Hanura Yakin Mayoritas Fraksi Dukung Interpelasi, Bupati TTS: Kita Ikuti Dinamika Politik yang Ada | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Hanura Yakin Mayoritas Fraksi Dukung Interpelasi, Bupati TTS: Kita Ikuti Dinamika Politik yang Ada


Ketua Fraksi Hanura DPRD TTS, Marthen Tualaka. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

POLITIK

Hanura Yakin Mayoritas Fraksi Dukung Interpelasi, Bupati TTS: Kita Ikuti Dinamika Politik yang Ada


SOE, TIMEXKUPANG.com-Tiga fraksi di DPRD TTS, yakni Fraksi NasDem, Hanura, dan Fraksi PKP Indonesia yakin dan optimistis bahwa pengajuan mereka untuk menginterpelasi Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun bakal didukung mayoritas fraksi di lembaga legislatif itu.

Keyakinan ini dilandasi oleh subtansi yang menjadi alasan pengusungan hak interpelasi tersebut adalah benar-benar untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat TTS.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Hanura DPRD TTS, Marthen Tualaka saat ditemui di gedung DPRD TTS, Rabu (26/8).

Marthen menjelaskan, sesuai Tata Tertib DPRD TTS, menyebutkan bahwa untuk pengusungan hak imunitas DPRD yang merupakan salah satu hak istimewa itu, paling rendah diajukan dua fraksi.

Sementara untuk pengusungan hak interpelasi terhadap Bupati TTS diusung oleh tiga fraksi. Dengan demikian, kata Marthen, hal ini telah memenuhi bahkan melampaui syarat yang ditetapkan.

Menurut Marthen, esensi yang dijadikan objek interpelasi yakni proses pembangunan RSP Boking dan sejumlah kebijakan Pemkab TTS, yang diduga kuat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan merugikan rakyat TTS.

“Cotohnya RSP Boking saat ini sedang diproses di APH. Tapi ingat, interpelasi yang kami lakukan ini bukan untuk menginterfensi penegak hukum, tapi interpelasi adalah kontrol politik yang berbeda jalur,” tegas Marthen.

Interpelasi, demikian Marthen, merupakan hak istimewa DPRD yang diberikan oleh Undang-Undang. Karena itu, lanjutnya, DPRD melihat kebijakan pemerintah bertentangan dengan regulasi yang berlaku. “Karena itu, DPRD akan menggunakan hak istimewa itu untuk mempertanyakan kepada pemerintah,” jelasnya.

Dikatakan, pengusungan hak interpelasi oleh tiga fraksi, tidak perlu dimaknai secara negatif bahwa untuk menggulingkan Bupati dan Wakil Bupati TTS.

Pasalnya untuk menuju ke ranah tersebut proses dan tahapannya panjang, sehingga tidak perlu dimaknai secara berlebihan. Tetapi jika pada tahapan interpelasi, DPRD merasa tidak mendapatkan penjelasan yang tepat dari objek interpelasi, maka akan dapat dinaikan satu tingkat lagi yakni Hak Angket hingga Hak Menyatakan Pendapat.

“Ini bentuk kontrol kami terhadap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi fraksi yang nantinya tidak mendukung hak interpelasi ini, biarkan nanti publik sendiri yang menilai,” kata Marthen.

Ketika ditanya apakah telah melakukan upaya komunikasi politik dengan fraksi-fraksi yang belum memutuskan untuk mendukung interpelasi, Marthen mengatakan bahwa pihaknya sudah membangun komunikasi itu. Baik komunikasi pada tingkat fraksi, pimpinan partai politik di tingkat kabupaten, dan provinsi.

BACA JUGA: Tanyakan Hal Strategis Ini ke Bupati, DPRD TTS Ajukan Hak Interplasi

Oleh karena itu, Marthen meyakini bahwa dalam perjalanan pengusungan hak interpelasi tersebut bakal didukung mayoritas fraksi di DPRD TTS. “Kami sudah koordinasi dengan pimpinan fraksi, baik itu di kabupaten dan provinsi. Jadi kita tunggu final dari interpelasi ini,” tutur Marthen.

Anggota Fraksi Gerindra, Habel Hotty yang dimintai komentarnya mengatakan, untuk sementara waktu, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Pemkab TTS untuk segera membangun koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, guna segera menyelesaikan persoalan RSP Boking yang dijadikan sebagai objek interpelasi oleh tiga fraksi di DPRD TTS.

Jika dalam perjalanan, Pemkab TTS tidak mampu menyelesaikan persoalan itu, maka pihaknya akan bergabung dengan tiga fraksi tersebut untuk mendukung hak interpelasi. Pasalnya, jika pembangunan di daerah tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka pihaknya sebagai pengontrol pelaksanaan pembangunan, akan bersikap untuk memperbaiki pelaksanakan pembangunan di daerah.

“Gerindra sekarang masih kasih kesempatan kepada Pemda TTS untuk bangun koordinasi selesaikan persoalan RSP Boking itu. Tapi kalau tidak mampu selesaikan, maka kami juga bisa saja bergabung untuk dukung hak interpelasi,” tegas Habel.

Dinamika Politik

Terpisah, Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun ketika dikonfirmasi mengatakan, obyek interpelasi yang diajukan tiga fraksi di DPRD TTS sudah ia jelaskan saat rapat paripurna.

Saat itu, kata Egusem, ia menjelaskan terkait proses pembangunan hingga upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan bangunan RSP Boking yang rusak dan kini tengah berproses secara hukum di kepolisian.

Egusem menyebutkan, saat bangunan RSP itu diresmikan, tidak ada kerusakan, melainkan hanya retak-retak kecil pada beberapa bagian. Maka dari itu, kata Egusem, ia memutuskan meresmikan dan memanfaatkan bangunan itu seauai dengan peruntukan.

Terkait dugaan ‘pencaplokan’ anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai proyek Dana Alokasi Khusus (DAK), menurut Egusem, setelah ia mengecek, dugaan itu tidak benar karena tidak ada DAU yang digunakan membiayai DAK seperti dugaan selama ini.

“Sedangkan kalau bilang sudah ada kerugian 14 miliar lebih, kami belum tahu karena belum dapat informasi resmi dari penegak hukum,” ungkap Egusem.

Upaya Pemkab TTS dalam menyelamatkan gedung RSP Boking itu juga telah dilakukan, yakni mengusulkan anggaran kurang lebih Rp 200 juta untuk pelengkap bangunan di sana. Hanya saja tidak disetujui DPRD saat itu.

Pemkab TTS, demikian Egusem, juga telah meminta pihak penegak hukum untuk menyelamatkan sebagian dari gedung itu yakni memotong bagian gedung yang rusak. Tujuannya agar bagian gedung yang belum rusak dapat terselamatkan. Hanya saja hingga saat ini belum mendapat restu dari aparat penegak hukum.

“Rekanan yang membangun gedung itu juga meminta untuk mengganti bagian gedung yang rusak di lokasi yang baru, tapi sampai saat ini belum mendapat restu,” beber Egusem.

Egusem menyatakan bahwa pihaknya akan terus membangun komunikasi politik, serta mengikuti dinamika politik yang terjadi berkaitan dengan hak interpelasi yang diusung tiga fraksi. “Komunikasi politik saya terus bangun dan kita ikuti saja dinamika politik yang ada,” tandas Egusem. (yop)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top