PMM-GEMPAR Tuding PLN Ruteng Lakukan Pungli, Firman Jayusman: Ini Hanya Salah Paham | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

PMM-GEMPAR Tuding PLN Ruteng Lakukan Pungli, Firman Jayusman: Ini Hanya Salah Paham


AKSI DEMO. Massa PMM-GEMPAR melakukan aksi demi di depan pintu masuk kantor PLN ULP Ruteng, Kabupaten Manggarai, Rabu (19/8). (FOTO: ISTIMEWA)

PERISTIWA/CRIME

PMM-GEMPAR Tuding PLN Ruteng Lakukan Pungli, Firman Jayusman: Ini Hanya Salah Paham


Terkait Pemasangan Sambungan Baru ke Rumah Penduduk

RUTENG, TIMEXKUPANG.com-Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ruteng, di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Rabu (19/8) siang didatangi massa aksi yang menamakan diri mereka Aliansi Pemuda Manggarai Menggugat (PMM) serta Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Manggarai Timur (GEMPAR).

PMM dan GEMPAR melakukan aksi demo ke kantor PLN setempat karena mereka mempersoalkan biaya pemasangan instalasi listrik di sejumlah wilayah di Matim. Mereka menilai biaya pelaksanaan instalasi dan pemasangan sambungan (meteran) baru dinilai tidak wajar, bahkan diduga ada unsur pungutan liar (Pungli).

“Data yang kami peroleh, masyarakat membayar biaya instalasi berbeda-beda. Bahkan ada biaya instalasi meteran baru hingga mencapai Rp 2.150.000,” ungkap Ketua GEMPAR, Muhamad Asgar, saat aksi di depan kantor PLN ULP Ruteng.

Asgar menyebutkan, dugaan adanya pungli pemasangan instalasi listrik di Matim itu semuanya terjadi di Kecamatan Lamba Leda. Yakni di Desa Satar Kampas, Desa Satar Padut, dan Desa Satar Punda.

Menurut massa aksi ini, biaya pemasangan instalasi/sambungan baru di tiga desa tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2017, tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN Persero.

PMM dan GEMPAR, Kata Asgar, menduga PLN dan PT Maravon serta PT Erikson sebagai perusahaan instalator melakukan konspirasi dalam penentuan biaya pemasangan yang besarannya tidak sama antara calon pelanggan yang satu dengan lainnya. PMM dan GEMPAR menduga ada pungli dalam proses sambungan baru ini.

“Kami melihat dalam biaya instalasi, ada perbedaan biaya secara signifikan antara pelanggan di desa Satar Punda dengan Desa Satar Kampas yang mencapai Rp 1.000.000. Karena biaya instalasi listrik di Desa Satar Punda hanya sebesar Rp 1.150.000. Sementara di Desa Satar Kampas sebesar Rp 2.150.000 setiap rumah tangga,” beber Asgar.

Sementara koordinator aksi/lapangan, Arman mengungkapkan, perbedaan pembayaran instalasi listrik tersebut diduga karena adanya permainan pihak teknisi di lapangan. Para demonstran pun mendesak pihak PLN Ruteng untuk mengedepankan prinsip transparansi anggaran dalam pemasangan instalansi dan meteran pelanggan.

​”Hari ini kami ingin Manager PLN Ruteng harus bertanggungjawab atas polemik ini. Ini tidak rasional. Jika biaya pemasangan meteran dengan daya 900 VA di Desa Satar Punda sebesar Rp1 601.000, mesti sama untuk pelanggan di desa lainnya. Namun di Desa Satar Kampas biayanya sampai Rp 2.100. 000 dan Desa Satar Padut sebesar Rp 1.900.000,” kata Arman

Menurut Arman, dalam polemik itu, PLN Ruteng tidak menjalankan fungsi kontrolnya. Para alianasi yang menggelar aksi itu juga kecewa dengan sikap yang ditunjukan pihak PLN. Karena sebelumnya, mereka melakukan aksi dengan tuntutan yang sama di kantor PLN Ranting Reo.

“Mereka PLN Reo sudah menjanjikan untuk mengkonfirmasi terkait tuntutan kami. Namun sampai sekarang, belum ada juga hasil  konfirmasi lanjutan. Ini kan tidak ada etikad baik dari PLN kepada kami dan kepada masyarakat Lamba Leda. Kami nilai PLN Ruteng adalah sarang pungli,” katanya.

Atas aksi itu, PMM-GEMPAR menyatakan sikap mendesak PLN Ruteng dalam hal melakukan pemasangan instalasi dan meteran baru agar mengedepankan asas transparansi, menerapkan harga yang normatif. Mereka juga mendesak pihak PLN untuk mempercepat pemasangan instalasi dan meteran tanpa pandang buluh.

PMM-GEMPAR juga mendesak PLN Ruteng menindak secara tegas oknum yang tidak berkepentingan atau penumpang gelap dalam kegiatan pemasangan meteran baru untuk masyarakat. Serta mendesak PLN mengembalikan hak masyarakat, dalam hal ini uang sehen atau cahaya surya yang diambil oleh oknum tidak bertanggungjawab.

“Kami juga mendesak PT. PLN Ruteng melakukan sosialisasi mengenai sehen ketika sudah lunas pembayaran dan fungsinya, serta pemasangan instalasi dan meteran baru,” tegas Arman.

Terpisah, Kepala PLN ULP Ruteng, Firman Jayusman, yang dikonfirmasi TIMEXKUPANG.com menegaskan, tidak ada praktiik pungli dalam proses pemasangan listrik pada sejumlah desa di wilayah Kecamatan Lamba Leda.

Firman menyebutkan, ada kesalahpahaman terkait perbedaan biaya pemasangan listrik. “Kalau ada yang tuding atau menduga pungli, itu tidak benar. Ini hanya salah paham, karena teman-teman yang melakukan aksi ini tidak hadir saat sosialisasi dari kami dengan masyarakat. Sehingga di sini mereka tidak mengetahui betul informasinya,” tegas Firman.

Menurut Firman, daya 1300 VA di salah satu kantor dengan biaya total Rp 1,3 jutaan. Sedangkan untuk daya 900 VA, ada yang sampai dengan Rp 2,1 juta. Serta biaya Sehen besarnya hingga mencapai 1 juta lebih. Sementara biaya yang disampaikan untuk daya 1300 VA itu, hanya untuk biaya BP (biaya penyambungan) saja.

Firman menjelaskan, biaya-biaya ini belum termasuk SLO dan instalasi. Sedangkan untuk daya 900 VA itu, total biaya mulai dari BP 900 VA sebesar Rp 414.500 dengan diskon 50 persen dan juga ada biaya lainnya seperti biaya SLO dan instalasi yg bisa jadi berbeda, itu tergantung kebutuhan instalasi.

“Terkait biaya sehen, itu merupakan tunggakan yang tidak dibayarkan selama penggunaan lampu Sehen. Jadi sejak kegiatan MTQ di desa di Satar Kampas 20-23 Juli 2020 lalu, PLN berusaha untuk segera bisa melayani keinginan masyarakat agar mendapatkan listrik,” jelas Firman. (Krf3)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

Populer

To Top