Ketua Komisi V DPRD NTT Ingatkan Kasek, Hati-hati Gunakan Dana BOS | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ketua Komisi V DPRD NTT Ingatkan Kasek, Hati-hati Gunakan Dana BOS


DIALOG. Ketua DPRD NTT, Emelia Nomleni (kedua kanan), Ketua Komisi V DPRD, Yunus Takandewa (kedua kiri) dan sejumlah anggota hadir dalam dialog bersama para pimpinan dan guru SMA/SMK se Sabu Raijua di SMAN 1 Sabu Barat, kemarin (21/8). (FOTO: ISTIMEWA)

POLITIK

Ketua Komisi V DPRD NTT Ingatkan Kasek, Hati-hati Gunakan Dana BOS


SEBA, TIMEXKUPANG.com-Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus H. Takandewa mengingatkan Kepala SMA dan SMK (Kasek) untuk berhati-hati dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini terungkap dalam kegiatan tatap muka Ketua dan Anggota DPRD NTT bersama para Kepala SMAA/SMK dan guru-guru bertempat di SMA Negeri 1 Sabu Barat, Jumat (21/8).

“Tahun 2018 ada temuan (Penyalahgunaan dana BOS, Red) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), begitupula tahun 2019,” ungkap Yunus dalam keterangan tertulis yang diterima TIMEXKUPANG.com, Sabtu (22/8).

Menurut Yunus, keberdaaan Dana BOS sangat membantu sekolah. Apalagi saat pandemi Covid-19 telah ada relaksasi dari Pemerintah Pusat agar Dana BOS dapat digunakan untuk memperlancar program belajar dari rumah.

“Pelajari dan ikuti petunjuk teknis dana BOS, agar tidak jadi temuan pemeriksaan BPK. Patuh pada aturan agar tidak sakit kepala,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT ini.

Yunus menambahkan, Komisi V DPRD NTT telah memperjuangkan agar guru honor komite dan guru bantu yayasan dapat digaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Semoga ini bisa membantu guru honor dan guru yayasan agar berkinerja lebih baik lagi,” tandas Yunus.

Sementara Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK Kabupaten Sabu Raijua, Tony Nawa Ga mengatakan, kendala utama yang dihadapi Korwas adalah minimnya dukungan anggaran dan sarana untuk membantu tugas Korwas.

“Korwas berkantor di SMK Negeri Sabu Barat. Dana operasional juga tidak tersedia. Mohon perhatian dan bantuan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi,” pinta Tony.

Tony juga meminta agar DPRD NTT dapat memperjuangkan agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan kembali aktif di kabupaten. Ini untuk membantu kelancaran urusan administrasi terkait SMA/SMK di daerah.

“Saat ini, setiap urusan administrasi, guru harus ke Kupang. Ini akan berdampak pada jadwal mengajar,” tambah Tony.

Sebelumnya, Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni diawal dialog mengatakan, DPRD NTT, khususnya melalui Komisi V telah meminta pemerintah untuk mengaktifkan kembali UPT kabupaten/kota.

“Dalam pandangan umum dan pendapat akhir, mayoritas fraksi di DPRD telah meminta agar kembali mengaktifkan UPT Dinas Pendidikan,” kata politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Mama Emy ini.

Mama Emy menambahkan, permintaan mengaktifkan UPT Dinas Pendidikan tujuannya adalah untuk membantu tugas pemerintah dalam memberi pelayanan kepada para guru SMA/SMK yang ada di daerah.

“Kita ini daerah kepulauan, mendekatkan pelayanan tentu akan sangat membantu para guru,” tambah Mama Emy.

Pada kesempatan yang sama, Mama Emy sangat berterima kasih pada para guru yang telah dan terus melakukan inovasi bersama orang tua untuk membantu para siswa saat pandemi Covid-19.

“DPRD mengapresiasi guru dan orang tua yang sudah berkolaborasi di masa pandemi ini. Semua demi kepentingan anak-anak kita,” kata politikus perempuan NTT yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini.

Dalam diskusi yang juga dihadiri anggota DPRD NTT Adoe Yuliana Elisabeth dan Ketua DPRD Sabu Raijua, Paul Rabe Tuka itu, para guru dan kepala sekolah menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait beragam masalah pendidikan yang dihadapi termasuk kendala dalam masa pandemi Covid-19.

Usai pertemuan, Ketua DPRD NTT bersama rombongan melakukan peninjauan pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri 1 Sabu Barat. (aln)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top