Gegara Hal Ini, 6 ASN di TTU Kena Sanksi Turun Pangkat Setahun | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Gegara Hal Ini, 6 ASN di TTU Kena Sanksi Turun Pangkat Setahun


Kepala BKD TTU, Fransiskus Tilis. (FOTO: Petrus Usboko/TIMEX)

PEMERINTAHAN

Gegara Hal Ini, 6 ASN di TTU Kena Sanksi Turun Pangkat Setahun


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Sebanyak enam orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mendapat sanksi penurunan pangkat setahun dari pangkat sebelumnya oleh Bupati Raymundus Sau Fernandes.

Sanksi ini dijatuhkan kepada enam ASN itu gegara terlibat dalam politik praktis saat pemilihan legislatif pada 2019 lalu. Mereka diduga mengarahkan masa untuk mendukung figur tertentu dalam pesta demokrasi tersebut.

“Enam ASN tersebut menerima hukuman sedang, yakni penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama satu tahun. Mereka diberikan sanksi karena terlibat politik praktis,” kata Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) TTU, Fransiskus Tilis saat ditemui di ruang kerjannya, Jumat (28/8).

Dikatakan, saat ini Surat Keputusan (SK) sanksi bagi enam ASN tersebut sudah berada di meja Bupati Raymundus Sau Fernandes dan kemungkinan besar pada Senin pekan depan baru diserahkan kepada enam ASN bersangkutan.

Fransiskus merincikan, enam ASN yang mendapatkan sanksi penurunan pangkat setahun tersebut ada yang berstatus pejabat eselon dan staf biasa. Diantaranya menjabat sebagai kepala dinas, sekertaris dinas, camat, kepala bidang (Kabid), dan staf biasa.

Menurut Fransiskus, penjatuhan sanksi terhadap enam ASN tersebut diambil setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus. Awalnya mereka diberikan sanksi pembinaan saja, namun oleh Komisi ASN (KASN) merekomendasikan untuk memberikan sanksi penurunan pangkat setahun.

“Dari KASN dan BKN tetap menuntut harus ada bukti hukuman itu berupa SK,” jelasnya.

Fransiskus memastikan bahwa meski sanksi diberikan bagi enam ASN tersebut, namun tidak berpengaruh terhadap jabatan yang sedang diemban saat ini. Karena itu, lanjut Fransiskus, diharapkan supaya enam orang ASN tersebut tidak terlibat dalam politik praktis lagi pada Pilkada tahun 2020 ini.

“Kalau terlibat lagi, maka mereka akan mendapatkan humuman berat, karena mereka mengulangi kesalahan yang sama,” pungkasnya. (mg26)

Komentar Pembaca

Komentar

Berita lainnya PEMERINTAHAN

Populer

To Top