Sikapi Keluhan Warga, Bupati Sikka Perintah Periksa Kades Bhera dan Ketua BPD | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sikapi Keluhan Warga, Bupati Sikka Perintah Periksa Kades Bhera dan Ketua BPD


Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo. (FOTO: Karel Pandu/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Sikapi Keluhan Warga, Bupati Sikka Perintah Periksa Kades Bhera dan Ketua BPD


MAUMERE, TIMEXKUPANG.com-Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setempat memeriksa Kepala Desa (Kades) Bhera, Kecamatan Mego, Simon Wara dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wihelmus Wara terkait pengelolaan dana desa (DD) setempat.

Bupati Sikka memerintahkan hal ini lantaran banyaknya pengaduan masyarakat yang dia terima terkait pengelolaan DD yang dinilai tidak transparan.

“Kades Bhera dan perangkatnya serta Ketua BPD akan diperiksa dalam minggu ini. Banyak laporan dan keluhan warga masyarakat Desa Bhera atas sikap kades yang tidak transparan dalam penggunaan dana desa, termasuk rencana pembangunan di desa. Rencana kegiatan selalu tertutup,” ungkap Bupati yang akran disapa Robi Idong itu di Maumere, Jumat (7/8).

Robi menegaskan, pemeriksaan terhadap Kades Bhera dan Ketua BPD akan dilakukan selama beberapa hari, dan ia menunggu hasil laporannya. Bila terbukti melakukan penyelewengan, dipastikan akan dilanjutkan ke penegak hukum, yakni pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka.

“Selain Kades Bhera, sejumlah kades lain di Kecamatan Mego juga ikut diperiksa. Hasil pemeriksaan akan diterima bupati, dan bila terbukti akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan,” tegas Robi.

Sebagaimana diketahui, Bupati Robi terpaksa meminta Inspektorat dan Dinas PMD melakukan pemeriksaan atau audit terhadap Kades Bhera dan Ketua BPD atas pengelolaan dana desa lantaran sejak keduanya menjabat, penggunaan dana desa dikelola tidak transparan. Bahkan dalam laporannya yang disampaikan ke masyarakat melalui papan inforasi, tertulis serapan dana desa 100 persen, namun tak ada fakta yang bisa mendukung terkait pemanfaatan dana desa itu.

Tak cuma itu, Kades Bhera juga diduga terlibat dalam pemungutan liar pengadaan listrik tenaga surya. Masyarakat dibohongi akan dipasangi listrik tenaga surya dengan memungut biaya Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per kepala keluarga (KK). Pungutan itu bervariasi, dan hingga kini masyarakat hanya menanti dengan harapan kosong. Listrik yang dijanjikan belum terpasang hingga kini.

Seorang tokoh masyarakat Desa Bhera, Daniel Sega mengeluhkan sikap Kades Bhera, Simon Wara yang melakukan pengelolaan dana desa tanpa diketahui RT/RW setempat. Bahkan ketika ada RT/RW yang melakukan protes, sang Kades menjawab enteng, bahwa tidak ada satu warga pun di Desa Bhera yang bakal berani melapor.

Sang Kades malah balik mengancam, jika ada yang melapor, maka Kades Simon Wara siap melapor balik. Langkah teror ini persis seperti yang dilakukan Kades Dobo, yang saat ini berada di balik terali besi, lantaran terbukti korupsi dana desa.

BACA JUGA: Warga Nilai Pengelolaan Dana Desa Tertutup, Begini Respon Kades dan Sekdes Bhera

“Kades Bhera selalu menganggap enteng siapa pun warga masyarakat yang berani protes. Apabila protes atau melaporkan kepada pihak berwajib atau kepada pemerintahan yang lebih tinggi, ia ancam akan lapor balik dengan tuntutan yang lebih besar. Ancaman ini yang membuat warga tidak dapat berbuat banyak,” ungkap Daniel.

Hal senada disampaikan salah seorang Ketua RT di Desa Bhera, Yulius Aga Fiktus. Menurut Yulius, sejak Simon Wara menjabat sebagai kades, segala kegiatan yang menggunakan dana desa selalu tertutup. Bahkan ketika diminta untuk membeberkan rencana kegiatan pembangunan desa, kades selalu tidak menggubris. Lebih riskan lagi ketika ada yang bertanya soal RAB, maka Kades Simon langsung menuding yang bertanya sebagai provokator.

Kades Simon, kata Yulius beralasan bahwa RAB itu hanya boleh diketahui oleh kepala desa dan BPD. Padahal pemerintah pusat telah menegaskan agar masyarakat wajib mengawal semua penggunaan dana desa, sehingga benar-benar tepat sasaran.

“Kami tidak pernah tahu rencana pembangunan di desa karena semuanya tertutup, tidak transparan. Kalau ada warga bertanya maka akan langsung dituding sebagai provokator,” ungkap Yulius.

Tokoh masyarakat Desa Bhera lainnya, Wilibordus Mbasa menyebutkan bahwa setiap laporan penggunaan dana desa oleh Kades Bhera semuanya selalu 100 persen. Namun faktanya tidak ada.

Wilibordus mencontohkan, pembangunan ruas jalan tani Tanali – Lekebai, dalam laporan realisasi 100 persen, tetapi ruas jalan tersebut tidak pernah dibangun. Selain jalan tani, masih banyak kegiatan pembangunan di desa yang dilaporkan secara fiktif.

“Laporannya 100 persen semua, tetapi faktanya kosong. Misalnya pembangunan sumber daya dan enegri (Pengadaan listrik tenaga surya, Red), dilaporkan 100 persen tetapi faktanya tidak ada dan laporan itu terulis jelas pada papan infografi. Pembangunan jalan tani, laporannya juga 100 persen, tapi faktanya tidak ada,” beber Wilibordus.

Kades Bhera, Simon Wara yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku, bahwa setiap kegiatan pembangunan didesanya selalu dimusyawarakan bersama BPD, Ketua RT dan RW setempat.

Simon juga membantah tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam kegiatan pembangunan didesanya itu. Menurut Simon setiap kegiatan yang menggunakan dana desa selalu direncanakan secara musyawarah di desanya dengan melibatkan secara utuh seluruh elemen. Baik itu tokoh masyarakat, BPD, RT, dan RW.

“Tidak ada yang ditutup–tutupi soal kegiatan pembangunan di desa. Semuanya transparan. Setiap kegiatan selalu diawali dengan musyawarah bersama BPD, tokoh masyarakat, dan RT/RW setempat,” ungkap Simon belum lama ini. (Kr5)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top