Tomas dan Pemprov Teken Kesepakatan dengan Syarat, Warga Besipae Tetap Inginkan Hal Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tomas dan Pemprov Teken Kesepakatan dengan Syarat, Warga Besipae Tetap Inginkan Hal Ini


SOSIALISASI KESEPAKATAN. Gustaf Nabuasa bersama Dandim 1621 TTS, Letkol CZI Koerniawan Pramulyo dan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Sony Libing berdialog bersama warga Besipae. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Tomas dan Pemprov Teken Kesepakatan dengan Syarat, Warga Besipae Tetap Inginkan Hal Ini


Dandim dan Kapolres Inisiasi Penyelesaian Persoalan Besipae

SOE, TIMEXKUPANG.com-Polimik persoalan lahan Besipae di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) perlahan mulai terurai.

Tak ingin polemik ini berkepanjangan, Dandim 1621/TTS, Letkol CZI Koerniawan Pramulyo dan Kapolres TTS, AKBP Ariasandy menginisiasi pertemuan koordinasi dengan tokoh masyarakat (Tomas/Usif) di bagian selatan TTS, yakni Nabuasa, bertempat di kantor camat Amanuban Selatan, Jumat (21/8) malam.

Dalam pertemuan itu, disepakati untuk menyudahi gejolak perebutan lahan di Besipae oleh masyarakat yang bermukim di sana bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Kesepakan itu dibuat dengan syarat Pemprov NTT mengakomodir kebutuhan masyarakat Besipae, baik itu tempat tinggal maupun lahan perkebuhan, mengingat masyarakat Besipae berprofesi sebagai petani.

Setelah kesepakatan itu, keesokan harinya, Sabtu (22/8), tokoh masyarakat selatan yang diwakili Gustaf Nabuasa yang juga anggota DPRD TTS bersama Dandim 1621/TTS, Letkol CZI Koerniawan Pramulyo dan Pemprov yang diwakili Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Sony Libing dan Kepala Satuan (Kasat) Pol PP NTT, Cornelis Wadu mendatangi masyarakat Besipae. Mereka datang untuk mensosialisasikan kesepatakan yang telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani para tokoh masyarakat, unsur keamanan dan Pemprov.

Pantauan koran ini, saat tokoh masyarakat yang diwakili Gustaf Nabuasa, Frans Nabuasa, Dandim Letkol CZI Koerniawan Pramulyo dan Sony Libing mendatangi lokasi masyarakat Besipae, warga yang awalnya berkumpul bersama di sebuah tenda, tiba-tiba membubarkan diri.
Beberapa saat berselang, Niko Manao, salah satu warga yang selama ini getol meminta Pemprov NTT memperjelas sertifikat lahan Besipae datang menemui Gustaf Nabuasa, Frans Nabuasa, Dandim 1621 TTS, Letkol CZI Koerniawan Pramulyo juga Sony Libing.

Saat itu Gustaf Nabuasa dan Frans Nabuasa menyampaikan kesepakatan yang telah dibuat oleh tokoh masyarakat dengan Pemprov NTT. Usai pertemuan, Niko Manao kepada wartawan menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah menginisiasi adanya dialog dalam menyelesaikan persoalan lahan Besipae itu.

Menurut Niko, meski para tokoh wilayah Selatan TTS telah membuat kesepakatan, warga tetap meminta Pemprov NTT memperjelas batas-batas wilayah Besipae seluas 3.780 Ha sesuai sertifikat lahan yang dimiliki Pemprov NTT.

Niko mengatakan, mereka perlu meminta kejelasan batas-batas tersebut lantaran sesuai copyan sertifikat yang mereka peroleh rupanya luasan lahan yang dimiliki Pemprov NTT itu mencaplok permukiman dan lahan warga. “Jadi harapan kami, Pemprov NTT perjelas dulu batas lahan yang dimiliki Pemprov NTT,” tegas Niko.

Bagi Niko Manao, meski sudah ada kesepakatan Pemprov NTT bersama para tokoh, namun bagi mereka persoalan belum selesai. Karena itu, lanjut Niko, pihaknya meminta Pemprov NTT untuk tidak membangun rumah bagi warga Besipae.

Niko menekankan hal ini karena mereka khawatir, jika rumah yang dibangun Pemprov NTT itu berada di lahan masyarakat, jangan sampai akan menimbulkan konflik horizontal baru diantara masyarakat.
Oleh sebab itu, kata Niko, meski sejumlah rumah warga di Besipae telah direlokasi Pemprov NTT, pihaknya enggan menempati demi menghindari konflik sosial antarwarga. Lagipula, rumah yang dibangun Pemprov NTT masih jauh dari layak.

“Kami juga harap kalau memang terjadi kesepakatan, tidak hanya sediakan rumah tapi Bapak Gubernur juga harus menyediakan lahan pertanian. Karena kami semua ini adalah petani, sehingga membutuhkan lahan untuk bertani,” katanya.

Menyikapi hal itu, Gustaf Nabuasa mengatakan, pihaknya sebagai tokoh masyarakat di wilayah selatan TTS tidak ingin mengorbankan masyarakat dan juga tidak ingin menghambat program pembangunan.

Maka dari itu, kata Gustaf, pihaknya mengambil sikap untuk memediasi persoalan itu agar konflik tersebut tidak berkepanjangan yang pada akhirnya menghambat pembangunan. Juga berpotensi terjadinya konflik horizontal.

Menurut Gustaf, walau keputusan telah dibuat, namun jika ke depan terdapat pihak-pihak merasa kurang puas, dapat berkoordinasi kembali untuk mencari solusi terbaik. “Kalau ada yang tidak puas, silakan datangi kami. Saya minta kepada pemerintah untuk segera memanfaatkan lahan yang ada,” kata Gustaf.

Terkait permintaan masyarakat Besipae agar Pemprov memperjelas batas-batas lahan seluas 3.780 Ha, Gustaf mengatakan, sebelum hal itu dilakukan, pihaknya akan mengirimkan tempat siri kepada para tokoh masyarakat yang ada di wilayah selatan TTS untuk duduk bersama terlebih dahulu menyamakan persepsi agar ketika dilakukan penunjukan batas-batas lahan tidak ada lagi masyarakat yang mempersoalkannya.
Dengan demikian, pemanfaatan lahan Besipae oleh Pemprov NTT berjalan lancar. Karena lahan Besipae telah dimanfaatkan oleh Pemprov NTT sejak tahun 1982, tentu melalui proses yang panjang sehingga tidak perlu perpanjang persoalannya.

“Sedangkan kalau masyarakat merasa tidak punya lahan untuk berkebun, juga bisa datangi kami untuk kami kasih,” ujar politikus PDIP TTS itu.

Pemprov Bangun Rumah

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Sony Libing pada kesempatan itu menyatakan, permintaan masyarakat untuk memperbaiki lagi rumah yang dibangun, pihaknya akan menyampaikan ke Gubernur NTT.

Sementara, terkait kejelasan batas-batas lahan sesuai sertifikat yang dipegang Pemprov NTT, menurut Sony, akan dilakukan bersama pihak BPN dan juga masyarakat. “Tapi kami minta supaya rumah yang kami bangun ditempati sudah. Jangan tidur-tidur di tanah seperti ini, karena kalau begini nanti dikira kami pemerintah menelantarkan masyarakat,” pinta Sony.

Sony mengatakan, pihaknya mulai Sabtu (22/8) kembali membangun lima rumah lagi bagi masyarakat Besipae, hal itu terus dilakukan sehingga warga yang direlokasi dapat menempati rumah yang dibangun.

Pihaknya juga akan terus memanfaatkan lahan yang ada, dengan menanami tanam-tanam produktif sesuai perencanaan Pemprov NTT, yakni kelor, lantoro, porang dan juga tanaman pakan ternak. Pengembangan peternakan akan terus dilakukan, seraya terus berupaya memenuhi permintaan warga Besipae. “Kami sudah mulai memanfaatkan lahan ini sejak tiga minggu yang lalu. Program Pemprov NTT ini, sangat baik untuk masyarakat. Jadi kami harap kita sama-sama mendukung program ini,” imbuh Sony.

Saat dialog sedang berlangsung, warga masyarakat seperti Daud Selan, Ester Selan dan sejumlah warga lain terus memprotes pemamfaatan lahan itu Pemprov NTT. Pasalnya menurut mereka pihaknya berada di Besipae dan berjuang untuk mempertahankan tanah ulayat Besipae atas dukungan tokoh masyarakat Nabuasa dan tokoh masyarakat lainnya, yakni Esau Nabuasa, Obed Selan, Yonatan Selan B, Zakarias Taseseb, Tomas Talan, serta Ibrahim Manao (almarhum).

Maka dari itu, jika pihaknya keluar dari Besipae, maka orang-orang tersebut harus ditangkap karena telah membuat kebohongan terhadap masyarakat. “Kami diminta untuk perjuangkan lahan ulayat ini, tapi pada hari ini datang dengan pemerintah untuk kita memediasi persoalan ini. Rupanya kami ditusuk dari belakang,” kata Ester diamini Daud.

Ester menegaskan, persoalan lahan Besipae tidak perlu dimediasi lagi karena sesuai permintaan Pemprov NTT untuk melaporkan persoalan itu ke ranah hukum guna diuji di meja hijau. “Tidak perlu mediasi lagi. Nanti kita ketemu di meja hijau saja, sesuai dengan permintaan pemerintah NTT,” bilang Ester. (yop)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top