SAKIP NTT Rendah, Karo Organisasi: Kita Malu, Pertemuan Nasional Kita Duduk di Belakang | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

SAKIP NTT Rendah, Karo Organisasi: Kita Malu, Pertemuan Nasional Kita Duduk di Belakang


Karo Organisasi Setda NTT, Bartol Badar (kiri) menyampaikan arahan di depan peserta rapat evaluasi di ruang rapat asisten di Kantor Gubernur NTT, Jumat (14/8). Tampak Kabag Kinerja, Yos Meba (kanan). (FOTO: ISTIMEWA)

PEMERINTAHAN

SAKIP NTT Rendah, Karo Organisasi: Kita Malu, Pertemuan Nasional Kita Duduk di Belakang


Masih Ada 7 OPD yang Belum Lapor Pembangunan Zona Integritas

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur, Josef A. Nae Soi, terus berusaha membenahi sistem administrasi dalam semangat reformasi birokrasi.

Salah satu kiat jitu adalah dengan melaksanakan evaluasi secara terpadu dan berkesinambungan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020.

“Capaian kinerja kita belum maksimal. Padahal kita memiliki potensi yang dahsyat. Potensi itu belum dimaksimalkan termasuk di dalam mengevaluasi SAKIP. SAKIP NTT rendah. Karena itu, ketika mengikuti pertemuan nasional, kita duduk di belakang. Kita malu,” tutur Kepala Biro (Karo) Organisasi Setda NTT, Bartol Badar, di depan peserta rapat evaluasi di ruang rapat asisten di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Jumat (14/8).

Karena itu, Bartol Badar yang terhitung 1 September 2020 mendatang akan purna tugas, meminta kepada para peserta rapat agar segera melaksanakan revisi perjanjian kinerja sesuai regulasi yang ada.
“Momentum evaluasi ini sangat penting. Apa yang kita rencanakan, yang kita kerjakan, itulah yang dievaluasi. Apanya yang susah?” ucap Bartol, balik bertanya. ”Target-target dan anggaran telah dibuat oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Bapak Gubernur. Mari evaluasi perjanjian kinerja berdasarkan revisi kegiatan dan anggaran sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2020,” tambahnya.

Bartol mengajak seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT untuk serius dalam mengevaluasi perjanjian kinerja. “Ya, karena korona maka target-target yang besar sangat sulit dicapai. Silakan evaluasi masing-masing OPD dan segera input data hasil evaluasi ke sistem yang telah tersedia di Biro Organisasi sehingga tim dari Kemenpan RB RI bisa mengetahui dan mengevaluasi SAKIP kita tahun 2020. Mari kita bantu kerja yang benar sehingga kita tidak malu,” pinta Bartol Badar, serius.

7 OPD Belum Lapor

Di tempat yang sama, Bartol Badar juga menyampaikan hingga kini masih ada tujuh OPD yang belum melaksanakan pembangunan zona integritas. “Artinya, di lingkup OPD tersebut ada komitmen untuk bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN,” tegas Bartol.

Bartol menyebutkan, tujuh OPD tersebut yakni, Biro Umum Setda NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Kinerja, Yos Meba yang didampingi Kasubag Pelaporan dan Evaluasi Biro Organisasi Setda NTT, Kunibertus Gai menjelaskan, tahun 2019, NTT memperoleh nilai 63,43 dengan kategori B untuk SAKIP Provinsi NTT. “Untuk itu, tahun 2020 ini kita semua berusaha agar nilai SAKIP kita harus lebih baik, minimal naik sampai 65,” kata Yos Meba.

Menurut Yos, perjanjian kinerja merupakan salah satu bagian dari siklus SAKIP. “Kinerja yang direncanakan, kinerja yang diperjanjikan, kinerja yang dilaksanakan, kinerja yang dilaporkan dan kinerja yang dievaluasi. Karena itu, sesuai regulasi ada cukup alasan untuk kita dapat melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja. Antara lain, terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran serta perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,” jelasnya.

Terkait 7 OPD yang belum melaksanakan pembangunan zona integritas, Yos Meba berjanji dalam waktu dekat akan melakukan pendampingan. “7 OPD tersebut menjadi target kami untuk pendampingan ke depan. Kami akan mendampingi secara intens. Apalagi ke depan nilai SAKIP dan indeks reformasi birokrasi menjadi tolok ukur dalam mengimplementasikan tunjangan kinerja. Semoga ke depan kita semakin lebih baik,” harap Yos Meba.

Ikut hadir sekretaris Dinas, Badan, Kasubag PDE dan Kasubag Tata Usaha Biro lingkup Pemerintah Provinsi NTT. (*/aln)

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

To Top