Aliansi Solidaritas Besipae Demo ke Kemendagri, Ini Tuntutan Mereka | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Aliansi Solidaritas Besipae Demo ke Kemendagri, Ini Tuntutan Mereka


AKSI DAMAI. Massa ASB yang terdiri dari 21 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan mendatangi kantor Kemendagri, Rabu (26/8). Mereka menuntut Kemendagri ikut menyelesaikan persoalan tanah Basipae. (FOTO: Humas ASB/JPNN)

NASIONAL

Aliansi Solidaritas Besipae Demo ke Kemendagri, Ini Tuntutan Mereka


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Aliansi Solidaritas Besipae (ASB) terdiri dari 21 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan melakukan aksi demonstrasi, Rabu (26/8).

Dalam aksinya, massa ASB menuntut penyelesaian hak tanah di Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sempat diwarnai aksi represif aparat pada 18 Agustus 2020.

Massa aksi mengutuk tindakan represif aparat keamanan, baik itu Kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov NTT dalam kasus tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap), Gun Tenda Halilintar mengatakan aksi kali ini sebagai bentuk perlawanan terhadap masalah yang terjadi di NTT. “Ya, kami turun hari ini atas dasar gerakan kemanusian. Kami mengutuk keras kejadian yang terjadi di sana,” tegas Gun Tenda dalam keterangan persnya, Rabu (26/8).

Menurutnya, setelah tiga jam melakukan demonstrasi, sebelas perwakilan menemui pihak Kemendagri. Massa aksi sempat membakar ban dan mencoba menerobos masuk akibat proses negosiasi yang cukup lama.
Massa aksi akhirnya ditemui oleh Kasubid V Keotonoman Daerah dan Pusat Penerangan Kemendagri, Ningrum. Saat menerima perwakilan pendemo, Ningrum menyatakan bahwa Kemendagri akan segera menindaklanjuti masalah tersebut.

BACA JUGA: Tomas dan Pemprov Teken Kesepakatan dengan Syarat, Warga Besipae Tetap Inginkan Hal Ini

“Kami akan segera sampaikan permasalahan ini kepada pimpinan Pak Mendagri Tito Karnavian. Kami dari Pusat Penerangan akan mendisposisikan berdasarkan sistem operasi ke Bidang Politik, Hukum dan Badan Keotonomian,” ungkap Ningrum seperti dilansir dalam siaran pers aliansi ini.

Audiensi yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut menghasilkan keputusan berupa pengawalan following kasus yang terjadi.

Ahmad Amtonis, Koordinator Umum Aksi tersebut berharap Kemendagri dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan organisasi birokrasi dalam negeri.

“Kami berharap isu ini bukan seperti angin lalu. Kemendagri jangan tutup mata terkait tindakan represif Pemerintah Provinsi NTT,” tegas mahasiswa asal Amanuban Selatan, TTS itu.

Massa aksi akhirnya bergeser ke depan Istana Negara dan melakukan orasi, pembacaan puisi, dan teatrikal hingga membubarkan diri dengan tertib. (fri/jpnn)

Komentar

Berita lainnya NASIONAL

To Top