243 Bapaslon Pilkada 2020 Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu Ungkap 2 Jenis Sanksi | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

243 Bapaslon Pilkada 2020 Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu Ungkap 2 Jenis Sanksi


ILUSTRASI. Gedung Bawaslu RI di Jl. Thamrin, Jakarta Pusat. (FOTO: Natalia Laurens/JPNN)

POLITIK

243 Bapaslon Pilkada 2020 Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu Ungkap 2 Jenis Sanksi


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut terdapat 243 bakal pasangan calon (Bapaslon) yang melanggar protokol kesehatan pada masa pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah pada 4 – 6 September.

Pelanggaran itu, kata Afifuddin, terjadi ketika 243 Bapaslon itu melakukan arak-arakan saat tahapan pendaftaran Pilkada 2020. Hal itu yang melanggar protokol kesehatan terkait meminimalkan kehadiran massa dalam jumlah besar. Afifuddin menyampaikan itu saat konferensi pers secara virtual tentang Hasil Pengawasan Pendaftaran Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 pada Senin (7/9).

“Secara umum Bawaslu menemukan, mencatat 243 pelanggaran protokol atau arak-arakan, atau kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang saat pendaftaran bakal calon dilakukan,” beber Afifuddin.

Namun, Bawaslu tidak memerinci Bapaslon yang diduga melanggar protokol kesehatan dengan menghadirkan massa besar saat tahapan pendaftaran. Afifuddin hanya menyebut partai dan kandidat perlu memiliki kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan pada tahapan pendaftaran. Dengan begitu, tahapan Pilkada 2020 selanjutnya tidak lagi terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

“Penyelenggara dan pihak keamanan harus lebih menegakkan dengan lebih tegas protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan berikut,” ujar dia.

Bagi Afifuddin, sejatinya para partai politik dan juga bakal calon kepala daerah harus bisa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di tanah air.

“Partai politik dan bakal pasangan calon tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa. Jarak antarpendukung bakal pasangan calon juga tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran,” ujar Afifuddin.

Dua Jenis Sanksi

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan agar mewaspadai potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Sebab, masih terdapat tahapan Pilkada 2020 yang membuat kandidat menghadirkan massa dalam jumlah besar.

Abhan berharap, para kandidat tidak lagi melakukan pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan Pilkada serentak 2020. Bawaslu tentu tidak menginginkan peristiwa pelanggaran protokol kesehatan pada momen pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah, kembali terulang.

“Tentu sekali lagi ini menjadi review, evaluasi bagi penyelenggara, karena masih akan ada potensi pengerahan masa di tahapan-tahapan berikutnya,” ujar Abhan saat konferensi pers secara virtual tentang Hasil Pengawasan Pendaftaran Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 yang digelar Senin ini.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Ingatkan Waspadai 3 Potensi Klaster Baru Covid-19

Abhan menyebutkan, ada dua sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan. Pertama adalah sanksi administratif dan kedua sanksi pemidanaan.

“Ada dua hal, yang pertama sanksi administratif. Kedua, sanksi pidana. Nanti Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU untuk penjatuhan sanksi,” ujar Abhan.

Abhan menjelaskan, sanksi administratif tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020.‎ Nantinya Bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan sanksi administratif yang diberikan kepada bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

“Jadi tentu bentuknya adalah rekomendasi kepada KPU. kemudian KPU yang akan berkoordinasi dengan kami lebih lanjut sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap bakal pasangan calon yang melanggar ketentuan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Selain sanksi administratif, lanjut Abhan, ada juga sanksi berupa hukuman pidana. Sanksi pidana ini merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Karantina.

“Kemudian UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit, di KUHP sendiri Pasal 212 dan 218. Bahkan Peraturan Daerah masing-masing juga ada, juga Permenkes,” ungkapnya.

Setelah pemberian sanksi tersebut. Maka selanjutnya Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Karena menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan agung untuk pemberian sanksi pidana tersebut.

“Nanti bagaimana menindaklanjuti pelanggaran di UU di luar ketentuan perundang-undangan Pilkada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abhan juga mengatakan, pihaknya sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi kepada bakal calon kepala daerah untuk menerapkan protokol kesehatan terkait Pilkada serentak ini.

“Jauh hari kami sudah mengingatkan pada pasangan dan parpol. Bahkan, menjelang hari-hari pelaksanaan pendaftaran, Bawaslu daerah sudah juga mengingatkan kembali agar bakal pasangan calon beserta partai pengusung untuk tidak mengerahkan massa di dalam tahapan pencalonan ini,” pungkasnya. (ast/jpnn/jpc)

Komentar

Berita lainnya POLITIK

To Top