Tanyakan Hal Strategis Ini ke Bupati, DPRD TTS Ajukan Hak Interplasi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Tanyakan Hal Strategis Ini ke Bupati, DPRD TTS Ajukan Hak Interplasi


Ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mba'u. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Tanyakan Hal Strategis Ini ke Bupati, DPRD TTS Ajukan Hak Interplasi


SOE, TIMEXKUPANG.com-Tiga fraksi di DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), yakni Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesa (PKPI) mengajukan hak intepelasi kepada Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun.

Hak DPRD ini disampaikan saat Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2020, yang dihelat di ruang paripurna DPRD TTS, Senin (24/8).

Ketua Fraksi PKPI, Uksam Selan ketika dikonfirmasi terkait pengajuan hak interplasi itu di SoE, Selasa (25/8) membenarkan. Menurut Uksam, hak interplasi adalah hak imunitas DPRD untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS yang penting dan strategis, serta berdampak luas bagi daerah.

Salah satu objek hak interplasi adalah, kata Uksam, yakni DPRD ingin mengetahui sejauh mana proses pembangunan RSP Boking yang diresmikan dalam keadaan rusak. Selain itu, lanjutnya, sesuai informasi yang diperoleh bahwa pembangunan RSP Boking senilai Rp 17,4 miliar tahun anggaran 2017 lalu, selain dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemkab TTS diduga ‘mencaplok’ anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) guna membiayai pembangunan RSP Boking, dimana hal itu dilakukan tanpa mekanisme penganggaran sebagaimana regulasi yang berlaku.

“Kalau interplasi tidak mendapatkan jawaban yang pas, maka akan dinaikan satu tahap lagi yakni hak angket dan hak menyatakan pendapat,” tegas Uksam.

Uksam menjelaskan, pihaknya mengajukan hak interplasi untuk mempertanyakan proses pembangunan RSP Boking itu juga karena bangunan itu baru selesai pekerjaanya awal 2019. Hanya saja saat itu, pemerintah menjawab pertanyaan dewan bahwa proses pembangunan tengah berlangsung sehingga belum pas waktunya untuk mencurigai pembangunan di sana. Maka dari itu, pihaknya merasa bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk mempertanyakan proses pembangunan RSP Boking itu. “Jadi kalau ada yang bilang kenapa baru saat ini pernyakan hal itu, karena memang baru saat ini bisa ditanyakan. Kenapa diresmikan dalam keadaan rusak, dan kenapa anggaran DAU dipakai membiayai DAK dan tidak melalui mekanisme penganggaran,” tanya Uksam.

BACA JUGA: Kerugian Negara Bangun RSP Boking Rp 14 M, Ini Permintaan Pospera TTS ke Kapolres

BACA JUGA: Polda NTT Ambil Alih Penanganan Kasus RSP Boking, Ini Penjelasan Kasat Reskrim Polres TTS

Ketua DPRD TTS, Marcu Mba’u yang juga anggota Fraksi Partai NasDem mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPRD, rugulasi memberikan ruang kepada DPRD untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

Hak interplasi, demikian Marcu, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dikatakan, jika dalam hak interplasi, DPRD tidak mendapatkan jawaban yang sesuai maka mereka akan menggunakan hak angket. Hak angket ini adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Marcu, jika tidak memperoleh kejelasan, maka DPRD akan menggunakan hak terakhir yang dimiliki DPRD yakni hak untuk menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini meliputi pendapat-pendapat sebagai berikut, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.

Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dugaan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau pemerintah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati.

“Hak interplasi adalah hak awal yang pakai tiga fraksi DPRD untuk mempertanyakan kebijakan Bupati TTS. Jadi nanti diagendakan di paripurna berikut untuk minta persetujuan DPRD TTS,” ungkap Marcu.

Terpisah, Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun ketika dikonfirmasi mengatakan jika ia baru dilantik menjadi Bupati TTS pada 14 Februari tahun 2019. Ketika ditanya apakah pengajuan hak interplasi oleh tiga fraksi DPRD TTS itu salah alamat, ia kembali meminta untuk wartawan mempertanyakan hal itu kepada DPRD TTS. “Saya baru dilantik 14 Februari 2019,” kata Egusem pendek. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top