Proyek Pembangkit 35 Ribu MW Diprediksi tidak Tepat Waktu | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Proyek Pembangkit 35 Ribu MW Diprediksi tidak Tepat Waktu


ILUSTRASI. Petugas PLN mengecek meteran. (FOTO: JPNN)

BISNIS

Proyek Pembangkit 35 Ribu MW Diprediksi tidak Tepat Waktu


Terungkap Saat RDP PLN dan Komisi VII DPR RI

JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero), Zulkifli Zaini, Selasa (25/8). Komisi yang membidangi energi itu mempertanyakan perkembangan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) dan 7 ribu MW.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, program 35 ribu MW dan 7 ribu MW merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber energi terbarukan. “Pengerjaan proyek tidaklah mudah dan sudah diprediksi tidak tepat waktu sesuai rencana awal,” kata Sugeng yang memimpin RDP.

Sugeng menjelaskan pada RDP Komisi VII DPR RI 17 Juni 2020 lalu, Dirut Zulkifli menyampaikan bahwa secara akumulasi total program 35 ribu MW dan 7 ribu MW, yang teraliasi baru 14.792,5 MW. Karena itu, kata Sugeng, Dirut Zulkifli perlu menjelaskan update terkini dan proyeksi realisasi program hingga 2024, baik itu oleh Independent Power Procedur (IPP) maupun PLN.

“Lengkap dengan komposisi pembangkit listrik yang menggunakan energi primer, energi baru terbarukan, batu bara, gas, serta BBM,” ungkap dia.

Dalam rapat itu, Komisi VII DPR perlu mendapatkan progres dari usaha PLN di sektor hulu energi primer batu bara sejak 2016 dan proyek pengembangan sampai 2024. “Ini demi amankan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik,” tegas politikus Partai Nasdem ini.

Lebih jauh Komisi VII DPR juga ingin tahu upaya yang telah dan akan dilakukan PLN dalam penyesuaian pembangkit listrik terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. “Ini merupakan peraturan yang memutakhirkan baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga termal yang lebih luas mencakup PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD, PLTP, PLTMG, dan PLTDG, dan PLTBM,” paparnya.

Terkait kinerja PLN selama pandemi Covid-19, Komisi VII DPR juga meminta Dirut Zulkifli menjelaskan secara jelas dan transpran posisi keuangan perusahaan. “Untuk terjaminnya keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir 2021,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Zaini dalam rilis yang diterima kemarin (26/8) mengatakan, PLN memastikan seluruh sistem kelistrikan di Indonesia dalam kondisi cukup dan andal. Ketersediaan pasokan listrik ini didukung oleh beroperasinya pembangkit listrik dari program 35 ribu MW.

Dijelaskan Zufkilfi Zaini, PLN mencatat progress proyek pembangunan pembangkit 35 ribu MW yang telah beroperasi mencapai 8.382 MW, Untuk proyek yang telah memasuki tahap konstruksi sebesar 19.067 MW sedang dalam proses konstruksi. “Sebagian besar sudah dalam tahap konstruksi. Proyek yang sudah terkontrak namun belum mulai proses pembangunan mencapai 6.528 MW,” jelas Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI.

Sementara yang dalam tahap perencanaan dan pengadaan sebesar 1.563 MW atau sekira 2 persen. Progress tersebut terdiri dari pembangkit yang dibangun oleh PLN dan Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producer/IPP).

Sedangkan untuk progres pembangkit program 7000 Megawatt. Total seluruh Indonesia sebesar 7.458 MW sudah dilakukan Commercial Operating Date (COD)/Sertifikat Layak Operasi (SLO)/ Komisioning. Sementara sebesar 458 MW masih dalam proses konstruksi.
“Capaian ini merupakan kinerja nyata seluruh insan PLN dilapangan, dan juga tidak terlepas dari bantuan seluruh stake holder terkait” Imbuh Zulkifli.

Sesuai dengan RUPTL 2019-2028, akan ada penambahan pembangkit sebesar 56,4 GW di mana porsi PLN adalah 28 persen, IPP murni 43 persen, Kerjasama IPP dan AP 17 persen, sisanya adalah Wilayah Usaha dan unallocated. Sesuai dengan RUPTL 2019-2028, penambahan pembangkit sebesar 56,4 GW tersebut porsi PLTU adalah 48 persen, porsi PLTG/MG/GU adalah sebesar 22 persen, dan total pembangkit EBT sebesar 30 persen. program 35.000 MW dan 7.000 MW direncanakan selesai pada tahun 2023.

Selain itu, PLN juga terus membangun jaringan transmisi dan distribusi guna menyalurkan listrik dari pembangkit ke pelanggan. Hingga akhir semester 1 tahun 2020, jaringan transmisi khususnya untuk evakuasi daya pembangkit yang telah beroperasi mengalami peningkatan sepanjang 950,9 kilometer sirkuit (kms), dan penambahan kapasitas Gardu Induk sebesar 2.890 Mega Volt Ampere (MVA).

Dalam proses pembangunan transmisi, tantangan terbesar yang dihadapi PLN adalah proses pembebasan lahan. Selain itu, adanya pandemi covid-19 juga membuat penyediaan material utama transmisi terhambat. “Terkait permasalahan lahan kami terus berkoordinasi dengan stakeholder seperti BPN dan Kejaksaan untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut,” tutup Zulkifli. (boy/jpnn/*/gat)

Komentar

Berita lainnya BISNIS

To Top