Dukung Jaksa Usut Kasus PTT, Garda TTU Serahkan Petisi dan Hasil Audit BPKP | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dukung Jaksa Usut Kasus PTT, Garda TTU Serahkan Petisi dan Hasil Audit BPKP


SERAHKAN PETISI. Ketua Garda TTU, Paulus Bau Modok didampingi Sekretaris, Wilhelmus Oki menyerahkan petisi sekaligus hasil audit BPKP NTT kepada Kejari TTU yang diterima Kasi Intel, Mario Situmeang di Kantor Kejari TTU, Rabu (5/8). (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Dukung Jaksa Usut Kasus PTT, Garda TTU Serahkan Petisi dan Hasil Audit BPKP


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mendukung upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) tahun 2018 dan 2019.

Dukungan dari Garda TTU itu dibuktikan dengan menyerahkan petisi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU beserta bukti hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT.

Petisi berisi empat poin pernyataan sikap itu diserahkan Ketua Garda TTU, Paulus Bau Modok, didampingi Sekretaris, Wilhelmus Oki dan diterima Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari TTU, Mario Situmeang di kantor Kejari TTU, Rabu (5/8).

Ketua Garda TTU, Paulus Bau Modok kepada Timor Express, Rabu (5/8) mengatakan, pihaknya mendukung penuh Kejari TTU dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab hukum memberantas tindak pidana korupsi dengan konsisten, mandiri, dan terpuji tanpa harus terbebani dengan segala interest politik siapa pun.

Paulus menjelaskan, Kejari TTU telah memulai penyelidikan terhadap dugaan kasus penyimpangan pengangkatan 1.187 PTT Dinas PKO tahun 2018 dan 2019 dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

“Ini adalah peristiwa hukum luar biasa karena di tengah pandemi Covid-19, jaksa berani memberantas tindak pidana korupsi. Inilah momentum strategis untuk Kejari TTU bangkit menciptakan optimisme baru dalam geliat pemberantasan korupsi di Bumi Biinmafo,” ujarnya.

Paulus menambahkan, dengan adanya keberanian jaksa memulai penyelidikan dugaan penyimpangan pengangkatan 1.187 PTT pada Dinas PKO tahun 2018-2019, dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara harus bisa menjadi pintu masuk lahirnya semangat baru menuntaskan tunggakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang masih banyak mengendap di Kejari Kefamenanu.

BACA JUGA: Kajari TTU segera Ekspose Kasus Dugaan Penyimpangan Pengangkatan PTT

“Semoga rekam jejak kejaksaan tentang prestasi penghentian penyelidikan (SP3) tidak lagi terjadi untuk kesekian kalinya, terutama untuk kasus dugaan penyimpangan pengangkatan 1.187 PTT tahun 2018-2019,” tegasnya.

Selain itu juga, lanjut Paulus Modok, Garda TTU bersama masyarakat mendesak Kajari TTU, Bambang Sunardi, untuk memeriksa Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes selaku pejabat pembina kepegawaian karena diduga memiliki peranan penting dalam pengangkatan PTT tahun 2018-2019.

Menurut Paulus, Bupati Ray Fernandes layak dimintai keterangan oleh jaksa karena terlibat Iangsung dalam kemelut perekrutan 1.187 guru PTT atau guru kontrak.

Mengenai bukti audit BPKP NTT yang juga diserahkan ke Kejari, demikian Paulus, sebagai upaya memperkuat kerja jaksa, apalagi BPKP Perwakilan NTT telah memaparkan bukti bahwa telah terjadi penyelewengan dalam prosedur perekrutan dan penyimpangan melalui realisasi pembayaran honorarium bagi ribuan guru PTT tersebut.
“Temuan BPK RI Perwakilan NTT itu jadi dasar dan bukti bagi jaksa untuk periksa Bupati Ray Fernandes,” tegas Paulus.

Terpisah, Kasi Intel Kejari TTU, Mario Situmeang, membenarkan bahwa pengurus Garda TTU baru saja menemui dirinya dan menyerahkan sejumlah fotocopy bukti temuan BPKP RI Perwakilan NTT tentang penyelewengan dalam prosedur perekrutan dan pembayaran honorarium guru PTT.

Terkait desakan untuk memeriksa Bupati TTU, jelas Mario, pihaknya tidak bisa menjelaskan terkait kapan orang nomor satu di TTU akan dipanggil untuk dimintai keterangan karena kewenangannya ada di bagian Pidana Khusus (Pidsus)

“Sedangkan apakah perlu dipanggil Bupati Ray Fernandes untuk diperiksa dan kapan diperiksa, itu merupakan kewenangan Kasi Pidsus sebagai pengendali dalam penyelidikan kasus ini. Belum ada informasi terkait rencana pemeriksaan Bupati Ray Fernandes,” katanya. (mg26)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top