Kemendagri Minta Kada Awasi Pembukaan Sekolah di Zona Kuning | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Kemendagri Minta Kada Awasi Pembukaan Sekolah di Zona Kuning


ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat. Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

PENDIDIKAN

Kemendagri Minta Kada Awasi Pembukaan Sekolah di Zona Kuning


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungannya atas revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi Covid-19. Namun, Kemendagri meminta kepala daerah (kada) untuk mengawasi dibukanya kembali sekolah di daerah zona non hijau.

“Mendorong kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota maupun pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam telekonferensi pers, Jumat (7/8) sore.

Poin kedua, terkait memastikan adanya sinkronisasi pusat dan daerah. Mulai dari aspek perencanaan, implementasi kebijakan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan yang aman di tengah pandemi Covid-19.

Kemudian, mendorong kepala daerah untuk menyediakan dukungan APBD dalam melaksanakan pendidikan yang aman di masa pandemi.

BACA JUGA: Nadiem Beri Pernyataan Soal Pembukaan Sekolah di Zona Kuning

“Mendorong kepala daerah untuk bersinergi dan mendukung kemenag dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan yang aman covid untuk mencapai pemenuhan layanan pendidikan bagi semua warga negara,” tuturnya.

Lalu, dukungan terhadap bimbingan dan pengawasan, kata dia ini sangat diperlukan, mengingat di masing-masing pemerintahan, baik pusat maupun daerah dalam implementasi SKB.

Dia pun berharap, SKB ini dapat ditafsirkan dan diimplementasikan dengan baik oleh para pemimpin daerah. Dengan begitu, pelaksanaan pendidikan yang aman dan sehat pun dapat terlaksana.

“Kami berharap penyesuaian SKB ini merupakan panduan di masa pandemi Covid, dapat dipahami sungguh-sungguh oleh para gubernur, bupati dan walikota secara utuh dan komprehensif sehingga pembelajaran pendidikan di masa pandemi covid dengan prinsip utama kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga didik, dan warga satuan pendidikan tetap dapat dipertahankan,” pungkasnya. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya PENDIDIKAN

To Top