Warga Tolak Coklit karena Tak Terima Bantuan Terjadi Juga di Belu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Warga Tolak Coklit karena Tak Terima Bantuan Terjadi Juga di Belu


Juru Bicara KPU Belu, Herlince Emiliana Asa. (FOTO: Johni Siki/TIMEX)

POLITIK

Warga Tolak Coklit karena Tak Terima Bantuan Terjadi Juga di Belu


ATAMBUA, TIMEXKUPANG.com-Tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Pemilih Pilkada 2020 di Kabupaten Belu sudah mencapai angka 80 persen tuntas, khususnya dibeberapa tempat pemungutan suara (TPS).
Hanya saja, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ketika melakukan coklit, menemukan sejumlah kendala di lapangan. “Misalnya, ada warga yang belum kantongi identitas kependudukan, menolak coklit karena belum menerima bantuan sembako, dan kendala teknis lainnya,” ungkap Juru Bicara KPU Belu, Herlince Emiliana Asa saat dikonfirmasi Timor Express, Selasa (4/7).

Menurut Herlince, proses coklit sedang berlangsung di lapangan. Ada TPS yang proses coklitnya sudah mencapai 80 persen. Sehingga dari jadwal coklit yang ditentukan berakhir 13 Agustus nanti, KPU Belu optimistis prosesnya bisa rampung. “Petugas kita sedang berproses di lapangan. Ada TPS tertentu yang sudah 80 persen,” jelasnya.

Mengenai temuan warga yang belum mengantongi dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau belum memiliki KTP tetapi ada dokumen KK, pihak KPU melakukan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan dan Dinas Dukcapil untuk memastikan dokumennya diproses.

“Kita cocokan dokumen kependudukan dengan Dukcapil. Kita minta untuk segera diproses sehingga bisa di coklit. Kebanyakannya tidak ada KTP,” beber Herlince.

Kendala lain, sebut Herlince, ada warga yang pasif. Alasannya kalau tidak dicoklit, tentu dengan KTP-el sudah bisa memilih di hari H pemilihan. Sehingga warga merasa tidak perlu dicoklit. Ada juga warga yang didatangi berulangkali oleh petugas, tetapi yang bersangkutan tidak ditemui.

Walau menghadapi sejumlah kendala ini, kata Herlince, setelah petugas berkoordinasi dengan aparatur desa/kelurahan setempat, sejumlah persoalan itu bisa diselesaikan.

BACA JUGA: Tidak Dapat Bantuan Pemerintah, Warga TTU Tolak Coklit

Mengenai pemilih pemula yang genap 17 tahun tepat 9 Desember 2020 hari Pilkada serentak nanti, Herlince mengaku bahwa semuanya tetap didata sebagai pemilih baru. “Meski mereka belum ada KTP, tetapi disesuaikan dengan identitas lain seperti KK, sambil menunggu koordinasi Dukcapil untuk diproses KTP-nya,” jelas Herlince.

Terpisah, Ketua Bawaslu Belu, Andreas Parera mengatakan, pengawasan tahapan Coklit ditingkat desa/kelurahan terus dilakukan.

Andreas juga mengungkapkan bahwa persoalan yang ditemui saat pengawasan misalnya warga yang menolak dicoklit karena belum mendapat bantuan sembako.

Untuk persoalan ini, kata Andreas, petugas coklit melakukan pendekatan dengan kepala desa/lurah untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, lanjut Andreas, ada pemilih keluarga yang suami istri terpisah TPS. Ada juga pemilih yang tidak mengantongi identitas kependudukan. Sehingga pengawas merekomendasikan untuk tetap dicoklit.

“Ada kendala proses coklit tetapi Pengawas Desa/Kelurahan sudah memberikan rekomendasi syarat perbaikan kepada PPDP dan PPS untuk melihat kembali itu,” ujarnya.

Andreas menambahkan, Bawaslu Belu sedang melakukan pemetaan untuk TPS berpotensi rawan, dimana umumnya terdapat di TPS dalam Kota. TPS di dalam kota terjadi pengurangan jumlah berdasarkan penyusunan kembali pemilih dengan TPS. “Itu yang kita temui sehingga menjadi fokus perhatian kami. Memang dari Pemilu sebelumnya ada potensi kerawanan itu,” tutupnya. (mg33)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top