Pemerintah Tambah Kuota Penerima Bansos untuk Pekerja | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Pemerintah Tambah Kuota Penerima Bansos untuk Pekerja


Menaker RI, Ida Fauziyah. (FOTO: JPNN/Dok. Humas Kemenaker)

NASIONAL

Pemerintah Tambah Kuota Penerima Bansos untuk Pekerja


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah menambah kuota penerima subsidi upah menjadi 15.725.232 orang. Anggaran yang dikeluarkan untuk penambahan kuota ini pun meningkat menjadi Rp 37,7 triliun.

“Kami menyampaikan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapat bantuan pemerintah ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui telekonferensi, Senin (10/8). “Kami bersepakat, jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang,” sambung Ida.

Menurut Ida, awalnya Kemenaker mematok kuota penerima bansos adalah 13.870.496 orang. Dengan demikian, total anggaran bantuan pemerintah untuk subisidi upah itu senilai Rp 33,1 triliun. Namun akhirnya bertambah menjadi 15.725.232 orang, dan anggaran yang dikeluarkan untuk penambahan ini menjadi Rp 37,7 triliun.

Ida menambahkan, nantinya anggaran itu akan disalurkan kepada penerima bantuan dalam dua tahap. Setiap tahap akan dikirim Rp 1,2 juta. “Kalau ditotal Rp 2,4 juta, dan akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp 1,2 juta,” jelas Ida.

Syarat Penerima

Ida menjelaskan bahwa syarat bagi pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan ini adalah, harus berkewarganegaraan Indonesia. Ini dibuktikan dengan induk kependudukan. “Kemudian terdaftar sebagai peserta BPJS yang masih aktif di BPJS ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kerja kartu kepesertaan,” jelas Ida.

BACA JUGA: Pemerintah Kaji Insentif Pegawai Swasta Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

“Dan peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Ida, persyaratan lain adalah memiliki rekening bank yang masih aktif. Nantinya, uang bantuan akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Lalu, kata Ida, penerima subsidi upah tidak mengikuti program Kartu Prakerja. Dan aktif membayar iuran terakhir Juni 2020. “Mekanime penyaluran subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan,” jelas Ida.

Menteri yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) itu menambahkan, calon bantuan penerima upah subsidi bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Ida menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan yang akan melakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan itu. “Pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi, secara cepat dan tepat sasaran. Karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid,” jelas Ida. (tan/jpnn)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top