Komnas HAM Kumpul Bukti di Besipae, Warga: Kami Capek Hidup Seperti Ini | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Komnas HAM Kumpul Bukti di Besipae, Warga: Kami Capek Hidup Seperti Ini


KUMPUL BUKTI. Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara pose bersama warga Besipae usai dialog bersama, Sabtu (29/8). Beka hadir di Besipae untuk mengumpulkan bukti-bukti konflik lahan itu. (FOTO: YOPI TAPENU/TIMEX)

PERISTIWA/CRIME

Komnas HAM Kumpul Bukti di Besipae, Warga: Kami Capek Hidup Seperti Ini


SOE, TIMEXKUPANG.com-Persoalan perebutan lahan Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan oleh warga dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, menyita perhatian publik hingga ke tingkat nasional.
Alhasil, Sabtu (29/8) Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengutus salah satu komisionernya turun langsung ke lokasi di Besipae, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, guna memantau langsung kondisi masyarakat di sana. Tak cuma itu, sang komisioner juga sekaligus mengumpulkan bukti-bukti guna dijadikan sebagai bahan rekomendesasi kepada pemerintah.

Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara, disaat dijumpai wartawan di Besipae mengaku diutus lembaganya untuk menemui langsung masyarakat di sana, berdialog langsung bersama para pihak yang berkepentingan. Termasuk para usif dan warga yang masih bertahan tinggal di tenda-tenda darurat.

Bukti-bukti yang dikumpulkan, termasuk keterangan yang diambil dari para pihak akan dijadikan sebagai bahan dalam menyusun rekomendasi.

Selain menemui masyarakat dan juga para usif di wilayah selatan TTS, yakni Usif Nabuasa, Beka juga mengaku telah membangun komunikasi dengan Pemprov NTT dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT.

Beka berharap agar BPN dapat membantu Pemprov NTT menyelesaian persoalan lahan Besipae tersebut. “Saya berharap persoalan ini secepatnya dapat diselesaikan,” harap Beka.

Beka menyatakan, pihaknya mendatangi lokasi lahan sengketa Besipae karena ada pengaduan warga ke Komnas HAM beberapa waktu lalu. Dengan demikian, lanjut Beka, sejak Senin (24/8) lalu, pihaknya melakukan pengumpulan bukti-bukti berkaitan dengan sejarah lahan Besipae, legalitas tanah, sejarah warga yang menempati lahan Besipae dan juga terhadap stakeholder lainnya yang tersangkut lahan Besipae.

“Kami mendatangi lokasi ini dan berdialog bersama warga juga bagian dan tahapan pengumpulan bukti-bukti,” katanya.

BACA JUGA: Tomas dan Pemprov Teken Kesepakatan dengan Syarat, Warga Besipae Tetap Inginkan Hal Ini

Amida Misa, salah satu warga Besipae kepada wartawan mengharapkan Komnas HAM bekerja cepat dan bisa segera mengeluarkan rekomendasi sehingga persoalan lahan di Besipae segera disudahi.

Pasalnya, kata Amida, mereka yang selama ini memilih bertahan di tenda-tenda darurat yang dibangun atas bantuan pihak ketiga sudah bosan dengan kondisi itu.

Pasalnya, kehidupan mereka tidak lagi bebas seperti masyarakat pada umumnya. Masyarakat Besipae yang berprofesi sebagai petani. Tahun-tahun sebelumnya, saat-saat seperti saat ini mereka sudah bekerja mempersiapkan lahan pertaniannya guna menyambut musim penghujan.

Namun tahun 2020 ini, pihaknya tidak bisa menyiapkan lahan karena konfilik di tempat mereka tinggal. “Sudah mau masuk bulan September, tapi kami belum bersihkan kebun. Padahal, tahun-tahun sebelumnya biasa bulan Agustus itu kami sudah mulai bersihkan kebun-kebun kami,” katanya.

Hal senada dikemukakan Damaris Tefa. Ia sangat berharap persoalan konflik lahan Besipae, dengan adanya respon pihak Komnas HAM RI, persoalan tersebut bisa disudahi. Damaris dan warga lainnya ingin hidup normal seperti masyarakat lainnya.

Damaris berharap kehadiran Komnas HAM dapat menjadi jembatan yang baik dalam mengatasi persoalan atau konflik lahan di Besipae dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dikorbankan. “Kami sudah capek hidup seperti ini. Jadi saya sangat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya,” harap Damaris. (yop)

Komentar

Berita lainnya PERISTIWA/CRIME

To Top