Sikapi Persoalan Perangkat Desa, DPRD TTS Terima Pengaduan di Hari Libur | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Sikapi Persoalan Perangkat Desa, DPRD TTS Terima Pengaduan di Hari Libur


PENGADUAN MASYARAKAT. Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan (kiri) menerima masyarakat Desa Konbaki, Kecamatan Polen yang mengadukan persoalan seleksi perangkat desa, Jumat (21/8). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Sikapi Persoalan Perangkat Desa, DPRD TTS Terima Pengaduan di Hari Libur


SOE, TIMEXKUPANG.com-Persoalan seleksi perangkat desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) belum berakhir. Komisi I DPRD TTS terus saja menerima pengaduan dari berbagai desa di TTS. Bahkan walaupun hari libur, demi menyikapi serius persoalan ini, para wakil rakyat tetap menerima masyarakat yang datang mengadukan proses seleksi ini. Hal ini terjadi pada Jumat (21/8), dimana walaupun saat itu merupakan hari libur, Komisi I DPRD TTS hadir di gedung dewan menerima masyarakat Desa Konbaki, Kecamatan Polen yang datang mengadu.

Dihadapan Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan, Miher Sumbanu, Nofi Tafuli, dan sejumlah tokoh masyarakat Desa Konbaki menyampaikan kekecawaan mereka atas hasil seleksi perangkat desa yang dilaksanakan Pemkab TTS beberapa waktu lalu.

Menurut perwakilan masyarakat ini, sesuai pemahaman mereka bahwa tujuan dari seleksi perangkat desa adalah mengakomodir warga yang memiliki potensi di tingkat desa untuk membantu upaya pembangunan di desa.

Warga ini menilai, potensi perangkat desa yang ada saat ini memiliki banyak kekurangan sehingga menghambat proses pembangunan di desa. Meski demikian, pada seleksi perangkat desa yang sudah berlangsung itu, perolehan nilai pada sejumlah item seleksi, sebagai tolak ukur kemampuan peserta seleksi justru tidak digunakan sebagai indikator penentuan perekrutan.

Karena peserta seleksi yang memperoleh nilai tinggi dan masuk dalam perengkingan, justru tidak diakomodir sebagai perangkat desa. Pemerintah justru mengakomodir peserta seleksi yang nilainya rendah dan berada diurutan buncit.

Atas fenomena itu, warga Desa Konbaki beranggapan bahwa tujuan seleksi perangkat desa tidak akan berdampak pada pelayanan pembangunan di desa. Pasalnya mereka yang terpilih sebagai perangkat desa saat ini secara kemampuan tidak berbeda dengan perangkat desa sebelumnya.

Perwakilan warga ini melihat bahwa sistem seleksi perangkat desa di TTS, hanya membuang-buang anggaran rakyat untuk sesuatu yang tidak mempunyai nilai/manfaat lebih. “Kalau seperti ini caranya, kenapa harus seleksi? Lebih baik kepala desa tunjuk langsung saja. Saya masuk rangking kedua, tapi saya tidak diakomodir. Yang diakomodir malah yang berada di rangking enam. Ini kan lucu,” sesal Miher Sumbanu.

Miher mengaku bingung dengan tujuan seleksi perangkat desa yang digelar Pemkab TTS. Apakah ini murni untuk meningkatkan pelayanan kemasyarakatan di tingkat desa ataukan pemerintah hanya berorientasi untuk membuat kegiatan yang sesungguhnya tidak ada manfaatnya sama sekali guna menghabiskan uang rakyat.

Miher mengaku, beberapa kali pihaknya mempertanyakan hal itu, namun sesuai penjelasan yang dia peroleh bahwa aturan mengizinkan untuk pemerintah kecamatan dan desa mengakomodir peserta seleksi dengan tidak berpatokan pada perangkingan hasil seleksi.

Penjelasan itu semakin meyakinkan pihaknya bahwa, sesungguhnya seleksi perangkat desa yang dilaksanakan Pemkab TTS benar-benar tidak berkualitas dan bermanfaat untuk pembangunan di desa. “Seleksi ini untuk cari tahu kemampuan orang. Nah kalau sudah tau siapa yang punya kemampuan dan siapa yang tidak, kenapa harus pakai orang yang kemampuannya di bawah dari orang lain?” tanya Miher lagi.

M. Nitbani, salah satu tokoh masyarakat Desa Konbaki mengatakan bahwa Pemkab TTS sesungguhnya telah melecehkan masyarakat dengan menerapkan sistem perekrutan perangkat desa seperti itu. Nitbani menilai pemerintah melakukan kegiatan yang sesungguhnya tidak bermanfaat sama sekali, hanya bersifat formalitas untuk memenuhi syarat administrasi yang dituntut aturan. Jika sistem pemerintahan seperti itu masih tetap dipraktikan maka stigma buruk tentang TTS akan tetap melekat. “Kami akan gugat seleksi perangkat desa ini secara hukum,” tegas Nitbani.

Menyikapi pengaduan warga ini, Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan mengatakan, persoalan seleksi perangkat desa diakuinya semakin rumit.

Pasalnya, kata Uksam, hingga pekan kemarin, dari total 266 desa di TTS, ada 177 desa yang masyarakatnya mengadu atas ketidakberesan proses seleksi perangkat desa ini ke Komisi I DPRD TTS.

Uksam menyatakan pihaknya akan menyikapi serius persoalan tersebut guna mengetahui akar persoalan yang sebenarnya.

Untuk sementara waktu, lanjut Uksam, pihaknya menampung seluruh aspirasi masyarakat dan akan dilakukan klarifikasi. Jika dalam klarifikasi diketahui persoalannya rumit, maka akan direkomendasikan baik itu ke ranah hukum maupun rekomendasi untuk dilakukan seleksi ulang jika terdapat kecurangan dan sebagainya.

“Kami terima dulu aspirasi yang disampaikan masyarakat baru kami lakukan klarifikasi untuk kami buat rekomendasi. Beberapa hari terakhir pengaduan cukup banyak, sehingga pada hari libur jika ada masyarakat yang mau mengadu ke DPRD, kami datang ke kantor untuk terima,” pungkas Uksam. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

Populer

To Top