TNI-Polri Beber Lima Kecamatan Rawan Pilkada di Manggarai | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

TNI-Polri Beber Lima Kecamatan Rawan Pilkada di Manggarai


RAKOR. Forum rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada Manggarai yang dilaksanakan di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Jl. Motang Rua, Ruteng, Senin (24/8). (FOTO: FANSI RUNGGAT/TIMEX)

POLITIK

TNI-Polri Beber Lima Kecamatan Rawan Pilkada di Manggarai


Polres dan Kodim 1612/Manggarai Harap Pemkab Cairkan Dana Pengamanan

RUTENG, TIMEXKUPANG.com-Jajaran Polres dan aparat Kodim 1612/Manggarai berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan Pilkada serentak 2020 di daerah itu. Hanya saja, hingga jelang tahapan pendaftaran calon bupati-wakil bupati, Pemkab Manggarai belum mencairkan dana hibah untuk dua institusi pengamanan, yakni Polres dan Kodim 1612/Manggarai.

“Kami harapkan agar sebelum pendaftaran pasangan bakal calon, dana hibah untuk pengamanan bisa segera dicairkan. Sehingga kami bisa membuat rencana pengamanannya. Polres Manggarai dibantu Kodim/1612 siap melaksanakan pengamanan Pilkada di Manggarai,” ungkap Kabag OPS Polres Manggarai, AKP Burhanudin, saat Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada Manggarai, di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Jl. Motang Rua, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Senin (24/8).

Perwira Seksi (Pasi) Personalia Kodim 1612/Manggarai, Lettu A. L. M. Saefatu yang juga hadir dalam rakor itu menyatakan, pihaknya siap mem-back up Polres Manggarai dalam mengamankan Pilkada serentak 2020 di bumi para Kraeng dan Enu itu.

Lettu Saefatu mengatakan, berdasarkan berdasarkan pendataan Kodim 1612/Manggarai, terdapat lima kecamatan yang masuk dalam index kerawanan Pilkada.

Lima kecamatan itu, sebut Lettu Saefatu, yakni Kecamatan Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Langke Rembong, dan Kecamatan Ruteng. Ada juga sejumlah desa di 10 wilayah kecamatan yang dipetakan masuk wilayah rawan Pilkada.

“Apa yang kami sampaikan ini, minta tolong untuk ditindaklanjuti.
Kami berharap agar menjadi perhatian bersama, dan Kodim 1612/Manggarai siap mem-back up Polres Manggarai untuk mengamankan proses Pilkada di Manggarai,” kata Lettu Saefatu.

Lettu Saefatu menambahkan, dalam mendukung pengamanan Pilkada ini, Kodim 1612/Manggarai mendapat bantuan tambahan personil dari Batalyon 743 dan 744. “Jadi persiapan kami di Kodim 1621 untuk melaksanakan pengamanan sudah siap,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Manggarai, Marselina Lorenzia, menyampaikan sejumlah persoalan saat dalam tahapan Coklit Pilkada Manggarai. Misalnya ditemukan adanya pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak memiliki dokumen kependudukan. “Ada pemilih yang tidak mau dicoklit alias didata dengan alasan tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah,” katanya.

BACA JUGA: Masuk Level 5 IKP Pilkada 2020, Manggarai Kategori Rawan Tinggi Konflik

BACA JUGA: Manggarai Rawan Konflik Pilkada, Bawaslu Rakor Bersama Stakeholder

Selain itu lanjut Lorenzia, pemilih yang memenuhi syarat, tetapi tidak terdata diformulir A.KWK dan tidak dicoklit oleh KPU. Sebaliknya ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdata diformulir A.KWK.

Hal lain, kata Lorenzia, yakni adanya pemilih memenuhi syarat namun tidak dikenal, seperti merantau atau melanjutkan studi. Ada juga pemilih ganda, di bawah umur, meninggal dunia dan bukan penduduk setempat.

“Ada juga pemilih yang telah dicoklit, tetapi tidak diserahkan dokumen A.A1 KWK dan tidak ditempelkan A.A2 KWK (stiker) hasil coklit. Selain itu petugas PPDP tidak menjalankan tugas coklit. Kami temukan juga petugas PPDP tidak mendata pemilih kategori gangguan jiwa,” beber Lorenzia.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Manggarai Viktor Madur yang hadir pada rakor itu mengatakan, pelaksanaan Pilkada Manggarai tahun ini, agak berbeda dengan periode sebelumnya. “Itu karena situasi pandemi Covid-19. Namun, diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Wabup juga berharap agar semua tahapan dalam Pilkada Manggarai dapat berjalan dengan aman. “Rapat koordinasi yang kita gelar hari ini, tujuanya untuk kesiapan dalam merencanakan dan menyiapkan tahapan pemilihan. Dalam kerangka ini Pemda Manggarai dengan penyelenggara dan pihak keamanan selalu intens berkoodinasi,” katanya.

Menurut Wabup Madur, Pemkab Manggarai telah mengalokasikan sejumlah anggaran dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada itu. Besarannya bervariasi, yakni sebesar Rp 19 miliar untuk KPU, dan Bawaslu mendapat Rp 7,175 miliar. Sementara Polres Manggarai mendapat Rp 2.779.510.000, dan pihak TNI mendapat Rp 550.000.000.

“Jumlah TPS sementara di Manggarai sebanyak 696 TPS. Tahapan Pilkada diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Tingkat partisipasi pemilih ditargetkan 79,5 persen. Sementara jumlah pemilih sebanyak 248.741,” kata Wabup Madur dalam forum rakor yang juga dihadiri Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Provinsi NTT, Yohanes Oktavianus, dan Sekda Manggarai, Fansi Jahang.

Hadir juga Sekertaris Kesbangpol Manggarai, Benyamin Harum, unsur Forkopimda, Ketua dan Anggota Bawaslu Manggarai, Komisioner KPU Manggarai, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak BUMN dan BUMD. (Krf3)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top