Ketika Rakyat Menyumbang Program Prioritas | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Ketika Rakyat Menyumbang Program Prioritas


Dominggus Elcid Li (FOTO: Dok. Pribadi)

OPINI

Ketika Rakyat Menyumbang Program Prioritas


(Surat Terbuka untuk Kalian, Para Pejabat —yang Bukan Pejabat Dilarang Baca)

Ketika para pejabat negara berbicara dan menghabiskan uang negara tentang pentahelix, omongan mereka tidak lebih dari basa basi. Pentahelix tidak pernah diterjemahkan secara gamblang, secara nasional. Kemitraan yang setara gagal dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat sipil khususnya terkait dengan tanggap bencana. Singkatnya apa yang diucapkan di bibir, berbeda dengan apa yang dibuat. Singkatnya apa yang didoakan, selekas itu pula dikhianati begitu mata dibuka. Dunia citra yang membosankan ini bagian dari kehidupan para pejabat sontoloyo.

Pemerintah yang terasing dari masyarakatnya juga terlihat dari Pilkada yang dipaksakan dilakukan di era pandemi. Tidak ada urgensi Pilkada harus dilaksanakan pada saat pandemi. Mereka yang bicara soal jaga jarak, malah membuat sekian magnet pertemuan.

Mereka yang berbicara ‘tutup mulut’ dengan masker menyebarkan virus dengan leluasa saat kampanye. Mereka yang membuat aturan, mereka pula yang melanggar secara massal. Mereka pula yang menghabiskan uang negara pada saat kita ada di ambang resesi.

Tapi bukan itu yang terburuk. Hal yang paling buruk adalah warga ‘harus mengemis’ untuk hal yang seharusnya menjadi program prioritas. Ketika angka tes swab untuk mendeteksi penderita Covid-19 di Provinsi NTT hanya muncul nomor dua dari peringkat bawah di seluruh Indonesia, para pejabat negara masih sibuk urus pencitraan. Ya, dunia citra memang memabukkan, sampai-sampai pikiran juga seperti gelembung sabung khayalan yang melayang. Dibuat untuk ditiup, dan berlalu.

Ketika para pejabat negara yang hidupnya didanai oleh negara tidak berpikir untuk warga negara, dan hanya mengurusi tetek bengek yang tidak ada urusannya dengan hajat hidup orang banyak, orang pun juga sudah malas bertanya: mengapa? Mungkin orang beranggapan hidup sudah terlalu sulit, jadi lebih baik masing-masing urus diri sendiri.

Mencari makan saja sudah susah, buat apa repot memperbaiki sistem yang amat korup dan narsis ini? Setiap kali melihat ke bawah, kok yang muncul mukanya sendiri? Apa tidak gila para pejabat ini?

Selain para eksekutif, maupun para pejabat di lingkup dinas, para anggota DPR maupun DPRD juga tidak kalah brengsek. Jika ada masalah, mereka bertanya ‘kapan anda ke gedung DPR(D) untuk melaporkan’. Seolah tanpa pelaporan tidak ada masalah.

Agak beda saat kampanye pemilihan, tidak diundang minta pertemuan dan dukungan. Tidak butuh laporan. Jika dikritik malah berujar ‘Anda sih tidak paham rasanya nikmat menjadi pejabat hidup bahagia di dunia dan neraka jahanam, itu pun kalau situ percaya kalau neraka itu ada!’ benar pejabat model ini.

Tapi apa mau dikata, tai kambing bulat-bulat, mereka ini lah ‘pilihan rakyat’. Entah karena mudah ditipu, bodoh, atau butuh uang cepat, atau memang calon yang muncul bego-bego, tapi memang lihai menipu.

Ya, apa pun itu persoalan sosial kita tidak menjadi pembahasan dalam sistem utama. Selalu saja tersisih untuk urusan yang remeh temeh, yang urusannya soal verbalisme. Kalau pun ada yang diurus, itu terkait gaji, uang kesejahteraan, dan ongkos naik oplet. Hidup kok aneh begitu, hanya pikir diri sendiri? Dan anehnya kita mau saja menulis, menyebut, atau memanggil mereka ini wakil rakyat?

Di negeri yang teramat miskin ini. Di negeri yang tim sukses maupun bosnya sibuk menggarong proyek-proyek pemerintah; di negeri yang pemimpinnya sejauh mata melihat ke seberang, hanya bisa melihat jidatnya sendiri, rakyatnya harus mengemis untuk sesuatu yang prioritas yang menyangkut hidup bersama; di negeri yang kemiskinan dipertontonkan dan dijadikan hiburan; di negeri yang rakyatnya diadu domba setiap saat menjelang pemilihan; di negeri yang para pengkhianat amanat hati nurani rakyat malah menjadi para pejabat; kita terbengong-bengong melihat ‘para pejabat raja tega’.

Uang yang sudah sedikit itu dibuang percuma, anggaran harus dihabiskan, jika tidak harus dikembalikan, sedangkan membuat program prioritas tidak mampu. Bagaimana mampu membuat program prioritas, jika di tiap jalan protokol yang dilihat muka kalian sendiri, sedangkan muka rakyat jarang dipasang di baliho? Bagaimana mungkin mengerti penderitaan rakyat kalau yang diurus, cuma laki-bini, menantu, anak, ponakan, ipar, teman main? Lalu kalian bilang ini politik? Anjrit bener!

Tidak semua orang bisa makan dengan normal di saat krisis. Jika tidak percaya coba kalian tengok tempat-tempat sampah, dan rakyatmu masih sibuk cari makan di situ. Bukan cuma cari barang bekas, tapi cara makan secara harafiah. Dan kalian habiskan uang negara tanpa tahu malu. Apa kalian bukan anying kalau tidak begitu?

Sudah sekian waktu ini kuamati sikap kalian para pejabat secara dekat. Tentang kerja kalian. Bah, kerja? Ya orang kalau ‘masuk kantor’ itu dianggap ‘bekerja’ meskipun tidak ada yang dibuat. Paraf, absen pakai jempol, jam tidur siang mengaso, dan jam pulang pingsan. Tidak pernah kerja serius. Ya, kalau serius kalau bos kalian ‘urat lehernya agak tegang’ atau ‘suaranya meninggi’, lain dari itu ‘damai di bumi hingga tujuh turunan’. Orang merasa tidak ada soal.

Hari ini seorang teman mengirimkan link. Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat yang didirikan oleh Pemda Provinsi NTT tidak mampu disediakan dana yang telah mereka janjikan untuk beroperasi.

Di level kepala daerah ia berujar ‘segera dibereskan’, di level kepala biro anggaran mengatakan semua dana sudah dialokasikan Rp 4,4 miliar untuk beli alat dan dana operasional 6 bulan. Dari dana yang diucapkan di bibir Rp 4,4 miliar, yang berhasil diturunkan hanya Rp 3,2 miliar.

Itu pun diturunkan oleh para pejabat dinas kesehatan dengan irama tetesan kencing batu, makanya itu alat-alat masih tersesat di laut setelah empat bulan dipresentasikan. Lalu kalian sibuk pula pasang spanduk ‘Indonesia yang berkemajuan’. Perut mungkin yang maju!

Di negeri yang amat indah dan penuh kasih ini, rakyatnya kasihan. Pejabatnya hidup dalam suasana yang sulit dibilang sengsara, malah kesan saya berlebihan, sering pula pesta pora. Jauh di atas kata ‘berkecukupan’.

Sementara rakyatnya mengais-ngais mengemis, meminta recehan, sumbangan, untuk hidup bersama. Untuk menjaga agar pejabatnya bisa sehat, dan jika ada transmisi lokal bisa dipetakan dengan cepat dengan tes massal. Lalu kalian hanya bisa sibuk bilang ‘makan daun kelor yang banyak biar imunitas meningkat’.

Bos, antara kelor dan kolor itu beda sekali. Kalau bisa pikiran kalian itu jangan lah selonggar tali kolor yang sudah tua. Tetap lah kencang agar tidak jatuh itu celana. Malu.

Lalu, usul Anda apa, dari tadi kok nylekit melulu terhadap kami para pejabat yang maha tidak tahu malu muka badak? Usul saya, hamba sahaya kepada kalian para pejabat yang mulia: ‘Daripada menghabiskan uang untuk Pilkada memilih ‘pemimpin’ yang mungkin waras, lebih baik habiskan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, bikin laboratorium tes massal, kita butuh persatuan bukan saling memecah belah. Kita butuh dana untuk melindungi warga dari sakit.

Kenapa? Pemerintah ini pura-pura bego. Uang untuk melindungi warga dari penyebaran Covid-19, dari transmisi di kapal laut tidak ada, tetapi ada saja uang untuk Pilkada. Rakyat diminta memberi subsidi untuk kalian bermain sandiwara. Apa kalian pernah tahu, ada sejenis rapid test untuk penumpang kapal di Indonesia? Tidak, kan? Ya, makanya jangan urus diri sendiri biar bisa tahu apa persoalan rakyat.

Daripada saling menyebarkan virus kobodohan yang membuat mutasi strain virus ikut-ikutan bego, lebih baik ‘diam sejenak’ membantu yang perlu. Karena pejabat tidak sinonim dengan ‘sesat fikiran’, ada baiknya bertanya.

Mengapa para ahli biomolekuler yang pulang dari AS hanya untuk membantu rakyatnya mengadakan tes massal, hendak kalian gaji per bulan 1 juta rupiah. Sementara ia harus bertarung di ruang virus dan mempertaruhkan nyawanya setiap hari? Itu di bawah UMR.

Dulu kalian fitnah kami, katanya expert digaji Rp 900 ribu per jam, lah kok sekarang kalian membayar ahlinya ahli itu seharga biaya makan malam di restoran mahal di pinggir pantai untuk orang berempat.

Konon katanya hidup yang tidak dipertaruhkan untuk sesuatu yang bernilai tidak layak dihidupi. Tapi bagaimana kalau kebodohan itu lah yang ingin dipertaruhkan dalam hidup? Misalnya dengan membuat demo tandingan?

Setiap kali bertemu dengan rombongan mobil pejabat yang melaju dengan pongah berurut-urutan seperti semut terbang kadang-kadang saya berharap bisa berubah menjadi transformer. Sayang, ilmu belum cukup! Ah, pejabat sialan, bikin Senin pagi yang indah ini jadi lebih buruk dari kemarin.

Yang lebih lucu, katanya ada beberapa calon yang gagal daftar positif Covid-19. Teman di samping saya menyambung dalam logat Betawi, “Eh Tong, kalau gue dulu sekolahnya benar, akan kubikin alat tes bukan hanya untuk Covid-19, tapi alat tes kebodohah yang rapid, jadi kalau kukasi nama alatnya menjadi stupid rapid test!’

“Juga Tong, kalau gue jadi elu, itu judul tulisan diubah, rapid test for stupidity!” Seandainya para ahli sudah bisa bikin rapid test jenis ini, rasanya dengan harga 150 ribu atau 98 ribu rupiah kalau naik kereta api atau pesawat pemimpin yang otak tekor bisa segera dikarantina sejak awal.

Tidak perlu menunggu dan menghabiskan duit bermiliar untuk mengetahui ketidakbisaannya. Seandainya ada reagen yang bisa mendeteksi kebodohan jenis nasib kita mungkin tidak selucu ini. Seandainya kebodohan pejabat itu ada vaksinnya. Ya, seandainya ada rapid test yang bisa menyaring pemimpin itu hanya boleh yang lucu, pintar dan baik hati, tentu Pilkada yang makin hari makin lucu ini ada gunanya. Lalu kita tidak butuh sinetron atau hiburan lain, karena para pemimpinnya sudah menghibur.

Tapi kawanku yang si maha kritis yang dari tadi cerewet itu malah mungkin tidak tahu, sebab sekarang ini katanya untuk kritis harus bisa menghibur yang dikritik.

Katanya tukang kritik harus dapat sertifikat pula, agar suaranya seperti balok besi buatan pabrik. Mungkin para tukang kritik sudah harus bergabung dalam orhanisasi PSK atau ‘paduan suara kritis’, yang kritik suaranya harus merdu dan penuh hiburan. Seandainya beban itu bisa dipindahkan kepada para pejabat, dan bukan tukang kritik.

Ya, makin susah hidup di zaman reformasi. Bikin SIM tes komputer malah banyak calo, coba kalau tilang dimulai dari ruang tes, bukan dari jalan.
Kita pasti sedih, kalau ingin hidup jujur bikin SIM pakai jalur yang benar, malah salah jawab soal tes. Lalu besoknya teman Anda sambil tertawa lebar berujar, habis bayar dua SIM. Tidak perlu tes lagi. Ya reformasi itu seperti itu, kembali ke titik mula. Ya, di era reformasi para pejabatnya sibuk cari hiburan sendiri, rakyat malah disuruh menyumbang. Duh Gusti iki manungso po munyuk! (*)

*) Moderator Forum Academia NTT

Komentar

Berita lainnya OPINI

To Top