FPL, Yayasan BaKTI dan Komnas Perempuan Gelar KPT2020 | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

FPL, Yayasan BaKTI dan Komnas Perempuan Gelar KPT2020


VIRTUAL. Panitia KPT2020 menggelar konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8). (FOTO: MARTHEN BANA/TIMEX)

NASIONAL

FPL, Yayasan BaKTI dan Komnas Perempuan Gelar KPT2020


Memetik Buah dari Sinergi Mulitipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di KTI

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com–Tiga lembaga yang bekerja pada upaya penegakan hak asasi manusia (HAM) khususnya perempuan, yakni Forum Pengada Layanan (FPL), Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Komnas Perempuan menggelar Konferensi Perempuan Timur 2020 (KPT2020).

KPT2020 bertajuk “Memetik Buah dari Sinergi Mulitipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di Kawasan Timur Indonesia” ini dilaksanakan secara daring selama dua hari, yakni pada Rabu (26/8) dan Kamis (27/8). Peserta konferensi ini melibatkan sejumlah unsur dari seluruh Indonesia, baik itu Pemerintah Daerah, DPRD, DPR, perguruan tinggi, LSM, masyarakat adat, komunitas, dan media. Pelaksanaan KPT2020 didukung oleh Program MAMPU, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

“Konferensi Perempuan Timur 2020 merupakan konferensi keempat yang telah kami selenggarakan. Para pelaku pembangunan dan aktor perubahan seperti seperti pemerintah lokal dan pusat, organisasi masyarakat sipil hingga penggerak komunitas di akar rumput akan berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan gagasan dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan di Indonesia timur,” ungkap Lusia Palulungan, Ketua Panitia Bersama KPT2020 saat menyampaikan pernyataan pers secara virtual, Selasa (25/8).

Lusia menyebutkan, KPT2020 lahir dari Konferensi Perempuan Timor yang pertama pada 2016) dan kedua pada 2017. Konferensi ini lalu berubah menjadi Konferensi Perempuan Timur pada penyelenggaraannya yang ketiga tahun 2018 lalu.

Seperti KPT2018, Lusia menyebutkan bahwa konferensi ini memperluas wilayah pembelajaran, tidak hanya di Pulau Timor melainkan berbagai pulau yang ada di bagian timur Indonesia seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Berbagai aksi kolektif dan model pemberdayaan gerakan perempuan di Indonesia Timur akan dibahas. Seperti penguatan kepemimpinan perempuan dan komunitas untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta ragam advokasi kebijakan dan inisiatif program untuk pembangunan berkelanjutan,” jelas Veryanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan.

Dikatakan, tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di bagian timur Indonesia, secara langsung telah meningkatkan kerentanan perempuan terhadap beragam bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi buruk, putus sekolah, migrasi dan perdagangan anak.

Kondisi ini memburuk di masa pandemi Covid-19, di mana kerentanan perempuan semakin meningkat. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dan diperburuk dengan sulitnya pelaporan dan penanganan. Begitu pula dengan angka kemiskinan yang meningkat signifikan sebagai salah satu dampak dari pandemi ini.

“Beragam inisiatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan sudah muncul baik dari pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat, di wilayah Indonesia timur. Beragam praktik baik dari gerakan perempuan Indonesia Timur itulah yang ingin kami tampilkan dalam konferensi ini,” jelas Yustin Fendrita, Direktur Lambu Ina dan Dewan Pengarah Nasional FPL.

Yustin menyebutkan, beberapa contoh praktik, baik hasil dari kerjasama multipihak di Indonesia Timur adalah, adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan/atau anak di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Misanya di Kabupaten Maros, Parepare, Tana Toraja, Pangkep, Bantaeng, Takalar, dan Kota Makassar.

Selain itu, di Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan, di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT.

Ada juga beragam Peraturan Desa (Perdes) seperti Perdes Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Desa Korihi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Di tingkat komunitas, terbentuknya Paralegal Komunitas di beberapa desa di Tana Toraja, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Muna untuk menjamin adanya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa.

Diharapkan KPT2020 dapat menjadi wadah untuk saling belajar, menyerap serta mereplikasi praktik baik dari berbagai pihak, mulai dari komunitas, pemerintah, parlemen, dan swasta untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Program MAMPU

Disebutkan, acara ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak, salah satunya Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

MAMPU mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar dan program pemerintah.

MAMPU bekerja dengan 13 organisasi dan lebih dari 100 mitra lokal jejaring mereka di 1.000 desa di 27 dari 24 provinsi di Indonesia. “Melalui MAMPU, para mitra kami mendukung 32.000 perempuan yang berorganisasi dalam 1.300 kelompok di tingkat desa untuk mengembangkan kapasitas kolektif mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa hingga parlemen nasional,” pungkas Lusia Palulungan. (aln)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

Populer

To Top