11 Tahun Petaka Laut Timor, YPTB: Penyelesaian Ganti Rugi Dibayangi Tanda Tanya | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

11 Tahun Petaka Laut Timor, YPTB: Penyelesaian Ganti Rugi Dibayangi Tanda Tanya


INVESTIGASI. Direktur YPTB, Ferdi Tanoni (berdiri) bersama dua pengacara Australia, Emily Mitchel dan Greg Phelps berdialog dengan masyarakat pesisir Kupang Barat tahun 2017 silam. Hadir Bupati Kupang saat itu, Ayub Titu Eki. Dua pengacara Australia ini melakukan investigasi guna penuhi perkara rakyat di Pengadilan Australia. (FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

11 Tahun Petaka Laut Timor, YPTB: Penyelesaian Ganti Rugi Dibayangi Tanda Tanya


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-17 Agustus 2020 umur Indonesia genap 75 tahun. Dan pada saat yang sama pula rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 11 tahun terus dibiarkan memikul tanggung jawab atas kasus Pencemaran Laut Timor yang dilakukan Australia.

“Pemerintah Indonesia terlibat perkara pelik. Tanggal 21 Agustus 2020 nanti, tepat 11 tahun terjadi kebocoran ladang minyak Montara di Laut Timor. Namun, penyelesaian ganti rugi oleh Pemerintah Australia dan perusahaan pencemar dibayangi tanda tanya,” ungkap Direktur Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni dalam keterangan tertulisnya di Kupang, Minggu (9/8).

Ferdi mengatakan, luasan perairan laut yang tercemar, menurut data hasil investigasi tim Australia yang dirujuk oleh YPTB, mencapai 90.000 kilometer persegi. Sebanyak 70-80 persen wilayah yang tercemar itu berada di wilayah Indonesia. Petaka lingkungan telah terjadi. Di sisi lain, praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diuji.

”Dampak yang dirasakan rakyat NTT luar biasa. Usaha budidaya kelautan dan perikanan di sepanjang pesisir Timor Barat hingga Pulau Rote, Sabu, dan Sumba gagal total,” kata Ferdi.

Mengutip pernyataan aktivis World Wildlife Fund (WWF), Ferdi mengatakan, kebocoran itu merupakan petaka lingkungan yang dahsyat dan mengancam keselamatan biota laut di Laut Timor.

BACA JUGA: Rakyat NTT Tunggu Surat Jokowi Selesaikan Pencemaran Laut Timor

Pemerintah Indonesia, kata Ferdi, dimungkinkan menggunakan klausul dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), di mana negara peratifikasi wajib menjaga lingkungan laut.

Menurut Ferdi, Pemerintah Australia pun pantas ”diingatkan” dan “diminta” pertanggungjawabannya serta menekan PTTEP Australasia sebagai operator ladang minyak itu segera membayar klaim ganti rugi Montara. “Jika ini tak dilakukan Pemerintah Indonesia, ”bangsa kalah” adalah kisah masa depan,” tegas Ferdi.

Dikatakan, pengorbanan di 13 Kabupaten dan Kota di NTT mencapai lebih dari 100.000 mata pencaharian rakyat, puluhan orang meninggal dunia, banyak sekali yang sakit, puluhan ribu hektar terumbu karang hancur di perairan Laut Sawu dan puluhan kali lipat ikan Paus terdampar dan ratusan ekor yang mati di NTT.

“Timbul pertanyaan yang paling mendasar dalam benak rakyat NTT antara lain dimanakah Indonesia? Bergembirakah Indonesia dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan RI-Australia IA-CEPA? Siapakah kami ratusan ribu rakyat NTT yang menderita ini? Apakah kami ini adalah rakyat dan bangsa Indonesia? Dan kapankah kami bisa menikmati sebuah kegembiraan? Mungkinkah sudah menjadi takdir jika rakyat NTT jadi tumbal dan seterusnya,” tanya Ferdi.

Selaku Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi kembali mendesak Tim Satuan Tugas Montara yang berjumlah lima orang ini untuk segera menyampaikan konsep surat yang telah disepakati dan dikirim ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani kemudian segera dikirim ke Perdana Meneteri Australia, Scott Morrison di Canberra.

Dengan demikian, tambah Ferdi, jika Perdana Menteri Australia tidak menjawabnya dan juga menjawab dengan nada yang abu-abu, maka Indonesia harus segera membawa kasus ini ke International Tribunal Law of the Sea (ITLOS) agar kasus Petaka Pencemaran Laut Timor ini segera berakhir. “Jika ini yang dilakukan, petaka Montara ini akan dimenangkan oleh rakyat NTT dan Pemerintah RI. Alangkah gembiranya jika Presiden Joko Widodo telah tanda tangan surat yang telah disepakati tersebut,” harap Ferdi Tanoni. (aln)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top