertifikat yang dipegang oleh Dinas Peternakan dan Dinas Kehutanan Provinsi diluruskan.

Menurut Niko, lahan itu memiliki dua sertifikat yang tumpang tindih dalam satu lokasi. Karena itu, Pemprov NTT harus meluruskan kebenaran dua sertifikat itu sebelum lahan itu dimamfaatkan. “Kami tolak tawaran Pemerintah Provinsi NTT itu sebelum persoalan dua sertifikat tanah yang dipegang itu diluruskan,” tegas Niko.

Niko menyebutkan, mereka akan tetap menolak Pemprov melakukan aktifitas di Besipae. Pasalnya, lanjut Niko, sertifikat lahan yang dipegang oleh Pemprov itu, jika disesuaikan dengan copyan sertifikat yang mereka peroleh, ternyata kepemilikan lahan oleh Pemprov itu ada di Desa Mio, Kecamatan Amanuban Tengah. Bukan di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan.

Atas kejanggalan itu, demikian Niko, pihaknya meminta agar Pemprov meluruskan terlebih dahulu sertifikat yang dipegang itu sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah Besipae itu merupakan lahan kawasan hutan atau lahan milik masyarakat. Karena batas-batas yang disebutkan dalam sertifikat itu rupanya berbatasan dengan lahan milik masyarakat yang tinggalnya sangat jauh dari lokasi Besipae.

“Kami minta Pemerintah Provinsi meluruskan dulu sertifikat itu karena ada kejanggalan. Harus diluruskan sebelum pengelolaan lahan Besipae dilakukan. Jika Pemerintah Provinsi NTT memaksanakan diri untuk mengelola lokasi Besipae, maka persoalan akan selalu ada karena tentu ketidakpuasan masyarakat akan terus ada,” tandas Niko.

Meski masyarakat tetap menolak, Pemprov NTT tak bergeming. Pemprov dibawah pimpinan Sony Libing melakukan aktifitas dilahan tersebut, Rabu (5/8).

Dengan mengerahkan alat berat, Pemprov melakukan penggusuran terhadap rumah yang dibangun warga di atas lahan Besipae itu. Hingga saat ini, diketahui tiga rumah warga telah digusur alat berat. Tiga rumah yang telah digusur masing-masing milik Henrikus Betty, Apolos Selan dan sekretariat.

“Kami akan tetap tolak untuk gusur rumah warga yang lainnya, sebelum ada penyelesaian dari Pemerintah Provinsi,” tandas Niko. (yop)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top