Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Longgarkan Defisit APBN 3 Tahun | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Longgarkan Defisit APBN 3 Tahun


Presiden Jokowi saat tiba di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8). Presiden juga menyampaikan nota keuangan dan pidato kenegaraan. (FOTO: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

NASIONAL

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Longgarkan Defisit APBN 3 Tahun


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut, berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan. Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal. Pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama.

Jokowi menyampaikan, pemerintah telah melakukan langkah yang luar biasa melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di antaranya dengan melonggarkan ketentuan defisit APBN menjadi di atas tiga persen selama tiga tahun hingga 2022.

Jokowi memaparkan, bukan hanya Indonesia, negara-negara lain seperti Jerman juga melakukan langkah fiskal dengan mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8 persen PDB-nya.

Sebagaimana diketahui, ekonomi Jerman terkontraksi minus 11,7 persen pada kuartal-II 2020. Kemudian, Amerika Serikat mengalokasikan 13,6 persen PDB, karena ekonominya terkontraksi 9,5 persen.

BACA JUGA: Jokowi: Ibarat Komputer, Ekonomi Semua Negara Sedang Hang

Lalu, Tiongkok juga mengalokasikan stimulus sebesar 6,2 persen PDB. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah kembali positif 3,2 persen pada kuartal-II 2020, setelah terkontraksi 6,8 persen pada kuartal sebelumnya.

“Tahun ini, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07 persen PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,3 persen PDB,” ujarnya dalam pidato penyampaian nota keuangan, Jumat (14/8).

Jokowi menjabarkan, pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan. Selain itu, perekonomian tahun depan juga diprediksi masih penuh ketidakpastian.

Sehingga, program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. “Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3 persen dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal,” pungkasnya. (jpc/jpg)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top