Masyarakat Demo Soal Perangkat Desa, Bupati TTS Bilang Begini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Masyarakat Demo Soal Perangkat Desa, Bupati TTS Bilang Begini


AKSI DEMO. Masyarakat TTS melakukan aksi demo terkait seleksi perangkat desa tampak berdialog dengan Bupati Egusem Pieter Tahun di halaman kantor Bupati TTS, Senin (24/8). (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

Masyarakat Demo Soal Perangkat Desa, Bupati TTS Bilang Begini


SOE, TIMEXKUPANG.com-Masyarakat sejumlah desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang merasa tidak puas dengan hasil seleksi perangkat desa di daerah itu melakukan aksi demonstrasi, Senin (24/8). Bersama Pospera TTS, massa ini menggelar aksi domo di Polres dan berlanjut ke kantor Bupati TTS.

Di Polres TTS, para pendemo diterima langsung Kapolres TTS, AKBP Aryasandi. Di hadapan Kapolres, Koordinator Aksi yang juga Ketua Pospera TTS, Yeri Fallo meminta Kapolres dan jajaran untuk menindak tegas oknum-oknum yang diduga melakukan proses suap agar bisa lolos sebagai perangkat desa.

Pasalnya, kata Yeri, sesuai informasi yang berkembang di masyarakat bahwa proses seleksi perangkat desa diduga kuat kental dengan unsur KKN.

“Kami berharap oknum-oknum yang melakukan dugaan pelanggaran pidana ditangkap dan diproses secara hukum,” tegas Yeri.

Kapolres TTS, Arya Sandi pada kesempatan itu meminta para pendemo untuk bersama-sama mengawal proses seleksi perangkat desa tersebut.
Bagi oknum yang diduga melakukan tindak pidana dalam proses itu, kata Kapolres, ia tak segan-segan melakukan penindakan tanpa pandang bulu. “Bagi yang terbukti melakukan tindak pidana, saya akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegas Arya.

Setelah dari Kapolres, massa pendemo melanjutkan aksinya di kantor Bupati TTS. Di kantor bupati, para pendemo diterima langsung Bupati Egusem Pieter Tahun. Di hadapan Bupati TTS, Yeri meminta untuk menghentikan pelantikan terhadap perangkat desa yang telah berlangsung di beberapa desa.

Yeri menyebutkan, pihaknya menerima banyak sekali pengaduan masyarakat atas ketidakpuasan proses seleksi perangkat desa.
Yeri mencontohkan, mereka yang mengadu itu awalnya masuk dalam perengkingan, namun saat diumumkan, mereka yang masuk rengking tidak muncul nama dipengumuman terakhir. Sebaliknya, peserta yang rangkingan di bawah, justru diakomodir.

Masih menurut Yeri, dalam pengelolaan anggaran, terdapat temuan Inspektorat dan juga sejumlah program yang ditangani tidak berhasil dituntaskan. Maka dari itu, jika faktanya demikian maka tujuan dari seleksi perangkat desa untuk meningkatkan kinerja kerja di tingkat desa tidak mungkin terjadi. “Kalau seperti ini jadinya, untuk apa laksanakan seleksi perangkat desa?” tanya Yeri.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Egusem Pieter Tahun mengatakan, persoalan yang disampaikan para pendemo juga telah disampaikan masyarakat ke Pemkab TTS. Beberapa pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, telah dilakukan klarifikasi sehingga persoalan telah selesai.

Menurut Egusem, dalam menyikapi persoalan seleksi perangkat desa ini, pihaknya membentuk tiga tim, dimana masing-masing tim dipimpin oleh para asisten. “Tiga tim itu telah turun ke desa dan melakukan identifikasi masalah guna ditindaklanjuti secara bersama-sama,” jelasnya.

BACA JUGA: Sikapi Persoalan Perangkat Desa, DPRD TTS Terima Pengaduan di Hari Libur

Bupati mengatakan, pada seleksi perangkat desa, memang diberikan ruang kepada kepala desa untuk mengakomodir orang-orang yang dinilai mampu bekerja sama melaksanakan program di desa. Karena itu, lanjutnya, perangkingan bukan menjadi keputusan final dalam menentukan pilihan melainkan ada pertimbangan lain seperti pengalaman, ketokohan, dan persoalan moril lainnya.

Jadi jika ada beberapa desa yang mengakomodir peserta seleksi perangkat desa dengan rangking di bawah, kata Egusem, itu karena pertimbangan-pertimbangan tersebut.

“Misalnya khusus kewilayahan, ada yang masuk peringkat atas tapi moralnya tidak bagus atau usianya masih sangat muda saya tolak, karena khusus dikewilayahan membutuhkan orang yang punya moril bagus dan memiliki kemampuan, serta memiliki ketokohan di wilayah,” jelas Egusem.

Para perangkat desa yang telah dilantik maupun yang akan dilantik, lanjut Egusem, tidak serta merta akan terus menjabat sebagai perangkat desa. Melainkan akan dilakukan evaluasi kinerja, sehingga jika saat dilakukan evaluasi ternyata perangkat desa yang diakomodir saat ini kinerjanya buruk, maka akan diganti dengan perangkat desa lainnya yang telah masuk dalam perengkingan.

“Kalau ada dugaan pelanggaran pidana, saya dukung untuk diproses secara hukum saja,” tambah Egusem.

Tingkat Paripurna

Selain melakukan aksi demo ke kantor Bupati TTS, sebagian masyarakat memilih mengadukan persoalan itu ke Komisi I DPRD TTS. April Nubatonis asal Desa Bijeli, Kecamatan Polen misalnya memilih mendatangi Komisi I DPRD TTS karena sesuai hasil seleksi perangkat desa ia keluar sebagai peringkat I kategori kewilayahan namun ia justru tidak diakomodir menjadi perangkat desa sebagai kepala dusun.

Untuk itu, ia merasa bahwa seleksi perangkat desa yang dilaksanakan Pemkab TTS, hanya sandiwara dan aksi tipu-tipu pemerintah terhadap masyarakatnya. Jika demikian, April meminta agar pengangkatan perangkat desa dikembalikan ke kepala desa untuk menentukan secara langsung.

“Dari pada kasih keluar anggaran untuk seleksi perangkat desa, namun pada akhirnya rekrut masyarakat yang kemampuannya di bawah orang lain,” tegas April. “Kami harap Bapak/Ibu DPRD TTS tolong bantu kami, untuk kami gugat saja persoalan ini secara perdata,” sambungnya.

Ketua Komisi I DPRD TTS, Uksam Selan mengatakan, pengaduan atas proses seleksi perangkat desa di Komisi I DPRD TTS telah mencapai 182 desa dari 266 desa yang ada di TTS.

Karena masyarakat yang mengadukan persoalan itu lebih dari setengah, maka pinya memutuskan untuk menaikan penanganan persoalan itu di tingkat paripurna, guna dilakukan pembahasan dan didiskusikan bersama untuk mengambil kesimpulan secara kelembagaan.

“Kita naikan persoalan ini ke tingkat paripurna saja. Karena ini persoalan sudah luar biasa, sehingga perlu disikapi secara serius. Sedangkan bagi masyarakat yang mau mencari keadilan melalui gugatan perdata silakan saja,” kata Uksam. (yop)

Komentar

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

Populer

To Top