NTT Dukung Revisi UU SKN dan AD-ART KONI | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

NTT Dukung Revisi UU SKN dan AD-ART KONI


VIRTUAL. Wakil Ketua I KONI NTT, Jimmi WB Sianto dan Wasekum KONI, Eduard Setty (kiri) mewakili Ketua Umum KONI mengikuti pertemuan virtual dalam rangka persiapan Rakernas yang dilaksanakan KONI Pusat, Rabu (19/8). Jimmi dan Eduard mengikuti virtual meeting dari Seven House, Jl. Palapa, Kelurahan Oebobo. (FOTO: MARTHEN BANA/TIMEX)

SPORT

NTT Dukung Revisi UU SKN dan AD-ART KONI


Siap Ikut Rakernas KONI Secara Virtual

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan mendukung revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), salah satu penekanannya adalah pada pasal yang mengatur tentang pelarangan pejabat publik menjabat sebagai Ketua Umum KONI. KONI NTT memandang bahwa aturan tersebut belum tepat diberlakukan di bumi Flobamora yang masih mengandalkan APBD sebagai sumber pembiayaan pembinaan olahraga prestasi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua I KONI NTT, Jimmi W. B. Sianto, SE, MM., dalam pertemuan virtual sesi III yang diikuti sembilan provinsi dengan Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman, Rabu (19/8) petang. Sembilan provinsi yang hadir pada pertemuan virtual KONI sesi III adalah Provinsi NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Selain menyampaikan dukungan revisi UU SKN, Jimmi dalam kesempatan virtual meeting itu juga menyampaikan dukungan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI demi penataan organisasi KONI dan seluruh anggotanya dalam upaya memaksimalkan pembinaan olahraga prestasi di tanah air.

Hal lain yang disampaikan Jimmi adalah perlunya KONI Pusat menyikapi serius adanya Permendagri terbaru tentang dana hibah, dimana disebutkan bahwa untuk pemberian hibah kepada organisasi seperti KONI harus melalui Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. “Hal ini penting menjadi perhatian saat Rakernas KONI nanti agar jangan sampai persoalan birokrasi ikut menghambat pembinaan olahraga prestasi di daerah,” jelas mantan anggota DPRD NTT dua periode ini.

Jimmi yang didampingi Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) KONI, Eduard Setty dalam kesempatan itu juga menyampaikan persiapan PON XX/2021 di Papua, dimana akibat pandemi Covid-19, proses pemusatan latihan daerah (Pelatda) menjadi terganggu. Namun demi mempersiapkan para atlet, KONI NTT meminta pengurus 10 cabang olahraga (cabor) lolos PON agar memaksimalkan pelatda mandiri demi menghindari penyebaran Covid-19.

Terkait Inpres Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional, Jimmi menyatakan bahwa KONI NTT pada dasarnya mendukung pembangunan olahraga cabang sepak bola ini, hanya saja perlu dipertimbangkan waktu pelaksanaannya karena tahun 2021 juga merupakan momentum PON. Disatu sisi daerah harus menyiapkan atlet menuju PON, disisi lain harus melaksanakan Inpres percepatan pembangunan sepak bola nasional juga ditahun 2021.

“Tentu ini akan berimplikasi dengan pengalokasian anggaran, antara memfokuskan anggaran untuk persiapan dan pelaksanaan PON, juga melaksanakan Inpres ini. Oleh karena itu perlu menjadi salah satu bahasan dalam Rakernas nanti,” saran Jimmi.

Persiapan Rakernas

Untuk diketahui, KONI Pusat melaksanakan tiga sesi virtual meeting dengan pengurus KONI Provinsi se Indonesia selama dua hari, yakni pada Selasa (18/8) pada sesi I untuk KONI-KONI provinsi di wilayah Sumatera, lalu pada sesi II dan III untuk KONI-KONI Provinsi diwilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.

Rapat virtual ini sebagai persiapan menghadapi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Pusat akan digelar secara virtual pada 25, 26, dan 27 Agustus 2020. Penyelenggaraan rakernas virtual merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah KONI. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk tetap menjalankan roda organisasi pembinaan olahraga prestasi, meski di tengah pandemi yang belum usai.

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman yang memimpin langsung pertemuan virtual dengan KONI Provinsi menyatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan maksud membangun komunikasi sejak awal untuk menampung masukan-masukan.

“Saya mengharapkan Ketua KONI Provinsi memberikan masukan-masukan kepada KONI Pusat agar usulan yang disampaikan dibahas dalam Rakernas,” terangnya.

Dalam sesi III kemarin, persoalan dana persiapan PON menjadi keluhan sejumlah KONI Provinsi.

Ketua KONI Jawa Timur, Erlangga dalam kesempatan itu meminta KONI Pusat agar mengalokasikan waktu yang cukup terkait dengan pembahasan AD/ART. Landasan hukum organisasi harus disepakati dengan baik dan tidak multi tafsir.

Sekum KONI DKI Jakarta Jamron dan Ketua KONI Jawa Tengah juga mengutarakan hal tersebut.

Pada akhir pertemuan, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman menyampaikan bahwa pada Hari Olahraga Nasional (Haornas) 9 September mendatang akan diadakan peringatan secara virtual.

Presiden Joko Widodo akan hadir pada kegiatan tersebut. Oleh karenanya, Marciano menginstruksikan agar KONI Provinsi hadir bersama Dinas Pemuda dan Olahraga. (aln)

Komentar

Berita lainnya SPORT

Populer

To Top