Misbakhun Usul Negara Bayar Cicilan Motor Sampai Rumah Nasabah | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Misbakhun Usul Negara Bayar Cicilan Motor Sampai Rumah Nasabah


Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (kanan) dalam rapat komisi. (FOTO: JawaPos.com)

POLITIK

Misbakhun Usul Negara Bayar Cicilan Motor Sampai Rumah Nasabah


Selamatkan Konsumsi Rumah Tangga

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi 5,32 persen. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyarankan, pemerintah mendorong investasi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Supaya perekonomian dianggap berkualitas, maka investasilah yang harus menjadi salah satu pendorong. Karena di dalam investasi itu akan masuk modal, akan tercipta lapangan pekerjaan baru,” ujarnya dalam acara diskusi virtual, Kamis (6/8).

Misbakhun menjabarkan, investasi akan memberikan efek domino yang positif bagi perekonomian. Sebab, masyarakat pekerja akan mempunyai daya beli.

Maka negara bisa memungut pajak, yang kemudian terjadi peningkatan penerimaan negara. Namun, Misbakhun juga tidak mengecilkan kontribusi konsumsi rumah tangga.

Pada masa krisis seperti saat ini, lanjutnya, konsumsi rumah tangga harus dijaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam. Beberapa kelompok rentan perlu diselamatkan daya belinya agar konsumsi tetap tumbuh.

Misbakhun menyebut, salah satu program yang dibutuhkan diantaranya, subsidi listrik hingga kelompok pelanggan 1.300 Watt. Bahkan kalau perlu, kata dia, subsidi juga diberikan untuk pelanggan 1.600 Watt hingga 2.300 Watt.

“Kalau perlu pemerintah membebaskan. Dibayari oleh negara semua cicilan motor, semua cicilan perumahan FLPP sampai rumah yang bernilai Rp 600 juta. Kalau perlu kemudian siapa yang punya cicilan mobil yang nilainya di bawah Rp 350 juta dibayarkan oleh negara,” imbuhnya.

Misbakhun menjelaskan, alasan penyelamatan kelompok berpenghasilan menengah karena masyarakat kelompok tersebut baru menetas. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 pendapatan mereka menjadi terganggu.

“Baru diangkat jadi manajer junior, baru diangkat sebagai supervisor. Tapi begitu ada krisis, mereka tidak bisa ke kantor, kena WFH dan sebagainya. Uang harian yang mereka terima, misalnya uang jalan, uang konsumsi, uang kehadiran, ini kan mereka tidak dapatkan,” pungkasnya. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top