Dana PIP Hak Rakyat, Anita Ga: Polisikan Kasek Jika Ada Potongan | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Dana PIP Hak Rakyat, Anita Ga: Polisikan Kasek Jika Ada Potongan


Para Kasek dan tenaga operator sekolah serius mendengar arahan anggota DPR RI, Anita Yakoba Ga di aula Utama SMKN 1 Kupang, Rabu (2/9). (FOTO: INTHO HERISON TIHU/TIMEX)

POLITIK

Dana PIP Hak Rakyat, Anita Ga: Polisikan Kasek Jika Ada Potongan


KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Dana Program Indonesia Pintar (PIP) tidak bisa dicairkan sembarangan oleh Kepala Sekolah (Kasek) tanpa sepengetahuan orangtua dengan berbagai macam alasan. Pasalnya dana tersebut merupakan hak rakyat.

“Jika ada kepsek yang nekat melakukan pemotongan dengan berbagai dalil, orangtua segera melaporokan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ungkap anggota DPR RI, Anita Yakoba Ga ketika menggelar pertemuan dengan seluruh Kasek dan Operator Sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang bertempat di aula SMKN 1 Kupang, Rabu (2/9).

Politikus Partai Demokrat ini mengisahkan, selama menjadi anggota DPR RI, di rumah aspirasi yang dibangun untuk menerima pengaduan masyarakat, paling banyak menerima pengaduan soal dana bantuan PIP ini.

Dikatakan, pengaduan ini karena terhambat pada pemberian surat rekomendasi. “Para kepsek jangan lakukan hal ini karena ini merupakan hak rakyat, apalagi melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan orang. Jika ada kejadian ini dan diadukan ke saya, saya sarankan laporkan saja kepala sekolah itu (Ke Polisi, Red),” tegasnya.

Anita menambahkan, persoalan KIP selalu terjadi bahkan ada permainan sehingga dana tersebut tidak bisa dicairkan. “Ada kepala sekolah yang bahkan menyampaikan kepada orangtua bahwa dana tersebut merupakan uang dari pihak dan oknum tertentu. Saya tegaskan bahwa uang ini milik masyarakat bukan milik orang-perorang,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Anita juga menyampaikan berbagai persoalan yang dialami di sekolah sehingga ia meminta tanggapan agar bisa diperjuangkan pada anggaran perubahan APBN.

“Banyak persoalan seperti masalah tenaga honor dan proses pembangunan (Gedung) maka kita menyerap aspirasi ini agar bisa diperjuangkan,” harapnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala sekolah yang hadir membantah adanya upaya penghambatan dan tidak memberikan rekomendasi pencairan dana PIP.

Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi dan Kabid Pendidikan Menengah, Mathias M. Beeh serta perwakilan dari perbankan. (mg29)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top